Stabilitas Irak Pasca Invasi Amerika Serikat   Leave a comment

Banyak yang menyangsikan masa depan Irak akan kembali secerah dulu setelah mengalami invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Tak dapat dipungkiri bahwa serangan Amerika Serikat yang berlangsung selama beberapa hari tersebut telah melumpuhkan Irak secara total baik politik, ekonomi maupun keamanan. Delapan tahun telah lewat semenjak serangan tersebut namun pada kenyataannya Irak belum bisa bangkit kembali walaupun telah mendapatkan banyak bantuan dari negara barat. Bahkan keberadaan pasukan amerika di negara tersebut dipandang semakin memperburuk situasi yang sudah terlanjur porak poranda. Setelah kurang lebih 35 tahun menghadapi kediktatoran Saddam Hussein, nyatanya masyarakat Irak tetap saja hidup menderita dan tidak aman walaupun demokrasi telah ditegakkan di negeri seribu satu malam ini. Dalam jurnal kali ini penulis akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar bagaimanakah keadaan dan prospek masa depan Iran setelah amerika melakukan invasi dan menarik pasukannya kembali.
Dahulu saat Saddam Hussein berkuasa, walaupun ia memimpin secara otoriter, pada kenyataannya jika dibandingkan dengan situasi sekarang dimana konflik etnis meletus dimana-mana dan pembasmian terhadap anggota partai-partai sangat marak, dia dapat dikatakan berhasil menstabilkan keadaan Irak di ranah domestik. Pada masa Saddam Hussein berkuasa jarang sekali terdengar konflik yang bernuansa kekerasan. Perbedaan etnis dan madzhab yang plural dulu tidak lantas memicu timbulnya konflik atau bahkan perang antar etnis yang besar. Namun setelah rezim Saddam Hussein runtuh, banyak sekali muncul konflik-konflik antar etnis dan golongan agama. Sebut saja konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi, yang mana ketiga kelompok tersebut berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di Irak. Selain memperebutkan kekuasaan, kelompok Syi’ah yang merupakan mayoritas penduduk Irak dan telah terintimidasi sekian puluh tahun pada masa kepemimpinan Saddam Hussein, bangkit dan merasa harus balas dendam terhadap kelompok Sunni yang dianggap juga turut mendominasi mereka pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Hematnya, keruntuhan Saddam Hussein telah membawa Irak pada kondisi yang tidak stabil karena tidak adanya satu kekuatan besar yang bisa mengontrol sekte atau etnis yang ada di Irak sehingga masyarakat akan selalu cenderung untuk memperebutkan kekuasaan. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut sampai pemerintah Irak mampu untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Hal diatas merupakan salah satu dari permasahan yang muncul setelah Amerika Serikat meng-invasi dan meruntuhkan kediktatoran sadam hussein. Namun menurut Michael Rubin masalah utama yang dihadapi dan mengancam bagi kestabilan demokrasi Irak saat ini adalah pemberontakan dan keberadaan kepentingan negara tetangga yang terus melemahkan keamanan di iraq, sehingga membuat negara tersebut terus bergantung pada keberadaan tentara Amerika Serikat (Rubin. 2005).
Jika ingin mengukur sejauh mana keberhasilan Amerika Serikat dalam merekonstruksi Irak, maka jawabannya adalah hanya sebatas demokrasi secara prosedural saja. diantara keberhasilan itu contohnya adalah pelaksanaan pemilu yang demokratis di Irak dan untuk pertama kalinya komunitas islam Syi’ah mendapatkan suara yang proporsional dan sesuai dengan status mereka yang merupakan mayoritas di negara Irak. Selain itu karena tidak ada partai yang menang secara mayoritas, maka perpolitikan di Irak banyak dihiasi dengan koalisi, sehingga memungkinkan adanya check and balance dan ketidakmungkinan suatu partai atau aturan mendominasi Irak lagi (Rubin. 2005). Serta keberhasilan lainnya adalah Amerika Serikat berhasil mendorong pemerintah disana khususnya komisi konstitusional untuk meyerahkan draft konstitusi pada majelis nasional Irak. Namun masih ada beberapa kekacauan dibalik keberhasilan tersebut antara lain debat konstitusi apakah negara akan berbentuk federalisme atau tidak, dalam masalah ini masyarakat Kurdi sangat sejutu jika Irak lebih baik berbentuk negara federal. Hal ini berdasarkan pertimbangan mereka bahwa telah sejak lama ketika sadaam hussein masih berkuasa, mereka merupakan kaum minoritas yang sangat ditindas, hal ini didukung oleh fakta bahwa rezim Saddam Hussein pernah menghancurkan lebih dari 4.000 dari 4.655 desa-desa Kurdi yang berada di utara Irak. Bahkan sejak pemilu di tahun 1992 masyarakat Kurdi telah membentuk pemerintah regional Kurdistan dan secara efektif telah independen dari Baghdad selama 15 tahun. Hal inilah yang menjadikan Kurdi sangat bersikeras menuntut federalisme, apalagi kelompok Syi’ah di sebelah selatan Irak juga meminta hal yang sama. Masalah selanjutnya yakni wacana apakah Irak akan menjadikan islam sebagai sumber legislasi ataukah lainnya. Perdebatan mengenai hal ini juga tidak berlangsung mulus dan diwarnai oleh penyerangan-penyerangan oleh orang militan yang memaksa bahwa islam harus dijadikan sumber eksklusif negara. Sebagai korbannya adalah para mahasiswa Universitas Basra yang mendapat serangan dari Muqtada al-Sadr karena melakukan piknik dengan lawan jenis (Rubin. 2005).
Begitu rumistnya persoalan di dalam negeri Irak masih diperburuk dengan tetangga yang memiliki kepentingan agar Irak terus dalam keadaan tidak stabil. Menurut Rubin, semua negara tetangga Irak ingin agar Amerika Serikat menggantikan militer di Irak, tidak ada satu tetanggapun yang menginginkan Irak sukses atau demokratis. Contoh, pemerintah Turki yang mempunyai kepentingan agar jangan sampai kaum Kurdi Irak yang berada di dekat wilayahnya mendapatkan keuntungan, kemudian pemimpin Iran yang mencurigai munculnya kaum Syi’ah di Irak yang independen dan bebas dari kontrol mereka. Lalu negara berbasis Sunni lainnya yang khawatir bahwa Irak yang demokratis akan membawa pada dominasi Syi’ah di kawasan Timur Tengah (Rubin. 2005). Jadi pada intinya stabilitas Irak bukan merupakan kepentingan negara tetangganya termasuk pemerintah Syiria yang bekerjasama dengan Iran dalam memfasilitasi masuknya orang ataupun material yang dapat membantu para pemberontak dalam negeri Irak.
Melihat dam mempertimbangkan beberapa keadaan yang telah penulis jelaskan diatas, maka menurut penulis akan sangat sulit sekali bagi Irak untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat tetap harus berada disana guna meminimalisasi konflik yang ada sampai Irak setidaknya mampu kembali membangun kekuatan militer mereka yang telah diporak porandakan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Rekondisi militer Irak menurut penulis merupakan hal pertama yang harus segera diperbaiki mengingat kondisi Irak yang sangat tidak aman dan cenderung untuk berkonflik. Selain itu yang terpenting menurut Rubin adalah bahwa jika Barat menginginkan Irak melanjutkan perjalanannya menuju stabilitas, keamanan dan demokrasi, mereka (Barat) seharusnya mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Irak dan menerima kenyataan jika Irak kemungkinan menginginkan kebijakan yang bertentangan dengan apa yang diimpikan oleh para elite Amerika Serikat serta tidak mencampuri kebijakan internal Irak untuk melakukan ‘pembersihan’ dari pemberontak dan simpatisannya serta terutama tidak memaksa adanya ‘re-Ba’thification’ (mengembalikan dan memasukkan kembali anggota partai Ba’th dalam sistem pemerintahan Irak yang baru).
Referensi :
Rubin, Michael, 2005. “The Future of Iraq: Democracy, Civil War, or Chaos?”, Middle East Review of International Affairs, 9 (3).

Posted Januari 25, 2012 by moze in MBP Timur Tengah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: