Archive for the ‘Rezim Internasional’ Category

Rezim Hegemonic Stability pasca Perang Dingin   Leave a comment

Rezim internasional menurut Krasner adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Krasner. 1982 : 1). Jadi disini dapat dikatakan bahwa rezim internasional itu ada walaupun tidak berbentuk suatu institusi atau organisasi tertentu. Yang terpenting adalah adanya convergen expectation atau harapan yang diharapkan bersama oleh para aktor yang terlibat sehingga tercipta suatu rule yang mengikat diantara mereka. Karena itu rezim dikatakan berhasil dan berjalan baik apabila rezim dapat mempengaruhi tindakan atau pemikiran setiap aktor yang berada dalam keanggotaannya. Seperti yang dikatakan oleh Puchala dan Hopkins bahwa salah satu fungsi utama rezim internasional adalah mengatur, mambatasi bahkan memaksa para anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai, melilih isu-isu yang layak diperhatikan dan aktivitas apa saja yang terlegitimasi dan yang tidak dan terakhir mempengaruhi bagaimana dan kapan suatu konflik diselesaikan. Karena itu menurut Donald J.Puchala and Raymond F.Hopkins, rezim internasional sejatinya merupakan salah satu bentuk wadah penyaluran ide, impian dan aksi yang mempengaruhi dunia perpolitikan dalam sistem internasional (Puchala & Hopkins, 1982 : 61).
Berangkat dari definisi dan penjelasan diatas maka penulis disini akan berusaha menganalisis dan menjelaskan keberadaan Amerika Serikat sebagai aktor hegemon dunia pasca runtuhnya Uni Soviet di awal tahun 1990 an. Seperti yang kita tahu, dunia internasional pasca Perang Dunia II dikuasai oleh dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana keduanya sama-sama berlomba untuk menjadi pemimpin dunia dengan saling bersaing kemajuan baik teknologi, militer, dan pengaruh. Dengan runtuh dan terpecah belahnya Uni Soviet pada tahun 1990 maka runtuh pula sistem balance of power dengan dua kutub kekuatan. Dan Amerika Serikat mucul sebagai satu-satunya negara yang memiliki berbagai macam power dan dunia meletakkannya pada posisi pemimpin yang hampir tidak tersaingi, karena itulah Amerika Serikat menjadi hegemoni hampir di setiap bidang baik ekonomi, militer maupun poliitik. Mau tidak mau arah politik dan perekonomian dunia terseret dan berpatokan pada sistem yang ada di Amerika Serikat. Menurut Robert Cox (dalam Jackson, R., &. Sorensen, G. , 1999, p. 254), tatanan Hegemonik yang stabil didasarkan pada sekumpulan nilai dan pemahaman yang dimiliki bersama yang berasal dari cara-cara berbuat dan berpikir strata sosial dominan dari negara dominan. Karena itulah sistem ekonomi liberal dianut di banyak negara, karena negara-negara kecil dan berkembang mau tidak mau harus menyamakan dirinya dengan negara besar dan maju agar semakin tidak tertinggal. Teori stabilitas hegemon disini penting keberadaanya karena kekuatan ekonomi dan militer yang dominan diperlukan bagi penciptaan dan pembangunan sepenuhnya perekonomian pasar dunia yang liberal, itulah inti dari teori stabilitas hegemon menurut Jackson, R., &. Sorensen, G. , (1999, p. 246).
Sebenarnya teori Hegemonic Stability ini jika dirunut dari asalnya, ia muncul dari perspektif pendekatan keamanan yang banyak diaplikasikan pada masa Perang Dunia I, terutama pendekatan mengenai keamanan bersama dan juga ia hadir sebagai pengganti dari pendekatan perimbangan kekuasaan (Balance of Power), meski ide originalnya berasal dari Immanuel Kant (1724-1804), pendekatan hegemonic stability ini memandang keamanan nasional sebagai keuntungan disamping kehendak dunia untuk mengatur otoritas kepentingan dari atas, yang menolak bahwasanya aliansi dan tindakan netral dapat efektif, sehingga mengganti ide “an attack against one is an attack against all” sehingga diperlukan kerjasama untuk menjaga keamanan bersama. Secara umum pendekatan ini menekankan pada kepentingan setiap negara untuk melindungi negaranya dari ancaman luar, dan oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan luar negeri yang baik, dan didalamnya termuat ide-ide politik hegemon. Negara dalam hal ini berada dalam situasi dilemma of common aversions dimana hal ini terjadi ketika para aktor tidak berharap pada terciptanya outcome yang sama bagi setiap pihak namun mareka semua setuju untuk menghindari satu outcome bersama. Pada situasi ini tiap-tiap aktor mempunyai kepentingan yang sama dalam menghindari (avoiding) outcome tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya multiple equilibria (dikatakan terdapat dua equilibria jika terdapat dua aktor dengan masing-masing aktor memiliki dua pilihan) sehingga membutuhkan adanya koordinasi antara para aktor agar keputusan satu aktor tidak mengganggu equilibria aktor lainnya. Dalam hal ini rezim internasional juga dapat menjadi solusi pemecahan masalah karena dengan adanya dilema ini, akan mendorong masing-masing pihak untuk menghindari pembuatan keputusan secara independen (Stein, 1982 : 125).
Jadi selain dibutuhkan satu aktor hegemon yang mendukung adanya suatu rezim, ia juga membutuhkan kerelaan para aktor lainnya dan berkomitmen untuk mendukung rezim hegemon negara tersebut. Kesamaan tujuan common aversion diataslah yang menurut penulis menjadi kontrak sosial bagi aktor yang terlibat dalam rezim hemonik tersebut. Hegemon disini sejauh yang penulis pahami berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia pada umumya dan memberikan bantuan pada negara-negara yang sedang menghadapi krisis babik ekonomi maupun keamanan serta menjaga agar krisis tersebut tidak meluas dan berdampak pada negara lainnya. Namun yang perlu kita takutkan disini adalah jika negara yang kita anggap hegemon malah menjadi predator bagi negara lainnya dan bukannya melindungi dan menjaga stabilitas keamanan dunia, bagaikan “pagar makan tanaman”. Berikut beberapa ringkasan tentang rezim stabilitas hegemon yang penulis dapatkan dari sumber berbeda :
Tahap Teori Stabilitas Hegemoni Neorealis
Krisis Great Power berjuang untuk mendapatkan dominansi
Pembentukan Rezim Kekuatan hegemon menentukan aturan main
Kepatuhan terhadap rezim
dan kerjasama Hegemon menjaga aturan main dengan hukuman dan hadiah
Menurunnya Hegemon Hegemon melakukan tindakan reaktif terhadap menurunnya hegemoni, misalnya tindakan terhadap bentuk ketidaktaatan aktor terhadap aturan main dsb.
Sumber: (Woods 1997, hal.131)
Referensi :
Jackson, R., &. Sorensen, G. . (1999). Introduction to International Relations. Oxford University Press.
Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences : regimes as intervening variables. Massachusetts Institute of Technology.
Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). International Regimes : Lessons from Inductive Analysis. Dalam S. D. Krasner, International Organization (hal. 61-92). Massachusetts Institute of Technology.
Stein, A. A. (1982). Coordination and Collaboration : Regimes in An Anarchic World. In S. D. Krasner, International Organization (pp. 115-139). Massachusetts Institute of Technology
Woods.1997. Australia and the Security of the South Pasific. Pp.111-123

Nama : Muzainiyeh (070912061)
Jurnal Rezim Internasional ke-7

Iklan

Posted Juni 30, 2011 by moze in Rezim Internasional

“ Words can hurt you; or, who said what to whom about regimes” -Ernst B. Haas-   Leave a comment

Setiap orang sangat mungkin mempunyai interpretasi dan definisi yang berbeda mengenai rezim internasional, namun yang perlu digaris bawahi dari pengertian rezim itu adalah bahwa rezim haruslah terfokus pada specific area dan adanya convergen expectation atau harapan yang sama-sama diayakini dan sifatnya mengikat. Kedua hal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian peraturan dan prosedur yang nantinya mempengaruhi negara dalam berperilaku. Intinya rezim internasional dapat dikatakan sebagai ‘governance without government’. Namun dalam artikel yang ditulis oleh Ernst B. Haas ini, dia tidak lagi memperdebatkan definisi dari rezim internasional, melainkan metode yang perlu dilakukan agar mudah mempelajari rezim internasional dan pendapatnya mengenai dinamika rezim internasional. Dalam artikelnya dia menjelaskan bagaimana setting intelektual untuk mepelajari rezim, rezim dan metafora organik, rezim dan metafora mekanik dan terakhir sintesis evolusioner. Berikut poin-poin yang kami pahami dari artikel tersebut.
Menurut Haas, hal pertama yang perlu kita ingat dan lakukan dalam mempelajari rezim adalah membentuk setting intelektual. Caranya adalah dengan memisahkan dan menarik perbedaan antara istilah order (tatanan), sistem dan rezim itu sendiri. Rezim disini merupakan salah satu bagian dari sistem yang berupa sekumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan diantara aktor yang tergabung dan membuat kelompok tertentu dalam hubungan internasional. Namun seperti yang dikatakan Haas rezim tidak selalu merupakan kolaborasi kebijakan, tapi terkadang rezim hanyalah sebuah bentuk koordinasi kebijakan antara aktor-aktor (baca : negara) yang terikat di dalamnya (Haas, 1982, hal. 27, 30). Jadi, studi mengenai rezim internasional sangatlah dinamis dari masa ke masa, ia tidak lagi hanya sebatas ilmu yang berkaitan dengan interaksi dunia internasional dalam hal politik, melainkan juga mencakup pola interaksi antara negara sebagai homo politicus dengan lingkungan dan budaya dalam konteks global.
• Rezim dan Metafora Organik
Dalam rezim internasional ada dua cara pendekatan dalam memahami rezim, salah satunya adalah dengan Metafora Organik. Metafora Organik memandang bahwa alam selalu berkembang, oleh karena itu rezim turut berkembang pula, dia juga memandang rezim sebagai bagian dari sistem internasional yang terbuka dan memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk berubah menjadi lebih baik. Intinya pendekatan ini menekankan akan pentingnya kelangsungan hidup spesies. Dia memandang dunia sedang berada dalam ketidak seimbangan sistem dan sebagai makhluk hidup yang menderita dan akan berakhir dalam disorder jika tidak segera diperbaiki (Haas, 1982, hal. 34-35). Oleh karena itu penting untuk membentuk proses yang harmonis dan dinamis dalam sistem internasional. Pendekatan metafora organik ini terbagi lagi menjadi tiga kelompok yakni :
– Eco-environmentalism atau Eco-evolutionism. Kelompok ini memandang bahwa umat manusia tengah menghadapi krisis yang dapat mengancam kelestarian ras manusia sebagai akibat dari ketidakseimbangan sistem. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pengetahuan, agama, manusia dan lingkungan agar tercipta kesejahteraan dan keseimbangan ekologi (Haas, 1982, hal. 37).
– Eco-reformism memandang rezim sebagai kepentingan, oleh karena itu perlu adanya upaya mencari akar permasalahan antara ekonomi dan lingkungan agar tercipta kualitas hidup yang baik bagi semua (Haas, 1982, hal. 39).
– Egalitarianism, dia berpendapat bahwa akibat kepentingan para aktor yang bersifat egois dan semena-mena maka terciptalah lingkungan yang tidak seimbang. Oleh karena itu sistem harus diatur lagi dengan moralitas yang baru, intinya pada distribusi ulang yang lebih adil agar negara miskin dapat sejahtera (Haas, 1982, hal. 43).
• Rezim dan metafora mekanik
Ada tiga kelompok dalam pendekatan ini yaitu liberal, merkantilis dan mainstream. Ketiganya fokus pada perkembagan rezim menyangkut ekonomi dan politik serta interdependensi yang kompleks antar negara di dalam kedua isu tersebut. Pendekatan metafora mekanik ini pesimis dalam memandang dunia sebagai sistem yang tertutup dan terkotak-kotak menjadi beberapa negara yang kuat dan tertutup pula. Konflik merupakan hal yang natural bahkan terkadang menjadi jalan untuk mengembalikan keseimbangan. Sehingga masa depan dunia tergantung pada hukum yang berlaku. Konsep utama dari pendekatan ini adalah hegemoni, negara yang menjadi hegemon dapat mengendalikan distribusi sumber daya dan mengontrol jalannya rezim yang berlaku (Haas, 1982, hal. 45-46). Berikut perbedaan dari tiga kelompok diatas:
– Liberal. Menganggap bahwa interest yang dimiliki tiap aktor bersifat selfish dan jangka pendek demi efisiensi bersama
– Merkantilis, memandang kepentingan aktor sebagai sesuatu yang selfish namun bersifat jangka panjang demi kemakmuran ketahanan negara
– Mainstream. Kelompok ini merupakan gabungan dari dua yang diatas. Sehingga interest bersifat selfish dan jangka pendek, dengan tujuan melindungi kepentingan negara yang tergabung dalam koalisi hegemon (Haas, 1982, hal. 49, 50, 51).
Masalah terakhir yang dibahas oleh Haas adalah mengenai sintesis evolusioner. Pada pembahasan sebelumnya Haas telah menjelaskan bahwa metafora mekanik menggunakan konteks Ekonomi dan Politik untuk memahami rezim internasional. Namun pada perkembangannya ia gagal menjelaskan akar permasalahan dari ekonomi dan politik itu sendiri. Sehingga di akhir artikelnya dia mengungkapkan harapan akan adanya rezim internasional yang terbentuk melalui sintesis evolusioner dari metafora organik dan metafora mekanisk diatas. Sehingga dapat menggabungkan kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Salah satu contoh dari sintesis evolusioner ini adalah Rezim UNCLOS atau United Nation on The Law of The Sea. Pada awalnya peraturan ini dibuat untuk menciptakan akses laut terbuka guna meningkatkan perekonomian, namun pada perkembangannya hukum laut ini menjadi spesifik pada batas-batas laut teritorial, zona konservasi, restriction on transit, zona bebas polusi, zona penambangan lepas pantai dan zona-zona yang lain (Haas, 1982, hal. 53). Dengan demikian tampak bahwa zona-zona diatas ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip gabungan dari golongan eco-environtment, eco-reformis, egalitarian, liberal, merkantilis dan mainstream.

Referensi :
Haas, E. B. (1982). Words can hurt you; or, who said what to whom about regimes. Dalam S. D. Krasner, International Organization (hal. 23-59). Massachusetts Institute of Technology.

Nama : Muzainiyeh (070912061)
Tugas : Rezim Internasional, Jurnal ke-2

Posted Juni 16, 2011 by moze in Rezim Internasional

“ Coordination and Collaboration : Regime in An Anarchic World ” -Arthur A. Stein-   Leave a comment

Di awal artikenya Arthur A. Stein, banyak membahas mengenai perbedaan rezim dan dunia (khususnya negara) yang bersifat anarki. Istilah anarki disini seperti yang dipahami dalam dunia akademisi hubungan internasional yakni tidak adanya kedaulatan tertinggi diatas dan dalam relasi sebuah negara dengan negara lainnya. Atau dengan kata lain negara (nation-state) dipandang sebagai subjek yang mempu mempertimbangkan secara mandiri pilihan-pilihan yang ada serta konsekuensi yang melekat bersamanya dan pada akhirnya ia dapat membuat keputusan secara independen tanpa intervensi aktor lainnya. Jadi, dalam pandangan dunia yang anarki, negara merupakan entitas berdaulat yang dapat secara otonom menentukan strategi yang diambil, serta dapat memetakan sendiri arah pembuatan keputusannya (Stein, 1982 : 116). Sedangkan rezim internasional disini lebih diartikan sebagai institusi internasional yang berisikan seperangkat tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan. Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat perbedaan cara memandang negara dalam dunia yang anarki dan dalam rezim internasional. Dalam dunia yang anarki, negara dilihat sebagai suatu entitas yang berdaulat dan percaya akan kemampuannya, oleh karena itu segala keputusan yang diambil negara bersifat independen (independent decision making), sedangkan dalam rezim internasional negara tidak bebas mengambil keputusan secara mandiri dan mengandalkan pembuatan keputusan secara bersama diantara anggota yang terlibat (joint decision making).
Keberadaan rezim di tengah dunia yang anarki ternyata masih sangat relevan. Hal ini karena terkadang kepentingan dan otonomi masing-masing negara saling berkaitan atau bertentangan. Oleh karena itu rezim hadir dan diperlukan ketika terjadi dua keadaan diatas untuk memberikan aturan dan paksaan guna mengatur interaksi antara pihak yang satu dengan lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Dan selanjutnya pengambilan keputusan diantara pihak-pihak tersebut tidak lagi bersifat independen melainkan interdependen. Interdependensi aturan dan pembuatan keputusan inilah yang nantinya akan menghasilkan suatu pola tingkah laku tertentu (Stein, 1982 : 117). Namun rezim internasional tidak diperlukan selama tingkah laku negara yang berkaitan dengan hubungan internasional terjadi tanpa paksaan (unconstrained) dan keputusan diambil secara independen. Rezim juga tidak dibutuhkan ketika tiap-tiap negara dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui keputusan yang independen sehingga tidak ada konflik yang muncul (Stein, 1982 : 119). Salah satu contoh keadaan yang tidak membutuhkan rezim misalnya barter dan pemberian bantuan bencana alam.
Stein dalam artikelnya menerangkan lebih lanjut mengenai suatu kondisi yang mendorong para aktor untuk tidak bertindak secara independen dalam membuat keputusan. dikarenakan keputusan yang dibuat secara independen dipandang tidak memberikan hasil yang maksimal bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui pembuatan keputusan secara bersama. Kondisi tersebut diistilahkan oleh Stein sebagai suatu dilema, ada dua dilema yang mendorong negara untuk mengikatkan dirinya pada rezim internasional yakni dilemma of common interests, dan dilemma of common aversion (Stein, 1982 : 120)
• Dilemma of common interests
Dilemma of common interests muncul ketika keputusan yang dibuat secara independen pada akhirnya menghasilkan equilibrium outcome yang bersifat Pareto-lemah (Pareto-deficient) yakni outcome yang mana semua aktor yang terlibat lebih memilih outcome lain dibandingkan outcome yang benar-benar equilibrium (Stein, 1982 : 120). Contoh yan disebutkan oleh Stein adalah ‘the prisoners’dilemma’ dimana strategi dominan dari para aktor adalah masing-masing pihak yang terlibat sepakat untuk memaksa dan saling mengontrol satu sama lain demi memastikan dihasilkannya outcome yang maksimal dari kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut mereka lakukan guna menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil keuntungan lebih dari kerjasama tersebut dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Stein, 1982 : 122). Pada situasi dilemma of common interests ini, tiap-tiap aktor mempunyai kepentingan yang sama dalam memastikan (insuring) tercapainya suatu outcome yang diingini bersama, contoh mudahnya dalam dunia nyata adalah kasus kepemilikan bersama atas suatu barang, misalkan saja kilang minyak milik Indonesia dan Malaysia. Maka rezim disini perlu hadir untuk membatasi penggunaan kilang minyak yang berlebihan oleh satu anggota atau penjualan kepemilikan kepada negara lain yang dapat merugikan partnernya. Dan tiap-tiap pihak saling memaksa adanya kontribusi dari tiap pihak yang terlibat sehingga dapat terhindarkan dari munculnya ‘free rider’ yang mendapatkan manfaat dari kilang minyak tersebut tanpa berkontribusi. Situasi dilemma of common interests membutuhkan penanganan dengan kolaborasi karena hanya akan ada satu equilibrium outcome yang sifatnya deficient bagi semua aktor yang terlibat. Adanya kolaborasi disini penting untuk menciptakan pola tingkah laku yang ketat antara para aktor dan untuk memastikan bahwa tidak satupun aktor yang berbuat kecurangan.[3]
• Dilemma of common aversions
Situasi dilemma of common aversions ini terjadi ketika para aktor tidak berharap pada terciptanya outcome yang sama bagi setiap pihak namun mareka semua setuju untuk menghindari satu outcome bersama. Pada situasi ini tiap-tiap aktor mempunyai kepentingan yang sama dalam menghindari (avoiding) outcome tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya multiple equilibria (dikatakan terdapat dua equilibria jika terdapat dua aktor dengan masing-masing aktor memiliki dua pilihan) sehingga membutuhkan adanya koordinasi antara para aktor agar keputusan satu aktor tidak mengganggu equilibria aktor lainnya. Dalam hal ini rezim internasional juga dapat menjadi solusi pemecahan masalah karena dengan adanya dilema ini, akan mendorong masing-masing pihak untuk menghindari pembuatan keputusan secara independen (Stein, 1982 : 125).
Kesimpulan :
Ada 3 poin utama yang harus digarisbawahi dalam artikel Stein untuk memahami peran rezim internasional di dunia anarki, yakni: (1) Terdapat situasi-situasi tertentu (common interests dan common aversions) dalam dunia yang anarki yang mendorong para aktor untuk lebih memilih joint decision making daripada independent decision making; (2) Interdependensi dan kepentingan untuk mencapai joint decision making dalam situasi dilema diatas dapat mendorong terciptanya suatu rezim internasional untuk membatasi tindakan dan menghindarkan adanya kecurangan dari masing-masing aktor; (3) Decision making dalam rezim internasional tergantung pada dilema yang dihadapi, jika dilemanya menyangkut common interests maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan cara ‘kolaborasi’, dan jika dilemanya berkaitan dengan common aversions maka keputusan diambil dengan cara ‘koordinasi’.

Referensi :
Stein, A. A. (1982). Coordination and Collaboration : Regimes in An Anarchic World. In S. D. Krasner, International Organization (pp. 115-139). Massachusetts Institute of Technology

Nama : Muzainiyeh 070912061
Tugas : Rezim Internasional Jurnal 5

Posted April 19, 2011 by moze in Rezim Internasional

“Regime Dynamics : The Rise and Fall of International Regimes” -Oran R.Young-   Leave a comment

Menurut Oran R. Young, rezim adalah institusi sosial yang mengendalikan aksi dari para partisipannya dan sebagaimana halnya dalam institusi sosial lainnya, para partisipan mengakui adanya kesepakatan pola tingkah laku tersebut sehubungan dengan adanya kesamaan tujuan antara mereka (Young, 1982 : 93). Kesamaan tujuan atau convergen expectation inilah yang nantinya mempengaruhi pola tingkah laku para anggota di dalamnya. Sehingga perilaku anggota selalu mengacu pada kesepakatan sosial bersama diantara mereka. Namun hal ini tidak mejamin setiap pihak di dalamnya akan selalu mentaati aturan yang disepakati dalam rezim. Terkadang ada beberapa penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang aktor, dan hal tersebut menurut Young merupakan hal yang lumrah dan tidak lantas menghancurkan rezim. Hal ini dikarenakan rezim merupakan institusi yang dinamis, dan berubah secara kontinyu sebagai bentuk respon atas dinamika perubahan yang terjadi dalam rezim itu sendiri maupun karena pengaruh kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di lingkungan (Young, 1982 : 95).
Young menganggap rezim sendiri sebagai human artifacts. Dengan begitu dinamika yang terjadi pada rezim selalu terkait dengan tingkah laku individu atau sekelompok manusia. Keberadaan rezim merupakan respon terhadap permasalahan yang dihadapi dan dikoordinasikan oleh sekelompok pihak, sehingga apa yang terjadi dalam rezim internasional merupakan outcome dari perilaku pihak yang terlibat di dalamnya (Young, 1982 : 94-96). Singkat kajta rezim mengalami perubahan atau tidak tergantung actor yang bermain di dalamnya. Oleh karena itu berdasarkan dinamika perkembangannya, Young membagi rezim internasional menjadi tiga ketegori yakni :
 Spontaneous orders
Kemunculan rezim jenis ini tidak dapat dipahami secara jelas karena ia seringkali hanya berupa reaksi spontan terhadap satu hal seiring interaksi yang terjadi dalam lingkungan sosial yang cenderung modern. Rezim kategori ini cirri-cirinya adalah tidak adanya koordinasi yang benar-benar nyata antara para partisipan, tidak memerlukan adanya kesepakatan yang eksplisit, absennya traksaksi dengan biaya tinggi (high transaction costs), tidak ada larangan formal yang menghalangi kebebasan partisipan. Dan bahkan partisipan tidak harus memikirkan keberadaan dirinya dalam rezim internasional. Namun walaupun begitu, tindakan yang mereka perbuat dapat berpengaruh pada tatanan sosial (Young, 1982 : 98)
 Negotiated orders
Rezim jenis ini muncul seiring dengan adanya perubahan dalam hal sentralisasi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Karakteristik utama dari rezim ini adalah adanya usaha nyata untuk menciptakan ketetapan yang disetujui oleh mayoritas partisipan, adanya high-transaction costs, adanya sedikit pembatasan terhadap kebebasan individu dalam berperilaku, adanya kesepakatan eksplisit antara partisipan, dan adanya bentuk ekspresi atau tindakan formal terhadap hasil kesepakatan. Adapun kesepakatan yang berhasil dicapai harus selalu mementingkan faktor kesetaraan atau equity di antara anggota. Rezim jenis ini banyak terdapat di negara-negara berkembang yang disana tidak memungkinkan adanya penggunaan paksaan dalam fungsi sosialnya, sehingga segala hal perlu dinegosiasikan. Dalam negotiated order ada dua proses yang mungkin terjadi dalam pembuatan kesepakatan, yakni: ‘constitutional contracts’ dimana subjek terlibat langsung dalam dalam negosiasi, dan ‘legislative bargains’ dimana subjek tidak berpartisipasi secara langsung dalam negosiasi tapi diwakili oleh representator (Young, 1982 : 99).
 Imposed orders
Perbedaan mencolok rezim ini dengan dua yang lainnya adalah bahwa rezim ini biasanya didominasi oleh power dari aktor atau kelompok aktor yang lebih dominan. Dalam interaksinya, rezim jenis ini tidak mengandalkan adanya kesepakatan eksplisit daintara para anggota, khususnya dari ator yang di’dominasi’. Segala yang terjadi di dalam rezim merupakan kesengajaan aktor dominan yang berusaha mengajak aktor sub-ordinat (yang didominasi) untuk mematuhi persyaratan-persyaratan yang dibuatnya, entah itu dengan cara memaksa, kooptasi, atau pemberian insentif, bahkan dalam beberapa kasus adanya interdependensi antar aktor menyebabkan aktor dominan tidak perlu bersusah payah memaksa aktor sub-ordinat karena ia biasanya akan selalu mendukung keputusan si dominan atau hegemon tersebut. Sehingga intensitas penggunaan paksaan disini sangat dipengaruhi tingkat ketergantungan masing-masing aktor yang terlibat dalam rezim internasional tersebut. Dalam Imposed Order seringkali kesepakatan yang tercapai bersifat tidak efektif dan hanya merepresentasikan kepentingan aktor-aktor dominan (Young, 1982 : 100-101).
Dinamika perubahan yang terjadi dalam rezim internasional biasanya disebabkan karena adanya tekanan-tekanan pada rezim, seperti adanya kontradiksi internal (internal contradiction), restrukturisasi power (shift in the underlying structure of power), dan adanya tekanan dari luar (exogonous forces). Faktor pertama, kontradiksi internal antar anggota disini jika tidak terselesaikan secara cepat dan baik, dapat mengakibatkan munculnya problematika serius yang dapat mengubah atau memecah belah rezim itu sendiri. Kedua, Restrukturisasi kekuasaan baik yang terjadi secara bertahap maupun mendadak, dapat membawa perubahan yang signifikan pada rezim. Restrukturisasi kekuasaan terjadi ketika pemimpin atau hegemon dalam rezim gagal memberikan kepuasan bagi para anggotanya baik dalam tindakan maupun cara berpikirnya. Ketiga adalah tekanan pihak luar yang tidak dapat diprediksi kapan munculnya, seperti perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, dan ledakan populasi (Young, 1982 : 108-109).

Kesimpulan :
Ada tiga bentuk rezim internasional yakni spontaneous order, negotiated order dan imposed order. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun menurut penulis yang paling rentan terhadap perubahan dan kehancuran adalah rezim yang bersifat spontaneous order karena tidak adanya aturan yang jelas-jelas mengikat dan tidak ada transaksi ekonomi yang terlibat, hanya spontan dan tergantung situasi. Sedangkan dua yang lainnya cukup mampu bertahan dari perubahan karena adanya tatanan yang eksplisit dan transaksi serta interaksi yang bernilai antara para anggota. Selain itu rezim yang berbentuk negotiated order relative lebih stabil karena ia mengusung prinsip kesetaraan dan mengakomodir kepentingan tiap-tiap aktor sehingga konflik internal antar anggota dapat dihindarkan.

Referensi :
Young, O. R. (1982). Regime Dynamics : The Rise and Fall of International Regimes. In S. D. Krasner, International Organization (pp. 93-113). Massachusetts Institute of Technology.

Nama : Muzainiyeh 070912061
Tugas : Rezim Internasional Jurnal 3

Posted April 19, 2011 by moze in Rezim Internasional

“ International Regimes : Lessons from Inductive Analysis” -Donald J.Puchala and Raymond F.Hopkins-   Leave a comment

Salah satu fungsi utama rezim internasional adalah mengatur, mambatasi bahkan memaksa para anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai, melilih isu-isu yang layak diperhatikan dan aktivitas apa saja yang terlegitimasi dan yang tidak dan terakhir mempengaruhi bagaimana dan kapan suatu konflik diselesaikan. Karena itu menurut Donald J.Puchala and Raymond F.Hopkins. rezim internasional sejatinya merupakan salah satu bentuk wadah penyaluran ide, impian dan aksi yang mempengaruhi dunia perpolitikan dalam sistem internasional. Di awal-awal penjelasan mereka, Puchala dan Hopkins menggarisbawahi lima hal penting dalam rezim internasional, yakni : (a) rezim adalah fenomena attitudinal, artinya rezim dikatakan eksis dan efektif jika para partisipannya berperilaku sesuai norma dan aturan yang telah disepakati bersama. Rezim juga bersifat subjektive artinya ketentuan dan norma yang dibuat itu tergantung pada kesepakatan para partisipan dan mereka berperilaku sesuai moral dan norma yang diyakini bersama. Karena merupakan fenomena attitudinal maka terkadang aktivitas dan perilaku dalam rezim bersifat independen dengan fenomena yang terjadi dalam sistem internasional, (b) norma dalam rezim internasional memiliki cakupan yang luas dalam mempengaruhi prosesur pembuatan keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan yang dihasilkan. Norma disini tidak hanya bersifat subtantive melainkan meliputi aturan mengenai siapa saja yang berpartisipasi, kepentingan apa yang mendominasi, dan aturan seperti apa yang digunakan untuk melindungi rezim tersebut dari dominasi satu aktor, (c) deskripsi mengenai rezim harus mencakup karekteristik prinsip-prinsip utama dalam rezim tersebut, (d) setiap rezim internasional memiliki sejumlah elite yang bertindak sebagai practical actors. Yang menjadi aktor dalam rezim internasional biasanya adalah pemerintah atau negara-bangsa, namun tidak menutup kemungkinan bagi organisasi internasional, transnasional, atau subnasional untuk bergabung di dalamnya, (e) sezim selalu ada di setiap subtantive isue-area dalam hubungan internasional yang pola perilakunya dapat dilihat. Artinya dimana ada keteraturan pola perilaku yang berkaitan dengan prinsip, norma dan aturan maka disitulah rezim berada (Puchala & Hopkins, 1982 : 62-63).
Dalam artikelnya Puchala dan Hopkins berusaha menganalisis rezim internasional menggunakan cara pandang induktif. Dalam pendekatan ini analis mengenai prinsip-prinsip rezim didapat melalui kesaksian para partisipan dan aturan-aturan tertulis seperti charters, treaties, dan codes dan bukan melalui teori-teori umum hubungan internasional atau pola model dalam mikroekonomi (baca: pendekatan deduktif). Menurut hasil analisis mereka ada empat karakteristik yang mendasari studi rezim internasional.
1. Specific vs. diffuse regimes
Specific rezim Single-issue Bertahan lama Partisipan relatif sedikit Bersifat substructure Contoh : norma mengenai larangan intervensi urusan domestik negara lain
diffuse regimes Multi-issues Tidak bertahan lama dan sering terjadi perubahan Partisipan relatif banyak Bersifat superstructure Contoh : Prinsip mengenai balance of power diantara para aktor pada abad 19 yang direfleksikan melalui regulasi ekspansi dan peperangan
2. Formal vs. informal regimes
Rezim yang formal biasanya dibentuk oleh organisasi internasional dan didukung oleh dewan, konggres dan dimonitori oleh biroktasi internasional. Sedangkan rezim yang informal diwujudkan dengan adanya pertemuan dan konsensus diantara partisipan yang terlibat, dorongan utama pembentuknya adalah self-interest serta dimonitori oleh badan pengawas yang dibentuk kemudian (Puchala & Hopkins, 1982 : 65)
3. Evolutionary vs. revolutionary change within the regime
Evolutionaty change dalam artian perubahan terjadi dalam aturan-aturan yang bersifat prosedural dalam rezim dan biasanya tidak diikuti dengan perubahan dalam hal distribusi kekuasaan diantara para partisipan. Sedangkan revolutionary change dapat dipahami sebagai perubahan dalam power-structure. Revolutionary change sering terjadi diantara rezim yang hubungan para anggotanya bersifat advantage dan disadvantage (Puchala & Hopkins, 1982 : 65-66).
4. Distributive bias
Semua rezim adalah bias. Mereka membangun hierarkhi nilai, menegaskan beberapa diantaranya dan mengabaikan nilai lainnya. Rezim juga memberikan keuntungan pada satu aktor dan menimbulkan kerugian pada aktor lainnya (Puchala & Hopkins, 1982 : 66)
Setelah mengidentifikasi rezim dari berbagai prinsip utama diatas, selanjutnya Puchala dan Hopkins mencoba untuk mengaplikasikan teori mereka dengan cara membandingkan dua rezim yang sangat kontras yakni rezim pada zaman kolonialisme tahun 1870-1914 dan rezim pada era 1949 (Food Regime)
Kolonialisme 1870-1914
Era tahun 1870-1914 merupakan masa kolonialisme paling luas di dunia, saat itu rezim imperialisme membentang dalam hubungan internasional dan rezim-rezim kolonialisme mulai disebarkan. Adapun dasar subjektif yang dipakai saat itu bersumber dari beberapa prinsip dan norma yang ada pada rezim kolonial, antara lain : (a) Pembagian peradaban. Dunia saat itu dibagi menjadi dua dikotomi yaitu negara dan rakyat serta berdab atau tidak beradab. Karena itu orang yang beradab harus menguasai orang yangtidak beradab karena orang yang tidak beradab sering dan berpotensi melakukan tindak kekerasan yang dapat merusak (b) kemampuan menerima peraturan asing, (c) akumulasi penguasaan tanah berda di tangan bangsawan atau negara, (d) pentingnya keseimbangan kekuasaan diantara para pemimpin atau tuan tanah, (e) legitimasi dalam neomerkantilisme yang membolehkan negara untuk mengontol penuh perekonomian rakyat (f) non-interfensi dalam setiap urusan kolonial lain (Puchala & Hopkins, 1982 : 70-72).
Food 1949-1980
Rezim makanan ini muncul sesaat setelah Perang Dunia II berakhir karena saat itu banyak negara dan rakyat yang jatuh miskin dan mengalami kelaparan akibat perang. Lalu muncullah Amerika Utara sebagai pemimpin dari rezim makanan ini yang kemudian berperan besar dalam penyediaan gandum di pasar dunia serta menyebarkan praktik dan teknik pertanian yang lebih produktif dan efisien. Rezim ini pada perkembangannya mengatur segala aktifitas internasional yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi makanan dan diikuti oleh sebagian besar negara. Dalam rezim makanan, banyak terdapat agen-agen yang tercipta didalamnya dan turut menyebarkan prinsip dan norma utama dari rezim makanan ini, seperti FAO (Food and Agriculture Organization) atau biasa kita sebut organisasi makanan dan pertanian yang terdapat dalam PBB. Convergen expectations utama dari rezim makanan ini adalah menyediakan makanan yang menyehatkan bagi warga dunia serta menghilangkan bencana kelaparan dari muka bumi (Puchala & Hopkins, 1982 : 79)

Referensi :
Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). International Regimes : Lessons from Inductive Analysis. Dalam S. D. Krasner, International Organization (hal. 61-92). Massachusetts Institute of Technology.

Nama : Muzainiyeh 070912061
Tugas : Rezim Internasional Jurnal 3

Posted April 19, 2011 by moze in Rezim Internasional

Rezim Internasional   Leave a comment

Dalam dunia politik dan kenegaraan, kata Rezim pasti sudah lumrah didengar dan seringkali dicetuskan untuk menggambarkan penguasa yang memimpin pada era tertentu, seperti Rezim Soeharto, Rezim Khmer Merah, Rezim Mubarak, dll. Dalam konteks hubungan internasional-pun, kita juga mengenal adanya Rezim Internasional. Selanjutnya jika memang benar ada yang namanya Rezim Internasional, sebenarnya apa definisi rezim internasional itu? Bagaimana perkembangan rezim internasional? Dan apa arti penting rezim internasional dalam studi Hubungan Internasional? Berikut ini jawaban yang coba kami berikan dengan mereview tulisan dari Stephen D. Krasner yang berjudul Structural causes and regime condequences : regimes as intervening variables

Banyak para pemikir dan ahli politik seperti Stephen D. Krasner, Orang Young, Raymond Hopkins, Donald Puchala, Robert Jervis dan Robert O. Keohane yang sebagian besar sudah mencoba mendefinisikan dan membahas isu rezim internasional dalam esai yang mereka buat. Krasner misalnya yang berpendapat bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Krasner. 1982 : 1). Dalam pengertian diatas, ada empat kata kunci yang perlu kita cermati yaitu : pertma, kata ‘prinsip’ disini diartikan sebagai kepercayaan terhadap nilai-nilai yang didalamnya terkandung kenyataan, sebab-akibat, dan kejujuran. Selanjutnya kata ‘norma’ dalam konteks diatas adalah standard perilaku yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan. Kemudian kata ‘peraturan’ sendiri bermakna himbauan atau saran yang spesifik bagaimana sebaiknya tindakan dilakukan. Kemudian terakhir ‘prosedur pembuatan keputusan’ yaitu praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok (Krasner. 1982 : 2). Seperti judul artikel yang dibuat Krasner, ia juga mengistilahkan rezim internasional sebagai suatu variabel intervensi antara ‘basic causal factors’ dan behavior atau outcome. Senada dengan Krasner, Oran Young, Raymond Hopkins dan Donald Puchala mengatakan bahwa memang ada hubungan yang erat antara rezim internasional dengan perilaku para aktor-aktor internasional. Namun perbedaan pandangan muncul dari Susan Strange yang berpendapat bahwa rezim intenasional adalah misleading concept atau konsep yang malah mengaburkan hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Namun perbedaan asumsi ini tidak berpengaruh begitu besar karena pada intinya semua ilmuan tersebut sepakat bahwa rezim internasional membuat sistem internasional bagaikan fungsi simetris, oleh karena itu setiap aktor perlu dan dapat memaksimalkan power yang dimilikinya dalam dunia yang anarki (Krasner. 1982 : 1).

Dalam praktiknya, suatu rezim internasional biasanya diorganisasikan dengan perjanjian antar negara yang terlibat, sehingga ia dapat menjadi sumber utama hukum internasional yang sah. Karena itu dalam suatu rezim, para negara anggota yang berada di dalamnya dapat saling mengontrol perilaku negara lainnya. Dalam hal ini ia menjadi subjek hukum internasional dan turut membentuk perilaku atau outcome negara-negara yang menyusunnya. Contoh dari rezim internasional yaitu United Nation on The Law of The Sea, Nuclear Non-Proliferation Treaty, Framework Concention on Global Climate Change. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, fungsi dari rezim internasional adalah information-providing, reducing transaction cost, menanggulangi serta mencegah information-asymmetries, serta menyediakan principles, aturan, asas kerjasama, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Krasner dalam artikelnya juga menekankan bahwa selalu ada perubahan dalam rezim internasional itu sendiri yang terkadang disebabkan karena ada interaksi yang saling mempengaruhi antara suatu rezim terhadap rezim lainnya sehingga perilaku dan outcome kadang berbeda. Rezim internasional pada dasarnya bersifat dinamis dan berubah, namun perubahan yang terjadi dalam rezim internasional tidak hanya sekedar susunan temporer yang bersifat ad hoc melainkan ia berusaha untuk memfasilitasi terciptanya suatu agreement substantive-specific dan pengganti hegemon dominan yang mengalami decline dalam beberapa fungsinya (Krasner. 1982 : 2-3). Untuk mengenali perubahan yang terjadi pada rezim maka perlu dibedakan keempat unsur diatas menjadi dua yakni, prinsip dan norma di satu sisi, sementara peraturan dan prosedur di sisi lain. Sisi pertama merupakan karakter dasar yang menciptakan suatu rezim, sehingga perubahan di dalamnya akan berdampak pada peraturan dan prosedur atau secara gamblang merubah rezim itu sendiri. Sedangkan sisi yang kedua hanya merupakan unsur yang senantiasa berubah dan diperbaiki, sehingga perubahan yang terjadi di dalamnya tidak akan sampai merubah rezim itu sendiri. Adapun penyebab perubahan pada rezim disebabkan karena adanya 5 faktor basic causal, yakni :

• Kepentingan diri sendiri yang bersifat egois

• Kekuatan politik

• Norma dan prinsip

• Kebiasaan dan tradisi

• Pengetahuan

Rezim internasional berkembang pesat sejak periode Perang Dunia II. Bahkan, sekarang rezim meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan interaksi dan koordinasi antar negara. Dia bersifat mengikat suatu negara agar selalu mematuhinya layaknya hukum. Sehingga bagi studi Hubungan Internasional, rezim merupakan hal yang tidak terbantahkan sumbangannya bagi studi tersebut. Karena rezim disini berhasil menjawab alasan-alasan mengapa dan bagaimana cara mempertahankan kesepakatan yang telah dicapai beberapa negara, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata nuklir atau kerjasama pertahanan kolektif), perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain sebagainya.

Referensi :

Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences : regimes as intervening variables. Massachusetts Institute of Technology.

Nama / NIM : Muzainiyeh / 070912061

Tugas : Jurnal 1 Rezim Internasional

Posted April 19, 2011 by moze in Rezim Internasional