International Political economy   Leave a comment

“International Political economy”

DISUSUN OLEH:

ANDONO WICAKSONO                                               070912088

ARIF SETYANTO                                                           070912051

MUZAINIYEH                                                                 070912061

DINAR OKTI N.S                                                             070912076

RISKA ROZALINE                                                         070912098

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Salah satu aspek hubungan internasional adalah perekonomian dunia. Dalam Jurnal ini akan kami bahas tentang Cara terbaik mencapai kemakmuran suatu negara : Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian atau mengurangi peran pemerintah (membiarkan pasar berjalan sebagaimana adanya), Dampak perdagangan bebas bagi suatu negara : menguntungkan atau merugikan, Hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global : benign atau malevolent, Perbedaan dan Persamaan pendekatan Merkantilisme, Liberalisme dan Marxisme dalam ekonomi politik internasional. Berikut ini merupakan hasil pemikiran dan argumen kami yang terbentuk dari beragam sumber referensi yang telah kami baca.

Dalam  sejarah perekonomian dunia, terdapat tiga teori ekonomi yang pernah ada, berkembang, dan dianut oleh negara-negara di sistem internasional. Tentu ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar. Sebelum dibahas mengenai persamaan tersebut, maka akan diulas secara singkat terlebih dahulu tentang masing-masing teori tersebut tanpa membahas secara rinci dan historis kapan dan bagaimana teori tersebut muncul.

Merkantilisme

Merkantilisme adalah sebuah paham yang muncul dan berkembang pada awal abad 16 sampai abad 18.  Merkantilisme menganggap politik adalah hal dianggap paling penting dan menjadikan ekonomi sebagai alat politik dan penunjang kekuatan sebuah negara (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999). Kekhawatiran-kekhawatiran yang dikarenakan oleh persaingan antar negara dalam pemenuhan sektor ekonomi sebagai wujud kekuatan politik yang kemudian dapat digunakan untuk menyerang negara lain mengajarkan negara untuk memperkuat ekonominya dan melindungi ekonominya dari ancaman negara lain (Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, 1997 : 210). Konkritnya adalah memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Negara mempunyai peran yang vital dalam pengaturan dan pengusaan sektor ekonomi mengastanamakan kepentingan politik.

Liberalisme

Liberalisme muncul sebagai kritik atas Merkantilisme. Liberalisme berpandangan bahwa tidak seharusnya pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dan pasar karena pada dasarnya pasar cenderung akan meluas secara spontan demi kepuasan dan kebutuhan manusia (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999). Kebebasan individu, penguasaan modal, dan kreatifitas mendapat tempat pada teori ini. Aktor utama dari teori ini adalah individu dan swasta. Seorang tokoh liberalis, Adam Smith, mengemukakan bahwa liberalisme akan membawa negara kepada sebuah spesialisasi-spesialisasi yang akan memberikan keuntungan bagi setiap negara.

Marxisme

Marxisme hadir sebagai kritik atas liberalisme dengan melihat kenyataan bahwa fenomena feodalisme menyebabkan kolonialisme sehingga masyarakat terkotak-kotak dalam kelas yang dibedakan atas dua kelas yaitu borjuis (pemegang modal) dan proletar (buruh). Hal ini lah yang menjadi perhatian pendekatan Marxisme yaitu pemenuhan kepentingan borjuis dan proletar tanpa adanya saling ketertindasan sehingga perekonomian dipegang oleh pemerintah yang didominasi oleh kaum borjuis (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999).  Marxisme menekankan bahwa ekonomi merupakan hal pertama di atas politik, sehingga kelas yang dominan secara ekonomi akan dominan secara politik.

Persamaan

Setelah melihat ketiga teori diatas ditemukan beberapa persamaan mendasar yang dapat ditemukan. Persamaan tersebut antara lain adalah antara :

  1. Marxisme-Merkantilisme :

Kedua teori ini sama-sama menentang teori liberalisme yang menganggap bahwa ekonomi liberal sebagai “positive sum” artinya akan membawa keuntungan bagi semua. Baik marxisme maupun merkantilisme melihat bahwa ekonomi liberal hanya akan membawa pada ekspoitasi manusia (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 228). Selain itu, marxisme juga membenarkan pemikiran dari teori merkantilisme juga memandang ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 228).

  1. Liberalisme-Marxisme :

Liberalisme dengan kebebasannya dan Marxisme dengan penguasaan kapital oleh para kaum borjuisnya menimbulkan kesamaan dari keduanya. Adanya kecenderungan untuk eksploitasi dari para pemilik kapital terhadap kaum yang lain sangat dimungkinkan terjadi. Liberalisme sangat memperbolehkan kebebasan dalam kegiatannya. Masyarakat dapat menentukan sendiri langkah apa yang akan diambil sebagai upaya mencapai keuntungam sebanyaknya. Marxisme, teori yang mengusung adanya kepentingan kelas dan kelas borjuis yang notabene dominan dalam ekomoni sehingga dominan dalam politik, juga tidak menutup kemungkinan adanya eksploitas dari para kaum borjuis terhadap kaum proletar  (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 240).

Perbedaan

Karena memiliki catatan historis dan dan sudut pandang yang berbeda, maka dari ketiga teori tersebut memiliki berbagai perbedaan yang diantara dapat dilihat dari sedut pandang :

  1. Pemikiran dasar :

Merkantilisme memiliki pemikiran dasar bahwa politik dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan ekonomi dijadikan sebagai alat politik serta merupakan sumber kekuatan.  Liberalisme melihat ekonomi sebagai sesuatu yang memiliki hukumnya sendiri dan akan dapat berjalan dapat adanya campur tangan pemerintah. Namun di lain pihak, Marxisme beranggapan bahwa ekonomi adalah di atas politik, ekonomi dominan yang dijalankan oleh kaum borjuis akan memberikan dominasi pula dalam hal politik.

  1. Aktor dan tujuan ekonomi :

Merkantilisme yang memiliki aktor utama negara memiliki tujuan kekuatan negara, semua kegiatan ekonominya diatasnamakan kepada negara sebagai alat politik dan pembentuk kekuatan negara. Sedangkan pada liberalisme, karena aktor utamanya adalah individu dan swasta yang diberi kebebasan dalam menjalankan perekonomiannya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah kemakmuran dari aktor-aktornya. Menurut Georg Sorensen dan Robert Jackson (1999) ketika para individu dan swasta telah makmur, maka hal tersebut akan memberikan timbal balik pada negara. Di lain pihak, perbedaa kelas menyebabkan aktor yang bermain pada teori Marxisme adalah kelas-kelas itu sendiri (borjuis dan proletar). Tujuannya pun tentu saja menyejahterakan masing-masing kelas.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketiga teori yang ada, walaupun memiliki perbedaan mendasar, juga memiliki beberapa persamaan yang timbul sebagai akibat dari betapa pentingnya ekonomi bagi keberlangsungan hidup bernegara terlepas dari teori apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan.

Sekarang ke masalah Hegemoni Amerika Serikat pada Perekonomian Global. Perekonomian global yang berkembang saat ini yang berlangsung cukup panjang di dunia umumnya tidak pernah lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Sebagai negara hegemoni yang dianggap menjamin terpeliharanya sistem perekonomian global yang liberal, Amerika Serikat memberi pengaruh pada setiap negara khususnya Asia-Pasifik dan negara berkembang lainnya. Amerika sendiri dapat dikatakan sebagai negara hegemoni di sini dikarenakan pengaruhnya yang dianggap sangat besar terhadap negara lain. Sebagai contoh, pada tahun 1985 perekonomian Korea Selatan mengalami penurunan dikarenakan oleh terjadinya kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa angka perdagangan ekspor Korea Selatan sangat bergantung kepada akses pasar Amerika Serikat. Di sini dapat dilihat betapa pengaruh Amerika terhadap negara lain sangat besar, yang berarti mengindikasikan Amerika sebagai negara hegemoni. ( T. May Rudi, 2003: 14 )

Namun tidak semua pengaruh yang diberikan Amerika terhadap negara lain selalu baik. Bermula dari transformasi ekonomi internasional yang terjadi setelah perang dingin ini yang tadinya berdasarkan sub-sistem regional menjadi jaringan perdagangan global menurut adanya re-orientasai persepsi para elit politik luar negeri. Amerika sendiri melaksanakan pembaharuan atau modernisasi di sektor-sektor vital tanpa memperdulikan janjinya terdahulu yang setia terhadap sistem perekonomian liberalisme global tanpa proteksionisme. Selain itu sebagai sebuah negara hegemoni yang memiliki keunggulan teknologi dibanding negara lainnya yang kelak akan menyebar ke negara-negara pendukung negara hegemoni ini, secara tidak langsung akan dibarengi oleh bantuan ekonomi dan perlindungan militer kepada setiap negara yang dianggap dapat menjadi sekutu terkuatnya. Hal ini akan memicu adanya konflik, sebab akan ada negara yang iri pada akhirnya akan adanya bantuan dari Amerika. Sebagai contoh, income perkapita rata-rata negara Amerika paling tidak 13 kali lipat lebih besar dibanding negara-negara sedang berkembang pada tahun 1972. Lalu semakin memburuk ketika Amerika income perkapita Amerika menjadi 120 dollar pertahun sedangkan negara berkembang hanya 7 dollar pertahun. Di sini dapat dilihat menjadi semakin terpusatnya perdagangan dunia ( sekitar 1/3 dari seluruh perdagangan dunia ) ke tangan sekitar 300 perusahaan multinasional raksasa Amerika yang keuntungan rata-ratanya 3 kali lipat lebih besar sejak 30 tahun yang lalu. Akibat pertautan antara kelompok kepentingan yang terorganisasi secara ekonomis dengan kebijakan luar negri Amerika Serikat ini malah melemahkan dan bukan menguatkan ikatan-ikatan yang seharusnya mengikat – untuk keuntungan bersama – perekonomian nasional negara-negara Barat dengan perekonomian negara-negara sedang berkembang dan semakin terlihat di sini jurang perbedaan antara negara kaya dan negara miskin. (Theodore A. Coloumbis,1999 : 331 )

Selain itu, sebagai negara hegemoni, Amerika Serikat juga memiliki hak veto yaitu hak untuk mengambil atau melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hak yang dimiliki negara ini tidak selalu diaplikasikan secara baik oleh negara adidaya ini. Amerika malah semakin terlihat tidak manusiawi dalam menerapkan haknya ini yang bertentangan dengan moralitas dan hukum Internasional. Seperti yang terlihat dalam penyerangan Amerika terhadap Irak yang menewaskan ratusan ribu rakyat sipil ini dengan alasan-alasan klise dan penerapan hak veto yang sama sekali salah, selain itu pembuatan penjara Guantanamo yang semakin mempertegas kebiadaban Amerika Serikat. Sementara itu dalam bidang ekonomi sendiri terlihat ketika doktrin ekonomi yang dimuat dalam NSS 2002 dipertegas lagi, terutama pasar bebas dan perdagangan bebas harus dijalankan sambil menghilangkan proteksionisme. Ekonomi pasar diyakini sebagai antidote kemiskinan. Kebebasan ekonomi adalah sebuah imperatif moral. Kebebasan ekonomi akan mendorong kebebasan politik. Pendek kata terlihat bahwa Organisasi besar seperti IMF, World Bank, yang diprakarsai Amerika sendiri scara tidak langsung tidak akan bisa mempengaruhi keputusannya. Seperti yang terlihat pula dalam pembuatan rancangan Pax Americana yang menyebutkan belanja pertahanan Amerika harus diperbesar, tidak boleh ada negara pesaing yang sekuat Amerika, rumusan ini memperlihatkan bahwa Amerika ingin dianggap sebagai negara pemilik hegemoni dan supremasi hukum yang utuh. Oleh karena itu, mereka merasa perlu mempertahankannya hingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk melaksanakannya. ( M. Amin Rais, 2008 : 69 )

Jadi, dapat dilihat disini bahwa Amerika Serikat dalam perekonomian global adalah Hegemon Malevolent, Hegemoni yang membawa pengaruh buruk bagi negara lain. Negara-negara besar atau kuat seperti Amerika akan dengan sangat mudah melaksanakan kebijakan yang secara tidak langsung malah menindas perekonomian negara berkembang. Negara-negara berkembang juga akan semakin bergantung terhadap Amerika, yang membuat negara-negara ini sulit untuk menjadi mandiri dan bersaing dengan negara maju lainnya.

Beralih ke masalah Kemakmuran suatu Negara. Kemakmuran dalam hal ini diartikan sebagai rendahnya jumlah kemiskinan di suatu negara, sedangkan sistem pasar adalah segala macam interaksi yang melibatkan aktivitas keuangan. Untuk membuat negara itu makmur, apakah kendali itu dipegang pemerintah atau pasar ditentukan dari tipologi negara itu. Karena teori-teori yang muncul pasti berawal dari keadaan. Artinya jika negara tersebut merupakan negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi, maka tidak baik menerapkan sistem pasar bebas karena akan terjadi eksploitasi pihak yang kuat ke pihak yang lemah. Dan apabila negara tersebut merupakan negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi rendah, maka pasar bebas baik untuk dilakukan, karena bisa melakukan persaingan secara fair dan seimbang dalam pasar. Yang menjadi masalah adalah kian sedikitnya negara dengan tingkat kesenjangan ekonominya rendah.

Menurut Joseph Stiglitz, mantan wakil presiden bank dunia (1997-2000) dan peraih nobel ekonomi 2001, ideologi pasar adalah seratus persen mencari profit tanpa ada pertimbangan apapun juga, pasar tidak mempunyai nurani. Jika pasar dibiarkan terus tanpa kendali dari pemerintah akan dapat menyebabkan pengeksploitasian besar-besaran dan hanya menguntungkan beberapa pihak yang kebetulan memenangkan persaingan itu. Keadaan pasar dalam hal ini adalah anarki atau tanpa pengendali lagi di atasnya, sehingga pasar menjadi sangat liar. Jadi diperlukan adanya penguasaan oleh pemerintah dalam hal badan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penentuan upah minimum, penentuan suku buga kredit bank, dan upah minimun rata-rata. Jika hal-hal yang menjadi hajat hidup orang banyak ini telah dikuasai swasta, maka akan menimbulkan ekonomi yang tidak sehat yang merugikan rakyat. Misalnya di negara berkembang seperti Indonesia, dengan perundangundangannya yang lemah bagi korporat besar, semakin mudah untuk mendapatkan izin membangun mall dan pusat-pusat perbelanjaan akan membuat pedagang-pedagang kecil gulung tikar karena kalah bersaing secara ekonomi. Seperti mengadu petinju kelas berat dan petinju kelas terbang jelas disamping tidak fair juga tidak mempunyai prospek karena sistem itu sendiri menjadi tidak alami dan berakhir dengan kegagalan.

Stiglitz juga menunjukkan bahwa ekonomi pasar yang dibiarkan tanpa kontrol tidak pernah menghasilakn efisiensi karena adanya informasi asimetris dari pelaku pasar. Tangan yang tidak terlihat (invisible hand) yang mengatur pasar sejatinya memang tidak pernah ada. Yang ada bahwa pelaku pasar yang menguasai informasi akan meneguk keuntungan atas kerugian mereka yang miskin informasi. Sebagai ekonom, Stiglitz juga berbicara tentang petingnya keadilan sosial yang tidak boleh dilupakan. Keadilan sosial dalam arti luas, persamaan kesempatan, pemberdayaan rakyat, penciptaan kesempatan, serta supervisi pemerintah terhadap pasar, karena market has no memory and no mercy (stiglitz:2002)

Dalam skope yang lebih besar, intervensi negara dalam perdagangan internasional juga diperlukan. Intinya negara atau pemerintah harus melindungi rakyatnya. Adanya monopoli dari korporat-korporat besar juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar negara. Menurut Noam Chomsky, yang di inginkan korporat-korporat tetaplah keuntungan sebesar-besarnya. Konsep pasar dalam jangkauan internasional mencakup upah buruh yang direndahkan untuk menekan laju inflasi, privatisasi badan usaha milik dan memasukkannya ke dalam pasar global, menghapus tarif dan kuota agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas negara, dan membuka seluruh bidang ekonomi bagi kepemilikan asing. Untuk melindungi pertanian mereka, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis selalu memberikan subsidi milyaran dolar sehingga pasar produk pertanian mereka tidak mungkin tertembus oleh produk pertanian negara-negara berkembang. Sementara negara-negara berkembang ditekan agar membuka pasar mereka tanpa batas. Negara-negara berembang menjadi saluran uang panas (hot money) yang masuk, yang pada gilirannya mengangkat kejayaan real estate untuk sementara waktu. Namun begtu sentimen pasar investasi berubah karena adanya perubahan sosial tertentu, uang yang masuk segera ditarik kembali. Menurut M. Amien Rais dalam buku Selamatkan Indonesia, kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin makin menganga lebar. Di akhir dasawarsa 1990an, 20% penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara maju menikmati 86% penghasilan dunia. Sedangkan 20% paling bawah hanya mendapat 1% dari penghasilan dunia, sekitar 1,3milyar penduduk dunia berpenghasilan kurang dari 1 dolar sehari (M. Amien Rais:2008)

Menurut Robert Fatton Jr dalam jurnalnya Globalization, Poverty, and Terror , fakta berikut dapat menggambarkan kesenjangan ekonomi antar negara yang sudah keterlaluan. Perbaikan pendidikan dasar untuk semua di negara-negara berkembang memerlukan dana $6 milyar setahun, jumlah yang terlalu sedikit dibandingkan dengan $8 milyar yang dihabiskan untuk membeli kosmetik di AS saja. Instalasi air dan sanitasi di negara berkembang memerlukan $9 milyar, sedangkan konsumsi es krim mencapai $11 milyar di Eropa.

Pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan $13milyar di negara berkembang, sementara $17 milyar dihabisan untuk membeli makanan hewan piaraan di eropa dan amerika serikat. Masalahnya jika hewan di negara-negara maju mendapatkan perlakuan lebih dari sebagian besar umat manusia, pasti ada yang salah bahkan sangat salah dengan distribusi kekayaan di dunia ini. (Robert Fatton Jr:2001)

Kami menyimpulkan bahwa untuk mencapai Kemakmuran suatu Negara harus ada Peran pemerintah dalam mengatur Perekonomian.

Sekarang ke pembahasan terakhir yaitu Dampak perdagangan bebas bagi suatu negara : ‘Menguntungkan atau Merugikan?’. Sejak isu globalisasi dihembuskan oleh negara-negara maju, arus liberalisasi baik dalam  perdagangan dan investasi tidak dapat dibendung lagi. Perdagangan bebas atau liberalisasi pasar telah memaksa banyak negara, terutama negara berkembang untuk membuat berbagai perjanjian dan kesepakatan baik bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Di Indonesia contohnya seperti Japan Indonesia Economic Agreement (JIEPA), dan  Asean Economic Community (AEC), APEC, NAFTA dan WTO. Tujuan utama dari berbagai perjanjian tersebut  yang paling menonjol  adalah penghilangan  secara bertahap pada berbagai tarif dan hambatan perdagangan dan investasi sector impor dan pembukaan pintu selebar lebarnya terhadap investor asing. Liberalisasi perdagangan yang digawangi WTO, IMF dan Bank Dunia sejatinya hanyalah kendaraan bagi negara-negara maju untuk memperluas pasar mereka demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Di sisi lain mereka enggan menerapkan aturan yang sama jika mengancam perekonomian domestik mereka. Jika ditelusuri sebenarnya negar-negara maju  dulunya juga memberlakukan tarif yang tinggi untuk melindungi industri mereka. Pada tahun 1950 misalnya rata-rata tarif industri Amerika dan Inggris masing-masing sebesar 14 dan 23 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tarif perdagangan Brazil (10,4%), China (12,3%) dan negara-negara berkembang lainnya (8,1%) pada tahun 2001. Dr Joon Change, pakar sejarah ekonomi dari Cambridge University menyatakan bahwa AS baru melakukan liberalisasi dan mulai memperjuangkan perdagangan bebas (free trade) setelah perang Dunia ke-2 ketika kedigdayaan industrinya tidak lagi tertandingi.

Dengan menggunakan dukungan negara-negara kuat di belahan Utara, lembaga-lembaga internasional semacam IMF, WTO dab Bank Dunia, sebagai para pengusung liberlisme ekonomi, mendulang keuntungan yang maha dahsyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sering kita kenal dengan sebutan “Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip “Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh negara-negara penghutang di dunia:

1. Menjamin disiplin fiskal, dan mengendalikan defisit anggaran.

2. Mengurangi pengeluaran publik, khususnya militer dan administrasi publik.

3. Reformasi pajak, dengan basis yang efektif dan lebih luas.

4. Liberalisasi keuangan, dengan tingkat bunga yang ditentukan pasar.

5. Nilai tukar mata uang kompetitif, untuk membantu ekspor.

6. Liberalisasi perdagangan, disertai dengan penghapusan ijin impor dan pengurangan tarif.

7. Mendorong investasi asing langsung.

8. Pivatisasi BUMN, demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik.

9. Deregulasi ekonomi.

10. Perlindungan atas hak cipta (property rights).

Dengan kata lain sebenarnya bisa dikatakan bahwa AS ingin menempatkan diri sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang hendak memperluas hegemoninya. AS dengan keangkuhannya hendak menjadi polisi dunia dan penguasa tatanan ekonomi-politik dunia tanpa pesaing sama sekali, sehingga apa yang dikampanyekan dengan lancar diterima oleh belahan dunia lainnya. (Zuly Qodir, 2008: 64)

Sementara itu, liberalisme pasar sebagaimana dijelaskan di atas, hadir dalam bentuk swastanisasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Dari bentuk-bentuk yang muncul ini, justru yang terlihat lebih jelas adalah dampak negatifnya.

Dampak negatif juga menjadi lebih nyata dengan pembukaan jalur perdagangan bebas, dimana tidak ada lagi pembatasan jalur perdagangan, berdasarkan sebagaimana termaktub dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Dari sana, kemungkinan kesejahteraan bagi semua rakyat adalah omong kosong, sebab demokrasi ekonomi sama artinya dengan perdagangan bebas yang menjadi sandaran sistem ekonomi pasar. Bahkan dengan liberalisme ekonomi dan politik yang terjadi adalah adanya penumpukkan kekayaan pada sekelompok orang atau negara atas negara lainnya. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dijanjikan pun tidak pernah terjadi, sebab yang terjadi adalah pembengkakan pengangguran akibat lapangan kerja yang sulit didapatkan, kemiskinan meningkat karena prinsip pembagian kekayaan tidak terjadi, dan kemerosotan pendidikan masyarakat yang meningkat tajam. Yang terjadi sesungguhnya adalah adanya ekspansi negara-negara pemilik modal atas negara yang memungkinkan untuk “dijajah” secara non fisik.  Serta perbedaan kelas sosial ekonomi menjadi ukuran dalam dunia global (Beyer, 1994: 7).

Prinsip pasar bebes sebenarnya tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mampu mengakses sumber-sumber ekenomi didalam negaranya sekaligus di dunia, sebab kontrol ekonomi dunia dan negara ternyata berada di tangan negara-negara kaya pemberi utang. Akses ekonomimasyarakat akan semakin rendah karena dibukanya peluang perebutan pasar bebas yang demikian kuat sehingga siapa saja yang memiliki basis ekonomi kuat sudah bisa dipastikan akan mampu menguasai perekonomian negara dan dunia. Dalam hal persaingan lapangan kerja misalnya, gagasan dari pasar bebas untuk mengakomodir tenaga kerja terampil dan efisien yang janjinya akan dibayar mahal dan penuh, ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Pekerja terampil dan efisien ternyata dibayar secara tidak penuh, tetapi seperti kehendak para majikan. Buruh tetap statusnya sebagai buruh, yang harus bersedia diperlakukan apa saja oleh majikannya yang hadir sebagai “kolonialis” bagi pekerja. Inilah janji globalisasi ekonomi yang tidak pernah ditepati untuk mengakomodir tenaga kerja dengan sesungguhnya, sehingga membayarkan upah secara penuh dan manusiawi pada para buruh yang bekerja penuh waktu (Tabb, 2003:31).

Kesimpulannya, kami berpendapat bahwa Pasar Bebas merugikan. Karena Pasar Bebas merupakan bentuk lain dari kolonialisasi fisik yang datang dengan wajah baru yaitu dalam bentuk Kolonialisasi Perekonomian. Walaupun sistem perdagangan bebas banyak diterapkan di berbagai negara tetap saja sistem ini tidak bisa diterapkan pada negara negara berkembang karena hanya akan menguntungkan bagi negara-negara besar dan maju serta berdampak buruk dan merugikan pada negara yang sedang berkembang dan pada akhirnya negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin semakin miskin. Jadi jika di suatu negara itu tingkat kesenjangannya ekonominya tinggi, menggunakan sistem pasar bebas akan merugikan, karena akan terjadi eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah.

Jika di negara itu tingkat kesenjangannya ekonominya rendah, menggunakan sistem pasar bebas lebih baik karena bisa bersaing secara fair dan seimbang.

Daftar Pustaka :

Buku:

Beyer, Peter 1994. Religion and Globalization, Sage Publication, New Delhi,Couloumbis A.T.1999. Pengantar Hubungan Internasional ( Keadilan dan Power ). Washington, d.c : Putra A Bardin, cv

Jackson, R., & Sorensen, G. (1999) Pengantar Studi Hubungan Internasional, Oxford University Press

Kegley, Charles W. Jr., & Wittkopf, Eugene R., (1997) World Politics, Trend and Transformation. 6th edition, St. Martin’s Press.

Rais, M Amin.2008. Selamatkan Indonesia. Yogyakarta : PPSK Press

Rudy, M.T.2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. Bandung : Penerbit Refika Aditama

Tabb, William K.2003.Tabir Politik Globalisasi, Lafadl, Yogyakarta,

Jurnal dan Artikel:

http://faculty.virginia.edu/mesp/Fatton_Globalization_Terror.pdf

http://www.chomsky.info/debates/20000516.htm

http://www.indonesia.go.id/

Qodir, zuly.2008. Globalisasi, Neoliberalisme dan the New Sosial Movement: Pengalaman Muhammadiyah..Jurnal Mandatory Edisi 4/Tahun 4/2008

Veltmeyer, Henry. 2005. Development and Globalization as Imperialism. Canadian Journal of Development Studies, volume xxvi, n1, p.89.http://laberinto.uma.es/

Posted Desember 10, 2009 by moze in all about International Relations Theory

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: