Interspersed Nation-State System: Solusi Konflik Palestina-Israel   Leave a comment

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa konflik antara Palestina dan Israel seringkali disebut sebagai konflik abadi dan tidak mungkin terselesaikan. Banyaknya keraguan akan hadirnya perdamaian di bumi Jerussalem ini muncul dikarenakan semenjak Israel mengklaim haknya di bumi palestina serta memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948, sudah banyak perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara dengan ataupun menggunakan pihak mediator. Bahkan perjanjian yang paling terkenal yakni Camp David-pun dimana saat itu negara Amerika Serikat yang menjadi pihak ketiga pun tidak mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut sampai tuntas. Dalam jurnal kali ini penulis mencoba mereview artikel karya Nathan Witkin yang berjudul “Interspersed Nation-State System: a Two-State/One-Land Solution for the Israeli-Palestinian Conflict”. Berbeda dengan pesimisme pada umumnya, dalam artikel tersebut terlihat sikap positif Witkin dalam memandang prospek adanya perdamaian antara Israel-Palestina jika menggunakan sistem yang ia kemukakan yakni sistem negara-bangsa yang berselang-seling atau Interspersed Nation-State System.
Menurut Witkin, mengapa konflik Israel-Palestina ini tidak pernah berakhir adalah karena kecacatan dari sistem negara-bangsa yang berdasarkan kewilayahan. Sistem negara-bangsa saat ini yang telah tercipta semenjak perdamaian Westphalia pada tahun 1648 pada dasarnya diciptakan untuk membatasi area kekuasaan para raja agar tidak saling tumpang tindih di daratan Eropa, oleh karena itu kedaulatan sebuah negara atau raja hanya melingkupi pada aspek teritorial dan segala hal yang ada di dalamnya saja, dan bukan kekuasaan berdasarkan manusia, mengingat pada saat itu populasi yang ada masih bersifat kesukuan dan sering berpindah tempat. Oleh karena itu untuk mendefinisikan sebuah negara maka ia ditetapkan berdasarkan wilayah eksklusif yang dimilikinya, bukan bangsa yang yang berada dalam kekuasaan atau pemerintahan negara (atau raja) tersebut (Witkin.2011:38-39) Seiring dengan perkembangan zaman, menurut Witkin sistem ini semakin melemah karena tergerus globalisasi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan golongannya dan berpindah tempat dengan mudahnya. Dalam situasi seperti ini maka area (negara) yang dihuni oleh kebudayaan yang berbeda dan mengalami kebangkitan nasionalisme orang-orangnya akan cenderung untuk saling memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di wilayah tersebut. Secara garis besar seperti itulah akar konflik Palestina-Israel, yakni keberadaan dan ke-cacatan dari struktur pemerintahan itu sendiri. Konflik palestina-Israel adalah rebutan teritori antara dua bangsa yang mana keduanya mengklaim memiliki akar historis dan telah menempati wilayah tersebut sekian waktu lamanya. Sehingga lagi-lagi menurut Witkin usaha untuk mendesain sebuah batasan teritori bagi kedua belah pihak tidak akan pernah berhasil menyelesaikan konflik karena ia hanya akan mengakhiri konflik kewilayahan dan bukan konflik diantara kedua bangsa. Apalagi wilayah yang mereka perebutkan merupakan tanah yang sama-sama mereka cintai dan bermakna bagi identitas mereka (Witkin.2011:42-43)
Untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel ini, maka yang harus dilakukan pertama kali menurut Witkin adalah mengganti kedaulatan yang selama ini berdasarkan kewilayahan dengan kedaulatan berdasarkan kebangsaan, sehingga pemerintah dapat mengatur orang-orang yang berbeda, bukan wilayah. Hal ini tentu akan memungkinkan dua negara dapat berdiri dalam satu teritori. Solusi ini merupakan penyelesaian yang paling tepat menurut Witkin mengingat separasi ataupun pemisahan wilayah tidak mungkin terjadi karena kedua bangsa mengklaim tanah yang sama, apalagi di era globalisasi sekarang dimana manusia bebas untuk melakukan perjalanan, perdagangan, bahkan kriminal sekalipun telah melintasi batasan-batasan negara. Dengan sistem negara-bangsa yang berselang-seling atau Interspersed Nation-State System, pemerintah dapat mengatur orang-orangnya tanpa batasan wilayah yang ketat(Witkin.2011:44). Dua negara yang berbagi satu wilayah dapat menggunakan perjanjian bilateral untuk mengatur interaksi antara kedua pemerintahan dan bangsa yang berbeda. Dengan menerapkan sistem ini maka akan menyelesaikan konflik teritorial yang ada antara Palestina-Israel karena ia menawarkan semua yang diminta oleh kedua belah pihak, baik wilayah yang resmi maupun aspirasi nasionalisme masing-masing. Pada intinya solusi yang ditawarkan oleh Witkin adalah masing-masing pemerintah akan melayani bangsa dan orang-orang tertentu, dan masing-masing bangsa akan mengkontribusikan dirinya pada satu pemerintahan. Dengan begitu masing-masing bangsa akan mendapatkan kekuasaan, pemerintahan yang permanen serta independen, kebijakan dan layanan yang disesuaikan dengan nilai kultural masing-masing. Dan yang terpenting lagi mereka bebas bergerak dan mengakses tanah air yang telah memberikan kebanggaan dan identitas bagi bangsa mereka (Witkin.2011: 34).
Menurut Witkin, ketika akar permasalahan fundamental itu, yakni isu kewilayahan telah diselesaikan, maka usaha-usaha untuk melakukan perdamaian dan solusinya akan lebih mudah untuk dicapai. Sehingga prospek untuk berdamai sangat mungkin dilakukan jika keduanya mau menerapkan sistem yang ia tawarkan. Menurut data-data media yang ada disebutkan bahwa pemerintah Israel melalui menteri luar negerinya telah berkali-kali mengatakan di media bahwa mereka membutuhkan negara Palestina yang kuat yang dapat mengontrol teroris domestik dan mau untuk berkomitmen serta bekerjasama dengan Israel pada isu-isu keamanan. Dan Peminpin Palestina dalam beberapa kesempatan juga tertarik untuk membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Israel guna meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga Palestina sendiri. Kedua fakta diatas dan juga fakta bahwa semenjak bertahun-tahun lalu mereka telah berusaha berdamai dengan melakukan beberapa perjanjian membuktikan bahwa kedua belah memiliki harapan yang sama yakni untuk hidup dalam damai dan menyelesaikan konflik yang ada (Witkin.2011: 49)
Memang Witkin disini telah menawarkan cara pandang baru dan solusi yang menurut penulis amat menarik, namun yang perlu dikritisi dari artikel Witkin adalah ia kurang mempertimbangkan tempat-tempat yang memiliki Sumber Daya Alam dan siapakah atau negara mana yang berhak mengontrol wilayah-wilayah dan aset-aset yang berada di dalamnya. Jika kedua negara harus membeli tanah guna membangun fasilitas bagi bangsa mereka, kepada siapakah mereka harus membeli? Selain itu akan sangat tidak adil bagi Palestina yang sampai saat inipun statusnya belum jelas apalagi jika ia harus bersaing dengan Israel (dalam satu wilayah) agar dapat membangun fasilitas-fasilitas khusus bagi bangsa mereka. Jika hal ini diterapkan tentu akan menguntungkan Israel secara sepihak mengingat ia lebih siap dalam urusan kenegaraan seperti adanya angkatan bersenjata dan keuangan yang mencukupi. Dan lagi Witkin juga tidak mempertimbangkan benturan-benturan yang akan terjadi jika ada dua bangsa yang saling bermusuhan hidup dalam satu tempat tanpa ada pembatasan yang jelas, tentu akan gesekan karena kebudayaan mereka yang tidak sama.
Referensi :
Witkin, Nathan, 2011. “A Two State/One-Land Solution for the Israeli-Palestinian Conflict”, Middle East Journal, 65 (1): 31-54.

Posted Desember 23, 2011 by moze in MBP Timur Tengah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: