Archive for the ‘Prinsip Ekonomi Internasional’ Category

Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Multilateral   Leave a comment

Sesuai dengan namanya, keanggotaan dari organisasi dan kerjasama perdagangan multilateral ini terdiri dari hampir seluruh negara di dunia, contoh : GATT-WTO, UNCTAD, WCO/CCC dan lain-lain (Hady, 2004 : 94). Namun dalam pembahasan kali ini penulis mungkin akan banyak membahas mengenai GATT-WTO karena merupakan organisasi multilateral terbesar dengan perkiraan anggota lebih dari 150 negara dan mewadahi hampir seluruh isu-isu perdaganagan internasional (Setiawati & Amier dalam Arifin)
WTO (World Trade Organization) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sejatinya merupakan pengembangan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang telah terbentuk pada tahun 1947. GATT sendiri muncul karena keinginan sejumlah negara untuk bangkit memperbaiki perekonomian negaranya yang porak poranda setelah Perang Dunia II dan mengurangi sistem proteksionisme yang tengah menjamur saat itu. GATT saat itu dibentuk dalam rangka membangun ITO (International Trade Organization) berdasarkan Havana Charter, namun ternyata organisasi perdagangan internasional itu gagal dibentuk dan hanya menyisakan GATT sebagai fondasi awal dan interim agreement kerjasama multilateral lebih lanjut (Setiawati & Amier dalam Arifin). Selanjutnya GATT melakukan serangkaian perundingan guna memperkuat kerjasama diantara para anggotanya dengan mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat Tarif maupun Non-Tarif. Beberapa perundingan itu antara lain : a) Jenewa, Swiss 1947 ; b) Annecy, Prancis 1949 ; c) Torquay, Inggris 1950 ; d) Jenewa 1956 ; e) Putaran Dillon, Jenewa 1960-1961; f) Putaran Kennedy, Jenewa 1962-1967 ; g) Putaran Tokyo 1973-1979 ; h) Putaran Uruguay 1986-1993 (Hady, 2004 : 95). Pada awal perundinganya GATT banyak berbicara mengenai tarif saja, namun semenjak Putaran Kennedy dan seterusnya ia mulai memperluas cakupannya dengan membahas mengenai persetujuan anti-dumping, restriksi perdagangan, hambatan non tarif, pengadaan pemerintah, perdagagan di bidang jasa, hak kekayaan intelektual, investasi, dan rules of origin dan lain sebagainya (Setiawati & Amier dalam Arifin). Menurut penulis karena perluasan isu itulah GATT kemudian bertranformasi menjadi WTO di tahun 1995.
Selain sebagai pengganti GATT, WTO juga memayungi perjanjian-perjanjian dan isu-isu baru yang dicapai dalam Putaran Uruguay dan membaginya menjadi tiga Dewan dan satu Komite mengenai Perdagangan dan Lingkungan serta Perdagangan dan Pertumbuhan. Adapun Tiga Dewan utama yaitu Dewan Perdagangan Barang atau The Council for Trade in Goods (GATT), Dewan Perdagangan Jasa atau The Council for Trade in Services (GATS), dan Dewan Perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual atau The Council for Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS). Selain tiga dewan diatas WTO juga menaungi perjanjian investasi (TRIMs) (Setiawati & Amier dalam Arifin).
Ada setidaknya lima prinsip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan bersifat mengikat secara hukum serta setiap keputusan yang dihasilkan WTO bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik lagi. Adapun kelima prinsip itu ialah :
1. Most Favoured Nation (MFN)
Prinsip pertama ini ialah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap negara anggota WTO atau penduduknya dalam pemberian fasilitas perdagangan. Artinya menurut arifin negara anggota WTO harus memperlakukan impor dari negara anggota lain secara sama, non diskriminatif tanpa membedakan negara asal barang dan tanpa mempersulikan apakah negara pengekspor telah memiliki konsesi perdagangan secara resiprokal (timbal balik) dengan negara pengimpor. Namun dalam prinsip ini masih diperbolehkan adanya pengecualian terhadap custom union atau free trade area (Setiawati & Amier dalam Arifin).
2. Pengikatan Tarif (Tariff Bindings)
WTO tidak secara tegas melarang pengenaan tarif terhadap barang impor, namun ia memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menurunkan tarif masing-masing secara berkala dan berkomitmen untuk memberikan konsesi tarif berdasarkan negosiasi tarif secara multilateral. Apabila telah terjadi atau ada konsesi tertentu atas tarif impor maka tarif produk yang telah menjadi komitmen suatu negara anggota tidak boleh melebihi level tarif yang telah disetujuinya (Setiawati & Amier dalam Arifin).
3. The National Treatment Obligation
Maksud dari prinsip ini ialah menurut GATT Artikel III, negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna. Dengan kata lain produk impor -setelah masuk pasar domestik- dan produk domesik yang sejenis harus mendapatkan perlakuan yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi sektor jasa dan hak atas kekayaan intelektual (Setiawati & Amier dalam Arifin).
4. Penghapusan Kuota
Prinsip ini keempat yakni penghapusan kuota, maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas ekspor-impor, termasuk persyaratan ijin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya barang dari dan ke luar wilayah suatu negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kurangnya transparansi dalam pengaturan bea masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Dalam prinsip keempat ini ada beberapa pengecualian yakni: 1) Jika suatu negara sedang menjalankan program stabilisasi pasar terkait produk pertanian; 2) Neraca Pembayaran atau negara sedang berupaya mencegah atau mengatasi semakin berkurangnya cadangan devisa jika cadangan yang tercatat dianggap terlalu rendah; 3) dalam rangka Alokasi Kuota, maksudnya besarnya kuota impor atau ekspor ditentukan berdasarkan peranan negara pengekspor dalam perdagangan dengan negara pengimpor tersebut apabila kuota tidak ditetapkan (Setiawati & Amier dalam Arifin).
5. Transparansi
Dalam hal ini WTO mensyaratkan setiap negara anggota untuk melaporkan dan mempublikasikan kebijakan atau ketentuan yang sedang atau akan ia berlakukan yang dapat mempengarui perdagangan internasional, bahkan termasuk transparansi atas hukum. Dalam hal ini ada semacam badan pengawas yang memantau dan meng-evaluasi kepatuhan negara anggota terhadap komitmen GATT-WTO. Tim survei ini disebut Trade Policy Review Mechanism (TPRM). Negara anggota yang tergolong maju (empat besar- Uni Eropa, AS, Jepang, Kanada) wajib melaporkan setiap 2 tahun sekali, selanjutnya 16 negara setiap empat tahun, negara berkembang 6 tahun dan negara yang tertinggal dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 6 tahun (Setiawati & Amier dalam Arifin)
Referensi :
Hady, D. H. (2004). Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setiawati, H., & Amier, G. Kerja sama Perdagangan Multilateral. In S. Arifin, Kerjasama Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nama : Muzainiyeh (070912061)
Prinsip Ekonomi Internasional Tugas 5

Iklan

Posted April 21, 2011 by moze in Prinsip Ekonomi Internasional

Kerjasama Perdagangan Regional   Leave a comment

Pada halaman depan artikelnya, Rahmat Dwisaputra mengatakan bahwa kerjasama perdagangan regional adalah perjanjian dari dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan atas dasar resiprokal dan atau preferensi (Dwisaputra : 167 dalam Arifin). Namun di halaman selanjutnya dia menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan regional dapat diartikan menjadi dua konsep utama yakni regional cooperation (kerjasama regional) dan regional integration (penyatuan regional). Yang pertama dapat dipahami sebagai kebijakan bersama yang diambil oleh sekelompok negara –yang biasanya terletak dalam satu kawasan- untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih besar daripada upaya yang dilakukan masing-masing negara secara independen. Dan kedua yakni penyatuan regional yang berupa peleburan secara de facto beberapa negara dalam satu kawasan geografis. Penyatuan jenis ini dapat terjadi baik didorong oleh kebutuhan pasar (market driven) maupun kebijakan politik (policy induced). Suatu kerjasama perdagangan regional dapat diakatakan regional full economic integration jika semua produk baik berupa barang, jasa dan investasi (pasar keuangan) serta faktor produksi dapat bergerak bebas antar negara dalam satu kawasan (Dwisaputra : 174-175 dalam Arifin). Adapula konsep regionalisasi yang berarti segala upaya penyatuan perekonomian dalam suatu pasar regional yang biasanya didorong oleh kekuatan pasar itu sendiri dan perkembagan teknologi. Dan terakhir konsep regionalisme yang merupakan kerjasama ekonomi formal dan kesepakatan ekonomi dari suatu kelompok negara yang bertujuan untuk memfasilitasi atau meningkatkan penyatuan regional (Dwisaputra : 175 dalam Arifin)
Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia tergabung paling tidak dalam satu kerjasama regional. Tindakan beberapa atau seluruh negara membentuk regionalisme ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan oleh Dwisaputra yakni :
• Untuk membangun rasa aman baik secara ekonomi maupun politik diantara negara-negata yang berdekatan. Contoh MEE yang dibentuk agar memperoleh power dalam perpolitikan internasional, mengingat banyaknya negara di kawasan tersebut tidak memiliki kebijakan keamanan bersama (Dwisaputra : 176 dalam Arifin)
• Mengelola friksi perdagangan. Contoh pendirian APEC yang menawarkan kesempatan untuk berdialog mengenai kebijakan perdagangan dan investasi antara Jepang dan Amerika Serikat ketika friksi perdaganagan lintas pasifik menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perekonomian kawasan lain (Dwisaputra : 177 dalam Arifin).
• Peningkatan kapasitas untuk pembangunan negara. Maksudnya adalah karjasama regional dalam bentuk pemangkasan hambatan perdagangan dapat mendorong pada peningkatan efisiensi, produktivitas kerja dan daya saing serta penurunan biaya dan resiko perdagangan dan investasi (Dwisaputra : 177 dalam Arifin).
• Sebagai batu loncatan kapada liberalisasi multilateral.
• Kebijakan untuk menjamin diplomasi perdagangan. Atau secara singkat sebagai second-best choice jika putaran Uruguay (WTO) tidak memberikan hasil yang memuaskan. Saat itu banyak negara berpikir akan sangat strategis bila selain mengikuti perundingan multilateral, negara tersebut juga bisa membangun pasar regional (Dwisaputra : 178 dalam Arifin).
• The Copycat Syndrome adalah reaksi pertahanan terhadap regionalisme yang terjadi di kawasan lain. Dalam hali ini beberapa negara di suatu kawasan akan tergerak untuk membentuk regionalisme mereka sendiri karena khawatir menjadi korban regional asing atau tertinggal secara ekonomi.
• Persaingan untuk memperoleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan terlibat dalam suatu perjanjian regional, maka image dan bargaining position suatu negara akan meningkat sehingga diharapkan dapat memancing investasi asing di negaranya (Dwisaputra : 179 dalam Arifin)
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rezim perdagangan internasional, rezim WTO lah yang diakui dan sangat berpengaruh dalam mengatur perekonomian dunia. bahkan perjanjian regional termasuk di dalamnya, walaupun WTO pada prinsipnya bersifat multilateral dan menganut Most Favoured Nations atau non-diskriminasi, namun ia ternyata memberikan pengecualian bagi Free Trade Area dan Custom Union dalam Artikel GATT pasal 24. Dalam pasal tersebut, ada bebarapa prinsip pokok kerjasama regional yang digariskan oleh WTO yakni : a) Hambatan perdagangan tidak boleh meningkat dari level sebelum terbentuknya CU atau FTA; b) Seluruh hambatan perdagangan internal termasuk pembatasan jumlah harus dikurangi; c) Seluruh CU, FTA dan ITA (Interim Trade Agreement) harus dilaporkan kepada GATT guna memastikan dua syarat sebelumnya terpenuhi (Dwisaputra : 171-172). Berikut ini beberapa bentuk integrasi ekonomi regional :
1. Trade Prefential Agreement (TPA) merupakan kerjasama ekonomi regional dimana masing-masing anggota memberikan preferensi dalam bentuk tarif dan non-tarif bagi produk orisinal masing-masing negara atau dengan kata lain fasilitas keringanan bagi satu atau beberapa produk tertentu dari negara partner (Hady, 2004 : 88)
2. Free Trade Area (FTA) adalah suatu bentuk kerjasama regional yang menghilangkan sampai 0% bea masuk bagi semua produk dari negara anggota dan memberlakukan tarif bagi negara bukan anggota regional. Secara sederhana dapat dipahami bahwa internal tariff antar anggota sudah tidak ada namun external tariff masing-masing negara tetap berlaku, contoh AFTA (ASEAN Free Trade Area) (Hady, 2004 : 88)
3. Custom Union (CU) atau penyatuan ke’pabean’an adalah kerjasama regional dimana penerimanan bea dan cukai atau custom revenue tiap-tiap anggota yang didapat dari negara diluar anggota dianggap sebagai penerimaan bersama (kolektif), oleh karena itu external tarif di setiap negara anggota sama bagi suatu produk luar regional. Sedangkan internal tariff antar anggota sebesar 0% (Hady, 2004 : 89)
4. Common Market (CM) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengusung kebebasan bergerak bagi faktor produksi, khususnya tenaga kerja, dalam kerjasama regional tersebut. Contoh European Common Market (Hady, 2004 : 89)
5. Economic Union (EU) maksudnya adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Contoh Economic Union seperti CAEC (Concil of Arab Economic Community) (Hady, 2004 : 89).
6. Monetary Union (MU) adalah kerjasama regional yang berbentuk kesatuan atau kesamaan mata uang, contoh European Community yang memiliki mata uang tuggal resmi sejak 1 Januari 1999 yakni Euro.
Referensi :
Dwisaputra, R. Kerja sama Perdagangan Regional. In S. Arifin, Kerjasama Perdagangan Internasional (pp. 167-208). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Hady, D. H. (2004). Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nama : Muzainiyeh (070912061)
Prinsip Ekonomi Internasional Tugas 4

Posted April 21, 2011 by moze in Prinsip Ekonomi Internasional