Tantangan Libya Pasca Khadafi   Leave a comment

Nama : Muzainiyeh / 070912061
Tugas Akhir MBP Timur Tengah

Abstrak

Libya baru saja membebaskan dirinya secara resmi dari rezim diktator Moammar Khadafi ketika pemimpin tersebut mati terbunuh pada suatu pertempuran dengan bantuan pasukan NATO. Banyak orang yang beranggapan bahwa negara tersebut tidak akan pernah pulih dari kekacauan tersebut mengingat jejak pasukan barat di Irak dan Afghanistan yang sampai sekarang masih dalam kekacauan. Namun dalam makalah ini penulis akan mencoba menjelaskan bahwa ada beberapa situasi dan kondisi dimana Libya tidak sama dengan dua negara tetangganya yang sama-sama mengalami pergolakan politik sehingga membuatnya memiliki prospek lebih besar untuk segera pulih. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah sementara Libya meliputi tiga hal yakni mewujudkan demokrasi melalui pemilu dan serangkaian prasyarat dan konsekuensinya, meminimalisasi tindak kekerasan dan pengurangan senjata yang beredar di masyarakat serta mempromosikan Hak Asasi Manusia yang telah sekian lama terenggut dari penduduk Libya itu sendiri

Latar Belakang Masalah
Terinspirasi dari tulisan karya Michael Rubin yang berjudul ‘The Future of Iraq : Democracy, Civil War or Chaos’ maka penulis disini ingin untuk menulis makalah dengan topik yang hampir sama namun di negara yang berbeda dengan situasi yang berbeda pula. Seperti telah banyak diketahui oleh masyarakat umum, bahwa dunia Arab sekarang sedang mengalami pergolakan jika melihat betapa besarnya pemberitaan di media massa terutama di televisi. Mula-mula dengan munculnya gelombang demonstrasi di Tunisia pada bulan Desember 2010 yang berakhir dengan diturunkannya Presiden Ben Ali dari kursi jabatannya, lalu menyusul Mesir pada bulan Februari 2011 dan juga berhasil menuntut Husni Mubarok untuk lengser. Dan yang paling menarik menurut penulis adalah Libya dimana gelombang demonstrasi yang terjadi bukan saja berhasil menurunkan presidennnya tetapi sampai berujung dengan kematian Moammar Khadafi beserta beberapa kerabatnya. Yang paling tragis disini menurut penulis adalah karena begitu besarnya kemarahan rakyat Libya, jenazah dari mantan presiden tersebut dipamerkan di mall dan dimakamkan di gurun pasir.
Kematian pemimpin Libya, Moammar Khadafi sangat menggemparkan dunia. Di Libya, kematiannya disambut dengan sukacita oleh rakyatnya sendiri. Mereka menganggap Libya tanpa Khadafi adalah harapan untuk membangun negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia . Kematian ini bagi sebagian besar wakyat merupakan puncak dari perjuangan yang telah mereka lakukan semenjak bulan Februari dan sebagai pelengkap kemenangan setelah kota Tripoli jatuh ke tangan revolusioner pada tanggal 22 Agustus 2011. Setelah kematian Khadafi pada tanggal 20 Oktober 2011, Libya bagaikan menyambut era baru dimana demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia lahir setelah 45 tahun hidup dibawah kediktatoran Khadafi. Meski demikian, kemenangan dari pihak revolusioner (baca dewan Transisi Nasional) atau National Transition Commitee bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Libya untuk mencapai demokrasi, melainkan ia hanya merupakan pintu masuk menuju demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan, ia membutuhkan proses yang sangat panjang menuju kesana. Bahkan negara-negara selain Libya yang lebih awal mengalami demkoratisasi seperti Mesir dan Tunisia sampai sekarangpun masih belum jelas nasibnya dan banyak diwarnai konflik etnis dalam upaya mewujudkan demokrasi. Selain itu yang perlu juga dipertimbangkan adalah Libya selama 42 tahun dipimpin Khadafi tidak memiliki pengalaman dan kultur dalam berdemokrasi. Tidak ada konstitusi, partai politik, kelompok masyarakat sipil, atau media independen yang kritis terhadap rezim. Kemudian sedikit yang juga dapat dijadikan pertimbangan akan seperti apakah masa depan Libya adalah keadaan dan kondisi Irak dan Afghanistan yang notabene sama yakni keberadaan militer asing di negara-negara tersebut, walau dalam kasus Libya bantuan NATO memang diminta oleh pihak revolusioner. Namun poin yang perlu diingat disini adalah kedua negara diatas sampai sekarang belum pulih dari ‘sakit’ yang diakibatkan oleh kedatangan atau kehancuran yang ditimbulkan oleh pasukan-pasukan barat dan segala mesin perang mereka.

Pembahasan
Konflik yang dimulai sejak Februari antara rezim Khadafi dan gerilyawan revolusioner yang berada di bawah payung Dewan Peralihan Nasional (NTC), yang dibantu oleh pasukan NATO, sekarang telah selesai dan Libya menghadapi tugas pembangunan kembali. Dari beberapa sumber dan informasi yang ada menurut penulis secara umum ada tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh rakyat dan pemerintah Libya itu sendiri, pertama adalah mewujudkan demokrasi melakui pemilu dan pembentukan konstitusi, kedua meminimalisasi kekerasan atau potensi konflik yang terjadi dengan melucuti senjata-senjata yang bebas beredar di kalangan aggota revolusi dan ketiga mempromosikan Hak Asasi Manusia. Berikut akan penulis bahas satu persatu.
• Pemilu dan Konstitusi
Duta Besar Indonesia untuk Libya, Bpk. Sanusi mengatakan bahwa tantangan utama Libya dalam masa peralihan ini adalah mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah mereka belakangan ini mengingat bahwa Libya selama ini tidak mengenal demokrasi yang berpilar pada keberadaan partai sebagai saluran aspirasi publik, sehingga pemilihan umum membutuhkan usaha lebih untuk mensosialisasikan sistem itu . Martin yang merupakan pemimpin Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) juga mengatakan bahwa tugas untuk melaksanakan pemilu bukanlah semata-mata masalah teknis demokrasi yang hanya mementingkan aspek prosedural (baca: asalkan pemilu sudah dilaksanakan), namun ia juga melibatkan hal-hal seperti usaha pendampingan dalam berbagai aspek peralihan dan kebutuhan Libya untuk berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk dengan masyarakat sipil yang akan membangun konsensus mengenai sistem pemilu pertama. Persoalan penting lain adalah bagaimana menentukan sistem pemilihan anggota dewan legislatif dan juga membangun komisi pemilihan umum yang independen dan berintegritas. Selain itu tugas yang harus diemban oleh NTC adalah membentuk pemerintah sementara yang bersifat inklusif dan mempunyai kemampuan untuk memimpin dan menyampaikan pada sektor-sektor utama lainnya . Berdasarkan peta jalan NTC, suatu pemerintahan sementara akan dibentuk dalam satu bulan dan pemilihan-pemilihan bagi suatu dewan untuk merancang hukum dasar yang baru diadakan dalam delapan bulan. Pemilihan parlemen dan presiden akan diadakan dalam satu tahun setelah itu atau 20 bulan dari deklarasi kebebasan rakyat Libya.
Kemudian, berkaitan dengan masalah konstitusi, dalam delapan bulan mendatang NTC juga harus memastikan terbitnya konstitusi yang menjamin kesetaraan dalam kebangsaan. Menurut Gaffar Husein dalam A Guide to Libya’s New Political Landsape , ada empat aliran politik di Libya: nasionalis (40-50 persen), liberal (20-25 persen), islamis (20 persen), dan sekularis (2-5 persen). Perbedaan aliran politik ini dapat menjadi hambatan sekaligus kekuatan. Jika tak dikelola dengan baik, tak tertutup kemungkinan akan muncul konflik sektarian, terutama konflik antara kalangan nasionalis dan kalangan islamis. Rakyat Libya dihadapkan pada pilihan sejumlah konstitusi ala Turki, Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi. Pilihan terbaik sebenarnya adalah Turki karena sekularisme dalam konstitusinya telah memastikan demokrasi berjalan dengan baik pada tataran prosedural, pun tataran substansial. Meminjam istilah Alfred C Stepan dalam Religion, Democracy, and The ”Twin Tolerantions”, pemerintahan yang demokratis harus mampu menerapkan ”toleransi kembar”. Lembaga-lembaga negara harus punya kebebasan membuat kebijakan tanpa intervensi dari lembaga-lembaga agama. Begitu halnya, lembaga agama harus diberi kebebasan dalam melakukan aktivitasnya tanpa intervensi dari negara. Turki adalah salah satu contoh negara yang menerapkan ”toleransi kembar” dengan sangat baik sehingga demokrasi berjalan kukuh meski yang berkuasa dari kalangan islamis. Kedewasaan berpolitik kalangan islamis dengan menjadikan sekularisme sebagai konstitusi yang harus dijadikan pijakan bersama justru memperkuat solidaritas kebangsaan dan mengukuhkan demokrasi. Namun agaknya Libya yang baru akan lebih religius mengingat pemimpin NTC Mustafa Abdel Jalil menyatakan bahwa hukum syariah akan berlaku di Libya yang dibebaskan. “Sebagai negara Islam dengan penduduk Islam, maka kami menganut syariah sebagai hukum dasar dan Alqu’an sebagai dasar konstitusi,” kata Abdel Jalil kepada kerumunan warga di Benghazi. Oleh karena itu menurutnya “Hukum atau peraturan yang melanggar syariah islam maka akan dibatalkan dan tak berlaku secara hukum” katanya . Selain itu dia menegaskan pula bahwa kalau Libya merupakan negara Islam moderat, sehingga komunitas internasional tidak perlu merasa khawatir.Hukum syariah yang akan diterapkan disini antara lain dalam bidang perbankan dan perkawinan. Bank yang memberlakukan bunga bank akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah .
Belum selesai masalah pemilu ini, komite transisi ini juga direpotkan oleh perpecahan diantara golongan revolusioner baik yang bersifat sektarian dan kewilayahan untuk memperebutkan kursi kekuasaan Mantan pemberontak Libya. Beebrapa pemimpin pemberontakan dari kota Benghazi, Misurata, Zinta dan lain sebagainya juga berbendapat bahwa penderitaan yang mereka alami serta kontribusi mereka dalam menngulingkan Khadafi membuat mereka berhak untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak . Mereka-mereka yang turut berperan dalam melawan pasukan pemimpin Muammar Qaddafy menuntut perwakilan lebih besar di NTC. Menurut berita yang ada , para Thwars (pemberontak) menuntut 40% dari kursi NTC agar diisi oleh mantan pasukan revolusi karena mereka adalah `lambang revolusi` itu kata komdandan Thwars, Fraj Soueili, yang menyatakan mewakili hingga 70% dari mantan pemberontak . Dan permintaan tersebut direspon oleh pemimpin NTC Mustafa Abdel Jalil dengan seruan agar mantan pemberontak di muktamar Tripoli itu membuat daftar calon mumpuni untuk bergabung dengan badan sementara tersebut. “Kami akan memilih tujuh, delapan atau sembilan orang untuk menjadi anggota dewan negara,” katanya. Soueili menyatakan kelompok masyarakat warga dan dewan daerah juga harus memiliki perwakilan mantan pemberontak 40%, 10% perempuan, dan 10% dari kelompok kecil dari suku Amazigh Berber, Toubou, serta Tuareg. Dan tidak cukup disitu mantan pasuka revolusi itu juga menuntut pemecatan beberapa anggota NTC, yang dituduh oportunis atau bekerjasama dengan penguasa sebelumnya . Selain itu PR besar yang juga harus diselesaikan oleh NTC berkaitan dengan perpecahan suku atau wilayah adalah terutama di antara suku-suku yang selama ini menyokong Khadafi dan suku-suku yang menentang Khadafi. Yang paling menonjol ialah rekonsiliasi warga yang bermukim di Benghazi, Misrata, dan Zawiyah dan selama ini menentang rezim Khadafi dengan warga yang tinggal di Sirte dan Bani Walid yang merupakan loyalis Khadafi. Menurut Sanusi pula “Libya dengan lebih 140 suku masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem tradisional yang mengatur posisi sosial individu berdasarkan keturunan. Sistem kesukuan di Libya masih sangat kuat, juga perselisihan antara kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini dipinggirkan Khadafi membutuhkan kepemimpinan yang solid mengingat NTC selama ini juga belum berpengalaman mengelola suku-suku di Libya yang pada masa sebelum Qaddafi sering berkonflik satu sama lain” Perpecahan dan perebutan kekuasaan ini menurut penulis wajar terjadi di negara-negara yang baru memasuki demokrasi karena pemikiran bahwa setiap suku, setiap kawasan, setiap kota punya ‘saham’ atau andil dalam pembentukan pemerintahan baru.
Masalah terakhir yang berkaitan dengan pemilu dan partai adalah ketiadaan kader-kader yang siap untuk memimpin Libya memasuki era baru. Hal ini berkaitan dengan masalah pertama diatas yakni Libya belum pernah mengadakan pemilu dan alasan bahwa pada masa kekuasaannya Khadafi tidak membolehkan ada penguasa lain selain dirinya atau orang-orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Bahkan ia tak segan-segan memenjarakan, membunuh lawan politiknya, sehingga orang-orang yang berada di pemerintahannya hanyalah orang-orang yang memiliki loyalitas terhadap pemimpin tersebut Kebebasan berpolitik dan menyuarakan pendapat dipangkas total sehingga masyarakat tidak bisa atau kurang memahami tokoh-tokoh yang ada sekarang ini karena nama-nama dan visi mereka tidak familiar di ingatan masyarakat. Akibatnya saat terjadi revolusi dan gelombang demokratisasi besar-besaran belum banyak orang-orang yang siap dan cukup ‘vokal’ untuk menjadi pengganti Khadafi.
• Minimalisasi Kekerasan dan Penarikan Pasukan NATO
Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa secara garis besar Libya belum terlepas dari sistem-sistem tradisional yang membuatnya sangat terikat dengan nilai-nilai kesukuan dan kepentingan wilayah. Hal ini memang secara nyata belum menimbulkan konflik yang berarti, namun bukan berarti potensi konflik tidak ada mengingat saat terjadi kudeta terhadap Khadafi, pasukan revolusi mendapat bantuan persenjataan baik dari negara tetangganya (Sudan) maupun pasukan NATO. Bantuan senjata yang telah mereka dapatkan ini tentu tidak akan mudah ditarik kembali ataupun dilucuti sehingga kepemilikan senjata ini menurut penulis sendiri sangat riskan, apabila digunakan atau dimiliki oleh rakyat sipil karena jika ada sedikit gesekan antarsuku, maka dikhawatirkan akan menjadi kekerasan bersenjata karena mayoritas suku memilikinya. Perdana Menteri sementara Mahmoud Jibril bahkan berkata bahwa “Kestabilan dan ketenangan di negeri itu perlu dipulihkan dan ini memerlukan pengumpulan senjata di jalanan yang bukan masalah mudah,” sebagaimana dikutip AFP pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di pantai Laut Mati, Jordania . Permintaan penyerahan senjata yang diserukan oleh NTC ini ditolak oleh pemimpin militan lokal dengan alasan untuk menjamin otonomi mereka serta bentuk dari partisipasi mereka sebagai ‘penjaga revolusi’ . Oleh karena itu untuk meminimalisasi kepemilikan senjata maka pasukan keamanan Libya akan mengintegrasikan 50.000 pejuang revolusioner yang memerangi pasukan yang setia pada mantan pemimpin Libya Muammar Qaddafy ke dalam pasukan keamanan. Fawzi Abdelali, Menteri pertahanan sementara Libya mengatakan, semua brigade tempur yang berperang di garis depan akan masuk jajaran pasukan keamanan kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri, serta akan dibentuk sebuah “komisi petempur” untuk melakukan pengintegrasian para bekas pemberontak itu ke dalam pasukan keamanan, namun belum ada jangka waktu yang pasti .
Masalah yang timbul kemudian adalah pemerintah sementara Libya merasa keberatan untuk kembali membangun negerinya jika tanpa dibantu oleh pasukan NATO mengingat angkatan bersenjata Libya sendiri belum terbentuk dan terlatih dengan baik, padahal hal tersebut wajib ada untuk mencegah atau mengakhiri konflik kekerasan yang ada di negara tersebut. Belum terlatihnya para pasukan Libya dan adanya potensi munculnya konflik ini membuat petinggi NTC, Mustafa Abdel Jalil mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk melanjutkan misi militer di Libya hingga akhir 2011 pada saat menghadiri konferensi internasional tentang Libya di Doha, Qatar . Namun permintaan tersebut ditolak oleh Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menempatkan angkatan bersenjata di lingkungan Libya setelah akhir operasi, namun aliansi akan terus memantau situasi keamanan di Libya dan mempertahankan kapasitas untuk merespon ancaman terhadap warga sipil jika diperlukan. Berdasarkan keputusan di Brussels ditetapkan bahwa NATO membuat keputusan untuk membubarkan misi di Libya pada akhir Oktober . Alasan yang mereka pakai untuk penolakan tersebut adalah Keputusan Dewan Keamanan PBB yang telah membatalkan mandat NATO bagi misi militer di Libya. Namun Rasmussen menambahkan “Saya tidak memperkirakan peranan besar NATO di Libya pada masa pascakonflik. Jika diminta, kami bisa membantu pemerintah baru Libya dalam perubahan menuju demokrasi, misalnya dengan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Namun saya tidak memperkirakan tugas baru di luar itu” .
• Mempromosikan HAM
Sebelum membangun demokrasi, menurut Misrawi diperlukan dua hal penting agar proses demokrasi yang berlangsung di Libya itu tumbuh subur. Pertama, tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia, yang meniscayakan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal untuk mengukuhkan kesetaraan dalam kewarganegaraan. Dan kedua, (seperti yang telah penulis bahas di awal mengenai sub-title pemilu) adanya konstitusi yang menjamin kebhinekaan, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Libya. Oleh karena demokrasi yang sesungguhnya tidak akan terjadi apabila dua unsur tersebut tidak dipenuhi. Hal serupa juga dikatakan oleh Magdi Khalil yang mengatakan bahwa “demokrasi yang selama ini diimpikan bukan hanya tentang perpindahan kekuasaan dari tangan militer ke tangan kaum religius yang berlindung dibalik topeng keagamaan mereka, tetapi demokrasi yang lebih pada perpindahan kekauasaan dari tangan masyarakat sipil yang mampu untuk memilih pemimpin yang percaya pada nilai-nilai kebebasan, hak asasi manusia dan sirkulasi kekuasaan .
Adapun kematian Khadafi di tangan pasukan revolusioner NTC dengan cara tak manusiawi,seperti dipertontonkan di media sosial, menimbulkan respons negatif dunia internasional. Human Rights Watch (HRW) memperingatkan sebuah tren baru di Libya, yaitu pembunuhan, penjarahan, dan pelanggaran lainnya oleh mereka yang telah berjuang melawan Qaddafi. Sasarannya, adalah kaum yang diketahui loyal terhadap mantan diktator itu. PBB juga mendesak agar dilakukan investigasi bagi kematian Khadafi untuk mendeteksi sejauh mana kemungkinan pelanggaran HAM. Pemandangan itu menurut Misrawi membuktikan bahwa HAM belum mendarah daging di Libya. Rakyat Libya sepenuhnya tak dipersalahkan atas peristiwa itu karena rendahnya penghayatan terhadap HAM merupakan akibat kebijakan rezim Khadafi yang kerap mengabaikan HAM terhadap rakyatnya. Khadafi membunuh ribuan warga yang berseberangan secara politik, bahkan mengubur mereka hidup-hidup tanpa pemberitahuan kepada keluarga mereka. Kebiadaban Khadafi dibalas dengan kebiadaban serupa oleh rakyatnya sendiri. Jadi, NTC sebagai pihak yang mendapat mandat dari rakyat Libya untuk membangun pemerintahan yang demokratis harus menjadikan HAM sebagai pijakan utama dalam pemerintahan Libya yang baru .
Kemajuan Telah Dicapai dan Prospek yang Libya:
Terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh Libya saat ini, penulis juga ingin membahas beberapa kemajuan yang sudah dicapai oleh Libya pasca runtuhnya rezim Khadafi. Dari berita yang penulis dapatkan salah satu kemajuan yang dibuat oleh pemerintah sementara Libya adalah perjanjian kerjasama dengan negara tetangganya Sudan. Sudan dan Libya ini telah mencapai kesepakatan bersama pada akhir November 2011 untuk membangun integrasi politik dan ekonomi serta memfasilitasi pergerakan warga negara mereka di perbatasan bersama. Presiden Sudan, Omar al-Bashir dan Ketua Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya, yang berkuasa, Mustafa Abdul Jalil mengadakan pembicaraan bersama di Khartoum, yang berfokus pada hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. “Hubungan antara Sudan dan Libya sangat mengakar dan bersejarah. Kami telah sepakat untuk meningkatkan aspirasi kedua bangsa dalam hubungan ini,” kata Presiden Al-Bashir kepada wartawan setelah pembicaraan tersebut. “Pihaknya telah menyepakati pembentukan integrasi nyata antara Sudan dan Libya untuk memulai dengan menghubungkan kedua negara dengan jalan beraspal dan komunikasi,” kata Presiden Al-Bashir. Presiden Al-Bashir dalam pembicaraan tersebut juga menambahkan bahwa akan ada juga integrasi di bidang ekonomi untuk memanfaatkan kemampuan kedua negara demi kepentingan kedua bangsa bersaudara. Presiden Al-Bashir mengaku telah mempelajari perkembangan di Libya dan program-program NTC untuk periode mendatang, dan mengulangi kesiapan Sudan untuk mendukung sepenuhnya pembentukan lembaga-lembaga negara Sudan di Libya. Para pejabat Libya, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut untuk kunjungan selama dua-hari, memuji peran besar Sudan dalam mendukung revolusi Libya di bidang kemanusiaan politik dan militer . Kerjasama antara Libya dan Sudan ini menurut penulis sangat penting sebagai tonggak pertama bagi kemajuan Libya dan kepentingan Sudan itu sendiri mengingat Sudan bertetangga dengan dua negara-negara yang sedang mengalami gejolak politik seperti Mesir dan Libya. Sehingga jika kedua negara tetangga tersebut mengalami masalah dikhawatirkan yang terjadi nantinya adalah teori ‘domino effect’ yang mana mengatakan bahwa suatu masalah atau isu tertentu cenderung untuk menular dan merembet ke wilayah sekitarnya.
Berdasarkan penjelasan dan pendapat dari ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerjasama Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, ia menilai pemulihan Libya akan lebih cepat ketimbang Mesir, Irak atau Afganistan. Ini disebabkan dua faktor. Pertama, sedikit sekali atau hampir tidak ada warga Libya yang memeluk Syiah, Kristen atau Yahudi. Berdasarkan informasi dari CIA diketahui bahwa Sekitar 97 persen penduduk Libya adalah Islam Sunni dan sekitar 97persen pula mereka adalah suku Arab dan Berber . Muhyidin mengatakan, “Seandainya saja, ada sekian persen warga Libya memeluk Islam Syiah, Kristen atau Yahudi, maka Amerika Serikat atau kekuatan asing lainnya akan memanfaatkan isu minoritas untuk mengoyang Libya. Akibatnya, usaha NTC bakal terganjal isu ini,”. Kedua, tidak ada aktivitas ekstrimis di Libya karena kelompok-kelompok semacam itu sebelumnya telah dihancurkan Qaddafi. Muhyiddin mengatakan sedari awal NTC menekankan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memberi ruang gerak pada kelompok ekstrimis .

Kesimpulan
Dari penjelasan makalah ini dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya, pasca keruntuhan rezim Khadafi ada banyak tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pengganti sementara agar masalah-masalah dan tantangan tersebut tidak menjadi konflik yang berkepanjangan ataupun baru sandungan terhadap demokrasi di Libya. Tantangan-tantangan itu hadir dalam bentuk pemilu beserta konsekuensi dan prosedurnya yang sangat berat untuk dilewati Libya karena ia belum pernah mengadakan pemilu sebelumnya. Selain itu pemimpin sementara belum membuat ketetapan mengenai dasar konstitusi negara apakah islam, nasionalis ataukah lainnya serta beberapa masalah teknis mengenai pembentukan komite dan peraturan. Kemudian ada permasalahan mengenai perebutan kursi di NTC oleh beberapa pemimpin revolusioner lokal karena mereka semua beranggapan bahwa dirinya atau kotanya berhak mendapatkan kursi yang lebih banyak karena kontribusi yang diberikan pada masa perjuangan. Dan juga mengenai ketiadaan kader karena pada masa pemimpin Khadafi ia hanya seorang diri berkuasa, tidak ada yang lain sehingga hanya sedikit orang yang benar-benar mempunyai pengalaman dalam politik. Tantangan kedua dan ketiga berkaitan dengan keamanan dan HAM dimana masih banyak mantan pejuang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pemerintah karena alasan menjadi penjaga revolusi, hal ini tentu akan mengkhawatirkan jika terjadi sedikit gesekan maka ditakutkan akan langsung pecah konflik kekerasan karena sebagian besar penduduk (yang tergabung dalam pasukan revolusi) memiliki senjatanya masing-masing. Lalu kepulangan pasukan NATO yang tidak diharapkan oleh NTC karena sebenarnya Libya masih membtuhkan keberadaan mereka mengingat angkatan bersenjata Libya belum pulih benar setelah revolusi. Dan juga banyaknya potensi konflik yang ada di Libya menyebabkan proses demokratisasi di dalamnya harus ada pendampingan dari pihak lain. Isu HAM disini merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan mengingat masyarakat Libya agaknya kurang peduli dengan hal itu, buktinya adalah mayat Khadafi yang dipamerkan dan menjadi tontonan di pusat perbelanjaan. Perilaku tersebut tentunya sangat tidak manusiawi dan tidak menghargai keluarga Khadafi yang masih hidup.
Secara garis besar menurut penulis, Libya memiliki prospek yang lebih cerah dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya yang mengalami revolusi serupa seperti Tunisia dan Mesir. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Libya Hampir semuanya sama dan seragam yakni beragama Islam Sunni dan dari suku Arab & Berber serta tidak adanya gerakan-gerakan ekstrimis atau teroris yang berarti di Libya karena telah diberantas sebelumnya oleh Pemerintahan Khadafi
Referensi :
• Khalil, Magdi, 2006. “Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power : Would Democracy Survive?”, Middle East Review of International Affairs,10 (3).
• Misrawi, Zuhair. 26 Oktober 2011. Menyongsong Libya Baru. Kompas.com:Best Newspaper Website in Asia [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://internasional.kompas.com/read/2011/10/26/03322963/Menyongsong.Libya.Baru
• Republika.co.id. 25 Oktober 2011. Soal Pemilu NTC Libya Belum Solid. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/10/25/ltmjv4-soal-pemilu-ntc-Libya-belum-solid
• Kistyarini. 27 Oktober 2011. Utusan PBB : Hati-hati Libatkan Diri Pada Libya. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://internasional.kompas.com/read/2011/10/27/13570163/Utusan.PBB.Hati-hati.Libatkan.Diri.pada.Libya
• Gatra News. 25 Oktober 2011. Libya ‘baru’ Memulai Bentuk Pemerintahan. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.gatra.com/internasional/afrika/3894-Libya-qbaruq-memulai-bentuk-pemerintahan
• Republika.co.id. 25 Oktober 2011. Terapkan Syariah, Pemimpin Libya Tenangkan Ketakutan Barat. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/10/25/ltm56g-terapkan-syariah-pemimpin-Libya- tenangkan-ketakutan-barat
• The New York Times. 4 Januari 2011. Libya : Revolution and Aftermath. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/Libya/index.html
• Gatra News. 27 Desember 2011. Bekas Pemberontak Libya Tuntut 40% Kursi NTC. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.gatra.com/internasional/afrika/6371-bekas-pemberontak-Libya-tuntut-40-kursi-ntc.
• Gatra News. 23 Oktober 2011. Membangun Kembali Libya, ‘Mission Impossible’. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.gatra.com/internasional/afrika/3806-jibril-membangun-kembali-Libya-qmission-impossibleq
• Gatra News. 2 Desember 2011. Para Gerilyawan Anti-Qadaffi Diintegrasikan ke Militer. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.gatra.com/internasional/afrika/5530-para-gerilyawan-anti-qaddafy-diintegrasikan-ke-militer
• Josephus, Primus. 26 Oktober 2011. NTC Desak Hingga Akhir 2011. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://internasional.kompas.com/read/2011/10/26/17505216/NTC.Desak.hingga.Akhir.2011
• Patnistik, Egidius. 25 Oktober 2011. NATO Tak Tempatkan Tentara di Libya. http://internasional.kompas.com/read/2011/10/25/10314180/NATO.Tak.Tempatkan.Tentara.di.Libya
• Patnistik, Egidius. 28 Oktober 2011. Misi NATO di Libya Berakhir 31 Oktober. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://internasional.kompas.com/read/2011/10/28/08581252/Misi.NATO.di.Libya.Berakhir.31.Oktober
• Gatra News. 26 November 2011. Sudan dan Libya Sepakati Integrasi Ekonomi dan Politik. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.gatra.com/internasional/afrika/5323-sudan-dan-Libya-sepakati-integrasi-ekonomi-dan-politik
• Central Intelligence Agency. 16 Desember 2011. The World FactBook: Libya. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
• Republika.co.id. 25 Oktober 2011. Libya Diprediksi Lebih Cepat Pulih. [Diakses pada 09 Januari 2011] url: http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/10/25/ltmbqj-Libya-diprediksi-lebih-cepat-pulih

Posted Januari 25, 2012 by moze in MBP Timur Tengah

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: