Organisasi dan Kerjasama Perdagangan Multilateral   Leave a comment

Sesuai dengan namanya, keanggotaan dari organisasi dan kerjasama perdagangan multilateral ini terdiri dari hampir seluruh negara di dunia, contoh : GATT-WTO, UNCTAD, WCO/CCC dan lain-lain (Hady, 2004 : 94). Namun dalam pembahasan kali ini penulis mungkin akan banyak membahas mengenai GATT-WTO karena merupakan organisasi multilateral terbesar dengan perkiraan anggota lebih dari 150 negara dan mewadahi hampir seluruh isu-isu perdaganagan internasional (Setiawati & Amier dalam Arifin)
WTO (World Trade Organization) yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sejatinya merupakan pengembangan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang telah terbentuk pada tahun 1947. GATT sendiri muncul karena keinginan sejumlah negara untuk bangkit memperbaiki perekonomian negaranya yang porak poranda setelah Perang Dunia II dan mengurangi sistem proteksionisme yang tengah menjamur saat itu. GATT saat itu dibentuk dalam rangka membangun ITO (International Trade Organization) berdasarkan Havana Charter, namun ternyata organisasi perdagangan internasional itu gagal dibentuk dan hanya menyisakan GATT sebagai fondasi awal dan interim agreement kerjasama multilateral lebih lanjut (Setiawati & Amier dalam Arifin). Selanjutnya GATT melakukan serangkaian perundingan guna memperkuat kerjasama diantara para anggotanya dengan mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat Tarif maupun Non-Tarif. Beberapa perundingan itu antara lain : a) Jenewa, Swiss 1947 ; b) Annecy, Prancis 1949 ; c) Torquay, Inggris 1950 ; d) Jenewa 1956 ; e) Putaran Dillon, Jenewa 1960-1961; f) Putaran Kennedy, Jenewa 1962-1967 ; g) Putaran Tokyo 1973-1979 ; h) Putaran Uruguay 1986-1993 (Hady, 2004 : 95). Pada awal perundinganya GATT banyak berbicara mengenai tarif saja, namun semenjak Putaran Kennedy dan seterusnya ia mulai memperluas cakupannya dengan membahas mengenai persetujuan anti-dumping, restriksi perdagangan, hambatan non tarif, pengadaan pemerintah, perdagagan di bidang jasa, hak kekayaan intelektual, investasi, dan rules of origin dan lain sebagainya (Setiawati & Amier dalam Arifin). Menurut penulis karena perluasan isu itulah GATT kemudian bertranformasi menjadi WTO di tahun 1995.
Selain sebagai pengganti GATT, WTO juga memayungi perjanjian-perjanjian dan isu-isu baru yang dicapai dalam Putaran Uruguay dan membaginya menjadi tiga Dewan dan satu Komite mengenai Perdagangan dan Lingkungan serta Perdagangan dan Pertumbuhan. Adapun Tiga Dewan utama yaitu Dewan Perdagangan Barang atau The Council for Trade in Goods (GATT), Dewan Perdagangan Jasa atau The Council for Trade in Services (GATS), dan Dewan Perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual atau The Council for Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS). Selain tiga dewan diatas WTO juga menaungi perjanjian investasi (TRIMs) (Setiawati & Amier dalam Arifin).
Ada setidaknya lima prinsip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib dipatuhi oleh setiap anggota dan bersifat mengikat secara hukum serta setiap keputusan yang dihasilkan WTO bersifat irreversible atau tidak dapat ditarik lagi. Adapun kelima prinsip itu ialah :
1. Most Favoured Nation (MFN)
Prinsip pertama ini ialah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap negara anggota WTO atau penduduknya dalam pemberian fasilitas perdagangan. Artinya menurut arifin negara anggota WTO harus memperlakukan impor dari negara anggota lain secara sama, non diskriminatif tanpa membedakan negara asal barang dan tanpa mempersulikan apakah negara pengekspor telah memiliki konsesi perdagangan secara resiprokal (timbal balik) dengan negara pengimpor. Namun dalam prinsip ini masih diperbolehkan adanya pengecualian terhadap custom union atau free trade area (Setiawati & Amier dalam Arifin).
2. Pengikatan Tarif (Tariff Bindings)
WTO tidak secara tegas melarang pengenaan tarif terhadap barang impor, namun ia memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menurunkan tarif masing-masing secara berkala dan berkomitmen untuk memberikan konsesi tarif berdasarkan negosiasi tarif secara multilateral. Apabila telah terjadi atau ada konsesi tertentu atas tarif impor maka tarif produk yang telah menjadi komitmen suatu negara anggota tidak boleh melebihi level tarif yang telah disetujuinya (Setiawati & Amier dalam Arifin).
3. The National Treatment Obligation
Maksud dari prinsip ini ialah menurut GATT Artikel III, negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna. Dengan kata lain produk impor -setelah masuk pasar domestik- dan produk domesik yang sejenis harus mendapatkan perlakuan yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi sektor jasa dan hak atas kekayaan intelektual (Setiawati & Amier dalam Arifin).
4. Penghapusan Kuota
Prinsip ini keempat yakni penghapusan kuota, maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas ekspor-impor, termasuk persyaratan ijin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya barang dari dan ke luar wilayah suatu negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kurangnya transparansi dalam pengaturan bea masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Dalam prinsip keempat ini ada beberapa pengecualian yakni: 1) Jika suatu negara sedang menjalankan program stabilisasi pasar terkait produk pertanian; 2) Neraca Pembayaran atau negara sedang berupaya mencegah atau mengatasi semakin berkurangnya cadangan devisa jika cadangan yang tercatat dianggap terlalu rendah; 3) dalam rangka Alokasi Kuota, maksudnya besarnya kuota impor atau ekspor ditentukan berdasarkan peranan negara pengekspor dalam perdagangan dengan negara pengimpor tersebut apabila kuota tidak ditetapkan (Setiawati & Amier dalam Arifin).
5. Transparansi
Dalam hal ini WTO mensyaratkan setiap negara anggota untuk melaporkan dan mempublikasikan kebijakan atau ketentuan yang sedang atau akan ia berlakukan yang dapat mempengarui perdagangan internasional, bahkan termasuk transparansi atas hukum. Dalam hal ini ada semacam badan pengawas yang memantau dan meng-evaluasi kepatuhan negara anggota terhadap komitmen GATT-WTO. Tim survei ini disebut Trade Policy Review Mechanism (TPRM). Negara anggota yang tergolong maju (empat besar- Uni Eropa, AS, Jepang, Kanada) wajib melaporkan setiap 2 tahun sekali, selanjutnya 16 negara setiap empat tahun, negara berkembang 6 tahun dan negara yang tertinggal dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 6 tahun (Setiawati & Amier dalam Arifin)
Referensi :
Hady, D. H. (2004). Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setiawati, H., & Amier, G. Kerja sama Perdagangan Multilateral. In S. Arifin, Kerjasama Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nama : Muzainiyeh (070912061)
Prinsip Ekonomi Internasional Tugas 5

About these ads

Posted April 21, 2011 by moze in Prinsip Ekonomi Internasional

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: