Power, Balance of power, and Hegemonic Stability   Leave a comment

Defintion & dimention of power

Menurut K.J. Holsti  power dapat diartikan sebagai kemampuan suatu umum suatu negara untuk menguasai atau mangawasi perilaku negara lain. Sehingga dalam konsep power , setidaknya mengandung dua unsur pokok yaitu pengaruh (influence) dan kapabilitas (capability) (dalam Banyu & Yani, 2005, p. 64). Kemudian pendapat H.J. Morgenthau mengatakan bahwa power sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik (negara) dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan pemikiran dan tindakan aktor B. Jadi menurut Morgenthau, power bisa  terdiri dari “apa saja” meliputi seluruh hubungan sosial mulai dari kekerasan fisik sampai hubungan psikologis yang paling halus (mengendalikan pikiran) (Morgenthau, 1793, p. 9).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang sama bahwa power menyangkut adanya hubungan antara dua negara atau lebih, dimana suatu negara memiliki dan menggunakan kemampuan yang mereka miliki untuk mengendalikan perilaku negara lain. Dapat dikatakan pula bahwa jika suatu negara memiliki power namun tidak menggunakannya  maka negara tersebut dianggap tidak memiliki power. Dalam hubungan internasional Power sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional dan  tindakan politik suatu negara. Secara spesifik sebuah negara pasti mempunyai kepentingan nasionalnya sendiri dan untuk mencapai kepentingan nasional itu maka negara tersebut harus mempunyai power. Pada akhirnya powerlah yang menentukan tindakan politik suatu negara. Oleh karena  itu kekuatan nasional adalah sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan politik luar negeri dalam menegakkan kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Semakin besar power yang dimiliki suatu negara, maka kemampuan negara tersebut untuk mempengaruhi negara lain semakin besar pula.

Ada tiga dimensi power menurut Deutsch yaitu : domain (wilayah kekuasaan), range (intensitas kekuasaan), dan scope (ruang lingkup kekuasaan). Deutsch mendefinisikan wilayah kekuasaan (domain) sebagai sekumpulan orang yang perilakunya benar-benar berubah akibat penerapan kekuasaan. Dan domain itu terbagi menjadi dua menjadi domain internal dan eksternal. Domain internal sebuah negara meliputi daerah dan populasi yang berada dalam tapal batas wilayah negara tersebut. Sedangkan domain eksternalnya meliputi wilayah dan populasi yang berada diluar negaranya namun masih termasuk “wilayah pengaruhnya” (Mas’oed, 1990, p. 121). Saya contohkan disini McDonald yang telah mempunyai banyak jaringan hampir diseluruh dunia, namun dia masih tetap harus mematuhi peraturan yang diberikan negara asalnya yakni Amerika, bahkan dia tidak akn bisa membuat cabang McD di belahan dunia lainnya jika tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat. Dimensi yang kedua yakni range atau intensitas kekuasaan. Deutsch mendefinisikannya sebagai perbedaan imbalan yang tertinggi (atau keikutsertaaan) dengan hukuman yang terburuk (atau pencabutan hak) yang bisa dilimpahkan dan dibebankan oleh si pemegang power kepada beberapa orang didalam domainnya. Range power juga dibagi menjadi dua komponen yaitu : komponen internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri) (Theodore & James, 1999, p. 94). Sebagai contoh komponen internal, negara indonesia berhak menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan contoh eksternalnya adalah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Dimensi yang ketiga yakni scope (ruang lingkup) yang dikatakan Deutsch sebagai kumpulan jenis-jenis perilaku, hubungan dan urusan yang secara efektif tunduk pada kekuasaan pemerintah, meliputi semua tipe kegiatan yang coba diatur oleh pemerintah, baik internal maupun eksternal (Mas’oed, 1990, p. 123). Jadi ruang lingkup kekuasaan internal dapat diukur dengan seberapa banyak kegiatan yang dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam komponen eksternal scope ini dapat diukur dengan seberapa banyak bidang kegiatan internasional yang dipengaruhi negara tersebut.

Balance of power

Dengan begiitu banyaknya negara yang ada, tentu banyak kepentingan dan kekuasaan yang bersaing untuk menjadi yang terunggul. Berangkat dari asumsi bahwa setiap negara akan menggunakan pengaruhnya atau power yang mereka miliki untuk terus melakukan ekspansi atau melakukan segala cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya maka tentu dibutuhkan kondisi yang memungkinkan agar stabilitas dan keamanan internasional bisa tercapai. Darisinilah muncul konsep balance of power atau perimbangan kekuasaan. Menurut Theodore sistem ini beranggotakan setidaknya dua atau beberapa aktor utama, yang tidak ada satupun bisa mengungguli yang lain dan memiliki ideologi yang relatif sama dengan tujuan pemeliharaan ketertiban dan keamanan minimum, bukan perdamaian(Mas’oed, 1990, p. 132). Dengan prediksi kalau ada beberapa aktor besar dengan sumberdaya yang relatif seimbang, mereka akan berusaha mempertahankan disrtribusi kenyamanan yang mereka peroleh. Dan agar balance of power tadi bisa berjalan dengan lancar maka negara-negara lemah harus puas dengan posisi hierarki yang mereka peroleh dengan ikut bergabung dengan aliansi negara besar yang sudah ada serta ditekan agar tidak bertindak revolusioner yang bisa membahayakan balance of power tersebut. Menurut Theodore keadaan balance of power ini setidaknya membutuhkan kesamaan asumsi dan tujuan yang sama dikalangan pemimpin negara dan jika ada persainganpun harus terkendali dan disepakati oleh masing-masing elite (Theodore & James, 1999, p. 49).

Namun ada beberapa kelemahan dari sistem balance of power ini dimana jika ada suatu negara anggota aliansi diserang maka kemungkinan besar negara sahabat atau negara induk aliansi akan membelanya dan sangat besar kemungkinan akan terjadi perang dunia antar aliansi. Selain itu sistem balance of power tidak pernah pasti. Misalkan saja Indonesia bersahabat dengan Amerika Serikat, lalu Indonesia diserang oleh Cina. Memang ada kemungkinan Indonesia akan dibantu oleh Amerika namun siapa sangka Amerika tidak akan peduli dengan nasib aliansinya dan tidak berniat membantu karena tidak ada kepentingannya untuk ikut campur dalam perang  Indonesia-Cina.

Hegemonic Stability

Dengan runtuh dan terpecah belahnya Uni Soviet pada tahun 1990. Runtuh pula sistem balance of power dengan dua kutub kekuatan. Dan  Amerika Serikat mucul sebagai satu-satunya negara yang memiliki berbagai macam power dan dunia meletakkannya pada posisi pemimpin yang hampir tidak tersaingi, karena itulah Amerika Serikat menjadi hegemoni hampir di setiap bidang baik ekonomi, militer maupun poliitik. Mau tidak mau arah politik dan perekonomian dunia terseret dan berpatokan pada sistem yang ada di Amerika Serikat. Menurut Robert Cox (dalam Jackson, R., &. Sorensen, G. , 1999, p. 254),  tatanan Hegemonik yang stabil didasarkan pada sekumpulan nilai dan pemahaman yang dimiliki  bersama yang berasal dari cara-cara berbuat dan berpikir strata sosial dominan dari negara dominan. Karena itulah sistem ekonomi liberal dianut di banyak negara, karena negara-negara kecil dan berkembang mau tidak mau harus menyamakan dirinya dengan negara besar dan maju agar semakin tidak tertinggal. Teori stabilitas hegemonic penting adanya karena kekuatan ekonomi dan militer yang dominan diperlukan bagi penciptaan dan pembangunan sepenuhnya perekonomian pasar dunia yang liberal, itulah inti dari teori stabilitas hegemonic menurut Jackson, R., &. Sorensen, G. , (1999, p. 246) Hegemonic disini sejauh yang saya pahami berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia pada umumya dan memberikan bantuan pada negara-negara yang sedang menghadapi krisis babik ekonomi maupun keamanan serta menjaga agar krisis tersebut tidak meluas dan berdampak pada negara lainnya. Namun yang perlu kita takutkan disini adalah jika negara yang kita anggap hegemon malah menjadi predator bagi negara lainnya dan bukannya melindungi dan menjaga stabilitas keamanan dunia, bagaikan “pagar makan tanaman”

Sources :

Banyu, A. A., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jackson, R., &. Sorensen, G. . (1999). Introduction to International Relations. Oxford University Press.

Mas’oed, M. (1990). Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi. Jakarta: LP3ES.

Morgenthau, H. J. (1793). Politic Among Nation : The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf.

Theodore, C. A., & James, H. F. (1999). Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power. Putra A Bardin.

Posted September 27, 2010 by moze in all about International Relations Theory

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: