REVOLUSI MESIR 2011   Leave a comment

Tanggal 11 Februari 2011 yang lalu merupakan tanggal yang bersejarah bagi negara-negara di Timur Tengah, khususnya bagi negara dan masyarakat Mesir . Pasalnya pada tanggal tersebut Presiden Mesir , Husni Mubarak bersedia untuk mundur dari kursi kepresidenannya setelah berkuasa hampir selama 30 tahun. Reformasi dan demokratisasi yang ada di Mesir ini tak pelak lagi membawa banyak pengaruh bagi negara sekitar yang menjadikanya sebagai teladan dalam reformasi seperti yang terjadi di Libya dan Tunisia. Menurut laporan dari BBC pada tanggal yang sama, belum diketahui faktor apa yang mendorong Mubarak sehingga ia bersedia mengundurkan diri, namun yang pasti reformasi yang terjadi di Mesir ini melibatkan banyak aspek dan aktor baik internasional maupun domestik, sehingga akan sangat panjang jika menjelaskan hubungan antar satu aspek dengan aspek lainnya. Tapi penulis disini akan mencoba untuk fokus pada faktor yang berperan cukup signifikan dalam kejatuhan rezim Mubarak, yakni pihak oposisi dan militer.
Bukan hal yang sulit kiranya untuk menebak bahwa pihak militer-lah yang paling berpengaruh dan memegang kekuasaan di Mesir . Terbukti karena Mubarak sendiri memiliki background kemiliteran dan banyak orang-orang militer yang ditempatkannya di posisi-posisi tertentu guna mengamankan legitimasinya sebagai pemimpin Mesir . Menurut Khalil (2006), seorang pengamat demokrasi di Timur Tengah dan editor eksekutif majalah mingguan Watani International, sulit sekali untuk membayangkan militer sebagai kekuatan yang akan menjaga proses demokratisasi di Mesir , hal ini dikarenakan sudah tertanam dalam benak para militer bahwa merekalah yang ‘mewarisi’ Mesir sejak revolusi tahun 1952, oleh karena itu mereka bertindak sebagai pemilik Mesir yang berlegitimasi sehingga bukan hal aneh jika militer kerapkali menyerang pihak kompetitor yang berpotensi merebut kekuasaan dari tangannya. Walhasil menurut BBC, diperkirakan 300 korban jiwa telah meninggal selama 18 hari demonstrasi di Mesir . Lalu jika militer mendukung Mubarak, kenapa rezim tersebut bisa jatuh?. Hal ini menurut penulis berkaitan dengan sorotan masyarakat internasional yang turut menekan pihak pemerintah serta terjadinya perpecahan di tubuh militer itu sendiri. Di satu pihak, para jenderal cenderung mendukung rezim Mubarak karena mereka bersal dari generasi yang sama namun para perwira muda di kemiliteran cenderung menaruh simpati kepada para demonstran.
Faktor yang kedua yakni pihak oposisi, terutama dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Sudah menjadi pemahaman umum di Mesir bahwa kelompok ini merupakan oposisi yang paling berpengaruh dan seringkali mengkritisi pemerintahan Mubarak. Sehingga menurut penulis ia berperan cukup signifikan dalam kampanye demonstrasi dan lengsernya presiden Mesir tersebut. Bahkan menurut dugaan yang beredar, beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin telah mengadakan kesepakatan rahasia dengan pihak penguasa militer sementara dalam hal pembagian kekuasaan pasca revolusi. Dugaan ini ditepis oleh pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie yang mengatakan “Ikhwanul Muslimin tidak akan turun untuk kandidat presiden,” dalam sebuah rapat umum 6 September lalu. Kemudian untuk menekankan pernyataannya, Badie juga menekankan bahwa partai Ikhwanul Muslimin hanya akan bertarung memperebutkan setengah kursi parlemen pada pemilu November nanti (www.republika.co.id ). Hal ini dilakukan oleh partai tersebut karena meyakini bahwa jika mereka ikut serta mencalonkan presiden dan kemudian menang, maka kemenangan tersebut tentunya tidak akan dianggap adil oleh negara-negara barat sehingga akan semakin mengundang banyak intervensi asing di negara mereka.
Lalu bagaimanakan wajah Mesir pasca lengsernya Mubarak mengingat, partai terbesar saat ini di Mesir adalah Ikhwanul Muslimin itu sendiri?. Menurut penulis sendiri berdasarkan artikel Magdi Khalil (2006) yang berjudul “Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power : Would Democracy Survive?” maka Mesir di masa yang akan datang atau sekarang cenderung untuk mengalami konflik yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan antargolongan). Karena Ikhwanul Muslimin sendiri pada dasarnya memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tujuan dari Ikhwanul Muslimin adalah untuk menyatukan umat muslim, mendirikan negara yang berdasarkan islam serta membentuk kekhalifahan islam multinasional. Oleh karena itu ditakutkan demokrasi yang ada saat ini hanyalah dijadikan alat bagi kelompok tersebut untuk mencapai kursi kekuasaan dan kemudian membuang demokrasi jika tidak lagi mengakomodir kepentingan mereka. Perlu diketahui pula bahwa komunitas Kristen Koptik yang ada di Mesir juga turut menentang sistem yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin. Menurut kelompok tersebut hak dan kewajiban kewarganegaraan haruslah dibentuk berdasarkan basis sipil, nasional dan institusional daripada berdasarkan keagamaan, serta meletakkan identitas nasional diatas identitas agama. Oleh karena itu tak jarang ditemukan berita di media massa bahwa pasca lengsernya Mubarak banyak terjadi konflik yang bersifat sektarian dan agama, contohnya saja konflik yang terjadi antara kelompok Salafi dan golongan Koptik di Imbaba, Provinsi Giza Mesir yang memakan korban sampai 12 orang (www.bbc.co.uk ).
Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis memang pada kenyataannya partai Ikhwanul Muslimin tidak mencalonkan seorang kandidat presiden dan hanya memperebutkan kursi di parlemen, namun pada prakteknya tentu ada kesepakatan rahasia diatara para penguasa dan orang-orang berpengaruh. Karena tidak menutup kemungkinan jika partai tersebut dapat memperoleh 50 kursi di parlemen, nantinya mereka akan mendesak untuk melakukan perubahan undang-undang dan konstitusi negara mereka berdasarkan islam. Selain itu demokrasi di Mesir menurut penulis hanya merupakan demokrasi setengah-setangah dan hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh esensi dari demokrasi itu sendiri karena berdasarkan kenyataan yang menjadi pemimpin sementara di Mesir sekarangpun bersal dari kubu Mubarak yang lama dan jika membandingkan demokrasi yang terjadi Mesir dengan di Turki dan negara-negara barat lainnya, maka untuk membuat demokrasi berhasil maka diperlukan adanya masyarakat yang sekuler dan kesadaran masyarakat sipil untuk turut mengontrol pemerintahan, sedangkan di Mesir memang ada institusi masyarakat sipil namun institusi iyu memang sengaja dibentuk dan didanai pemerintah Mubarak untuk mengelabui dan menghindarkan negaranya dari tekanan barat.
Referensi :
• Khalil, Magdi, 2006. “Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power : Would Democracy Survive?”, Middle East Review of International Affairs,10 (3).
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110211_egypt_emergencylaw.shtml [Diakses pada 24 Oktober 2011, 12: 01 WIB]
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110211_timeline.shtml [Diakses pada 24 Oktober 2011, 11: 33 WIB]
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110211_afterMubarak.shtml [Diakses pada 24 Oktober 2011, 10: 07 WIB]
http://www.khalifah.co.id/berita/dunia/1523-ikhwanul-muslimin-Mesir -akan-terapkan-politik-islam [Diakses pada 24 Oktober 2011, 11: 27 WIB]
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/08/lr7bho-antisipasi-intervensi-asing-atas-Mesir -ikhwanul-muslimin-tegaskan-tak-incar-kekuasaan [Diakses pada 24 Oktober 2011, 11: 15 WIB]

Posted Desember 23, 2011 by moze in MBP Timur Tengah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: