Krisis Legitimasi di Negara-Negara Arab   Leave a comment

Legitimasi dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang sangat vital dan wajib ada, karena tanpa adanya legitimasi menurut Max Weber sebuah peraturan, rezim, atau sistem pemerintahan akan sulit dan membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai suatu kapabilitas manajemen konflik yang dalam hal ini sangat esensial bagi kestabilan jangka panjang sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Legitimasi disini secara sederhana penulis artikan sebagai hak moral seseorang atau suatu rezim pemerintahan untuk memimpin dan mengatur negaranya dan mendapatkan dukungan serta rasa hormat dari warga negaranya (Hudson. 1997: 1-2). Persoalan legitimasi di negara-negara Arab saat ini merupakan isu sentral pemerintah mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi gelombang demonstrasi, pemberontakan atau bahkan kudeta di beberapa negara Arab. Tentu masih segar di ingatan kita ketika beberapa bulan yang lalu media gencar sekali memberitakan tentang ‘gelombang demokrasi’ yang terjadi di kawasan Timur Tengah, sebut saja Tunisia, Mesir, dan Libya yang ketiganya menuntut Presiden masing-masing untuk segera turun jabatan. Lalu di Jordania dan Yaman yang walaupun belum terjadi peristiwa perubahan rezim yang signifikan, namun gelombang demonstrasi yang terjadi sudah dalam skala besar. Kemudian Arab Saudi yang mau tidak mau juga harus meninjau beberapa peraturannya dan memberi sedikit kelonggaran kepada rakyatnya (khususnya wanita) dalam dunia perpolitikan, demi mencegah demonstrasi serupa terjadi di wilayahya. Jika gelombang kerusuhan dan demonstrasi ini sudah sedemikian banyaknya maka yang patut dipertanyakan apakah para pemimpin dan pemerintah di negara tersebut telah memiliki atau bahkan kehilangan legitimasinya untuk memimpin.
Dunia perpolitikan Arab saat ini dapat dikatakan memasuki babak baru, setelah sebelumnya berabad-abad hidup dalam sistem monarkhi, tentunya dunia perpolitikan Arab akan sangat sulit jika dihadapkan pada perubahan sistem intenasional yang semakin lama menuntut untuk dilakukan demokratisasi. Permasalahannya disini adalah demokrasi ala barat yang ingin diterapkan bertentangan dengan nilai-nilai identitas yang nantinya akan membangun legitimasi dalam pemerintahan itu sendiri. Adapun sumber legitimasi bagi para pemimpin di dunia Arab menurut Hudson terbagi menjadi dua yakni internal dan eksternal. Sumber legitimasi internal beberapa negara Arab adalah identitas mereka sendiri sedangkan legitimasi eksternal dapat diperoleh dari influence seperti perspektif ancaman, kekuatan, janji dan dukungan dari rezim negara tetangganya. Serta legitimasi juga diberikan kepada mereka yang setia terhadap all Arab concern yakni Palestina (Hudson. 1997: 5).
Untuk menjelaskan permasalahan legitimasi yang ada di negara-negara Timur Tengah Hudson menggunakan tiga pendekatan modernisasi dalam siste politik yaitu, model transformasionis, mosaik dan mobilisasi sosial. Model transformasionis berbicara tentang perubahan mendasar masyarakat dari tingkat tradisional menuju rasional melalui jalan revolusi. Artinya masyarakat Arab sekarang sedang mengalami modernisasi melalui revolusi yang nantinya akan menghapus nilai nilai tradisional dan menubuhkan nilai-nilai baru yang bersifat lebih rasional. Namun hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara-negara Arab karena pada kenyataannya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat masih sangat kental dan sulit untuk dihapuskan. Namun bukan berarti nilai-nilai baru yang rasional tidak bisa ditumbuhkan karena berdasarkan pandangan Marxis-Liberalis, dasar-dasar fundamental yang kuat nantinya akan dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dan mendorong pada munculnya legitimasi yang baru dan rasional (Hudson, 1977: 7-8). Model kedua adalah mosaik dimana ia sangat bertentangan dengan model pertama diatas dan memandang bahwa revolusi yang menghasilkan legitimasi yang baru dan rasional itu tidak mungkin terjadi, kecuali jika dengan menggunakan kekuatan yang besar dan usaha-usaha yang brutal dan koersif. Sebaliknya ia menganggap bahwa nilai-nilai primordial akan akan terus ada di tengah-tengah pusaran modernisasi dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar (Hudson, 1977: 9). Kemudian model yang ketiga yakni mobilisasi sosial yang memandang bahwa modernisasi merupakan hal yang kontradiktif kadang berguna dan kadang malah memperburuk legitimasi. Dikatakan berguna ketika modernisasi semakin menuntut adanya integrasi politik dalam negeri yang sejalan dengan perkembangan ekonomi, media massa, pendidikan, urbanisasi dll yang kesemuanya itu mengarah pada politisasi institusi publik dan nantinya membutuhkan pembagian elit untuk mengatur berbagai bidang. Ketika elit semakin berintegrasi dengan masyarakat dalam hal peng-akomodasi-an berbagai bidang maka legitimasi akan semakin mudah dicapai. Sebaliknya modernisasi juga dapat menghambat legitimasi, ketika akibat perkembangan sistem informasi banyak muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan etnis, agama, bahasa dll hal ini tentu dapat melelemahkan legitimasi pemerintah itu sendiri (Hudson, 1977:12).
Secara garis besar legitimasi yang didapat oleh para pemimpin Arab didapatkan dari proses tradisi, positive affectual, kepercayaan rasional terhadap suatu nilai, emosi dan pengakuan terhadap legalitas. Namun yang paling banyak digunakan adalah legitimasi berdasarkan kekuasaan yang legal. Ke’legal’an ini biasanya berdasarkan nilai-nilai islam yang sudah sekian lama terintegrasi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga agama seringkali dijadikan alat untuk menyatakan legitimasi suatu pemerintahan (Hudson, 1977: 17). Adapun strategi yang dilakukan untuk membangun legitimasi adalah dengan cara personal, ideologis dan struktural. Cara-cara personal yang dimaksud disini seperti ke’tokoh’an yang kuat dan dicintai masyarakat, contoh Ayatollah Khomeini di Iran yang menjadi simbol kebanggaan dan semangat masyarakat setempat. Kemudian secara ideologi, legitimasi juga dibangun melalui Islam yang mana merupakan agama sekaligus ideologi dalam sistem perpolitikan negara Arab. Kemudian secara struktural berarti legitimasi yang dibangun berdasarkan susunan prosedur bagi para pengikutnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri memiliki peran yang cukup signifikan karena terbukti bahwa keberhasilah birokrasi (struktur pemerintahan) dalam mengatur masyarakatnya dapat dijadikan dasar legitimasi untuk kembali memimpin negara tersebut (Hudson, 1977:19).
Terlepas dari beberapa teori dan model yang disebutkan diatas, menurut penulis legitimasi di negara-negara Arab memang sulit untuk dicapai mengingat komponen masyarakat yang begitu plural dan heterogen serta cenderung etnosentris. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa identitas bangsa dan etnis mereka yang belum jelas dan saling tumpang tindih. Belum lagi di dalam negara-negara Arab banyak kelompok-kelompok subnasional ataupun supranasional yang juga turut menghambat legitimasi pemerintahan setempat seperti Hamas di Palestina, Taliban di Afghanistan dan lain sebagainya.
Referensi :
Hudson, M. C. (1997). Arab Politics : The Search for Legitimacy. New Haven & London: Yale University Press. Chapter 1 : The Legitimacy Problems in Arab Politics. pp. 1-30

Posted Desember 23, 2011 by moze in MBP Timur Tengah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: