Foreign policy & Decision Making Process   Leave a comment

Foreign policy & Decision Making Process

Dalam dunia Hubungan Internasional, diperlukan setidaknya dua aktor yang saling berinteraksi melintasi batas wilayah negara mereka, baik state actor maupun non-state actor. Namun dalam konsep foreign policy atau politik luar negeri, yang menjadi aktor hanyalah negara (state). Dan memendang individu atau aktor lain yang berperan di dalamnya sebagai bagian dari negara. Dalam bukunya, Coulumbis mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesis dari tujuan-tujuan (kepentingan nasional) dan alat-alat negara (power dan kapabilitas)[1]. Dalam Politik Luar Negeri, negara dipandang sebagai tengah memperjuangkan kepentingan di dalam hubungannya dengan negara (atau beberapa negara) lain. Secara otomatis pula, jika suatu hubungan dilakukan suatu negara terhadap negara lain, maka ia pasti melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Dalam aktivitas Politik Luar Negeri, suatu negara memiliki tujuan, cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain.

Sedangkan Carlton Clymer Rodee mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:
“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain… (yaitu) bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”[2]

Lebih mudahnya, politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa

Untuk lebih memahami apa itu politik luar negeri atau foreign policy dan bagaimana cara menentukan atau menghasilkan sebuah keputusan (decision making process) kita dapat membagi keputusan-keputusan politik luar negeri ke dalam tiga kategori utama seperti yang dijelaskan oleh Coulumbis[3] yaitu: keputusan yang bersifat pragmatis, (terencana) adalah keputusan yang mempunyai konsekwensi jangka panjang, membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternative. Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam sedangkan waktu untuk menaggapinya terbatas dan ada elemen mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya. Dan terakhir, keputusan yang bersifat taktis yang merupakan keputusan penting dan biasanya bersifat pragmatis; memerlukan revaluasi , revisi dan pembalikan. Menurut Rosenau[4] dalam proses pembuatan keputusan-keputusan diatas, ada beberapa variable yang mempengaruhinya (faktor penentu), yaitu : Individual (ideosinkretik), Groups (variabel peranan), Bureaucracy (variabel birokrasi), National system (variable  nasional) dan  Global system (variabel sistemik). Berikut penjelasan yang dapat saya ambil dari pemikiran Rosenau :

Variabel Individual atau ideosinkretik  berkaitan dengan persepsi, image,dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis. Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya. Umumnya negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter, atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi.

Variabel Groups atau peranan  dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Contoh, American Comitee for Israel akan selalu mendorong pemerintah AS untuk mengeluarkan kebiijakan luar negeri yang menguntungkan Israel.

Variabel birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan memandang politik sebagai rencana-rencana yang diturunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimasimasi kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut negara. Artinya keputusan tidak dipandang sebagai produk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi . Jadi, kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang meliputi bargaining, kompromi dan adjustment antar biro pemerintah, dinas militer dan divisi-divisi lainnya.

Variabel nasional, mencakup berbagai atribut nasional yang turut mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk pula di dalamnya unsur-unsur power, baik yang tangible atau intangible, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan negara tersebut menganut ideologi self-reliance.

Variabel sistemik (global system) memandang pentingnya pengaruh lingkungan eksternal suatu negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut.  Lingkungan eksternal yang dimaksud meliputi struktur atau keadaan sistem internasional (apakah berebentuk BoP atau HST ) dan proses sistem internasional. Yang meliputi struktur hubungan antar negara-negara besar, regional, aliansi, rezim internasional, hubungan bilateral atau multilateral, serta faktor situasional seperti isu dan krisis.

Sources :

Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). Introduction to International Relation : Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Rodee, C. C. et all (2002). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali.


[1] Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). Introduction to International Relation : Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp.126

 

[2] Rodee, C. C. (2002). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali. pp. 499

[3] Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). Introduction to International Relation : Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp.129

[4] Dalam Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). Introduction to International Relation : Power and Justice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp.129

Posted September 27, 2010 by moze in all about International Relations Theory

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: