Arsip untuk Desember 2009

International Political economy   Leave a comment

“International Political economy”

DISUSUN OLEH:

ANDONO WICAKSONO                                               070912088

ARIF SETYANTO                                                           070912051

MUZAINIYEH                                                                 070912061

DINAR OKTI N.S                                                             070912076

RISKA ROZALINE                                                         070912098

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

Salah satu aspek hubungan internasional adalah perekonomian dunia. Dalam Jurnal ini akan kami bahas tentang Cara terbaik mencapai kemakmuran suatu negara : Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian atau mengurangi peran pemerintah (membiarkan pasar berjalan sebagaimana adanya), Dampak perdagangan bebas bagi suatu negara : menguntungkan atau merugikan, Hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global : benign atau malevolent, Perbedaan dan Persamaan pendekatan Merkantilisme, Liberalisme dan Marxisme dalam ekonomi politik internasional. Berikut ini merupakan hasil pemikiran dan argumen kami yang terbentuk dari beragam sumber referensi yang telah kami baca.

Dalam  sejarah perekonomian dunia, terdapat tiga teori ekonomi yang pernah ada, berkembang, dan dianut oleh negara-negara di sistem internasional. Tentu ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar. Sebelum dibahas mengenai persamaan tersebut, maka akan diulas secara singkat terlebih dahulu tentang masing-masing teori tersebut tanpa membahas secara rinci dan historis kapan dan bagaimana teori tersebut muncul.

Merkantilisme

Merkantilisme adalah sebuah paham yang muncul dan berkembang pada awal abad 16 sampai abad 18.  Merkantilisme menganggap politik adalah hal dianggap paling penting dan menjadikan ekonomi sebagai alat politik dan penunjang kekuatan sebuah negara (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999). Kekhawatiran-kekhawatiran yang dikarenakan oleh persaingan antar negara dalam pemenuhan sektor ekonomi sebagai wujud kekuatan politik yang kemudian dapat digunakan untuk menyerang negara lain mengajarkan negara untuk memperkuat ekonominya dan melindungi ekonominya dari ancaman negara lain (Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, 1997 : 210). Konkritnya adalah memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Negara mempunyai peran yang vital dalam pengaturan dan pengusaan sektor ekonomi mengastanamakan kepentingan politik.

Liberalisme

Liberalisme muncul sebagai kritik atas Merkantilisme. Liberalisme berpandangan bahwa tidak seharusnya pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dan pasar karena pada dasarnya pasar cenderung akan meluas secara spontan demi kepuasan dan kebutuhan manusia (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999). Kebebasan individu, penguasaan modal, dan kreatifitas mendapat tempat pada teori ini. Aktor utama dari teori ini adalah individu dan swasta. Seorang tokoh liberalis, Adam Smith, mengemukakan bahwa liberalisme akan membawa negara kepada sebuah spesialisasi-spesialisasi yang akan memberikan keuntungan bagi setiap negara.

Marxisme

Marxisme hadir sebagai kritik atas liberalisme dengan melihat kenyataan bahwa fenomena feodalisme menyebabkan kolonialisme sehingga masyarakat terkotak-kotak dalam kelas yang dibedakan atas dua kelas yaitu borjuis (pemegang modal) dan proletar (buruh). Hal ini lah yang menjadi perhatian pendekatan Marxisme yaitu pemenuhan kepentingan borjuis dan proletar tanpa adanya saling ketertindasan sehingga perekonomian dipegang oleh pemerintah yang didominasi oleh kaum borjuis (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999).  Marxisme menekankan bahwa ekonomi merupakan hal pertama di atas politik, sehingga kelas yang dominan secara ekonomi akan dominan secara politik.

Persamaan

Setelah melihat ketiga teori diatas ditemukan beberapa persamaan mendasar yang dapat ditemukan. Persamaan tersebut antara lain adalah antara :

  1. Marxisme-Merkantilisme :

Kedua teori ini sama-sama menentang teori liberalisme yang menganggap bahwa ekonomi liberal sebagai “positive sum” artinya akan membawa keuntungan bagi semua. Baik marxisme maupun merkantilisme melihat bahwa ekonomi liberal hanya akan membawa pada ekspoitasi manusia (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 228). Selain itu, marxisme juga membenarkan pemikiran dari teori merkantilisme juga memandang ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 228).

  1. Liberalisme-Marxisme :

Liberalisme dengan kebebasannya dan Marxisme dengan penguasaan kapital oleh para kaum borjuisnya menimbulkan kesamaan dari keduanya. Adanya kecenderungan untuk eksploitasi dari para pemilik kapital terhadap kaum yang lain sangat dimungkinkan terjadi. Liberalisme sangat memperbolehkan kebebasan dalam kegiatannya. Masyarakat dapat menentukan sendiri langkah apa yang akan diambil sebagai upaya mencapai keuntungam sebanyaknya. Marxisme, teori yang mengusung adanya kepentingan kelas dan kelas borjuis yang notabene dominan dalam ekomoni sehingga dominan dalam politik, juga tidak menutup kemungkinan adanya eksploitas dari para kaum borjuis terhadap kaum proletar  (Georg Sorensen dan Robert Jakcson,  1999 : 240).

Perbedaan

Karena memiliki catatan historis dan dan sudut pandang yang berbeda, maka dari ketiga teori tersebut memiliki berbagai perbedaan yang diantara dapat dilihat dari sedut pandang :

  1. Pemikiran dasar :

Merkantilisme memiliki pemikiran dasar bahwa politik dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan ekonomi dijadikan sebagai alat politik serta merupakan sumber kekuatan.  Liberalisme melihat ekonomi sebagai sesuatu yang memiliki hukumnya sendiri dan akan dapat berjalan dapat adanya campur tangan pemerintah. Namun di lain pihak, Marxisme beranggapan bahwa ekonomi adalah di atas politik, ekonomi dominan yang dijalankan oleh kaum borjuis akan memberikan dominasi pula dalam hal politik.

  1. Aktor dan tujuan ekonomi :

Merkantilisme yang memiliki aktor utama negara memiliki tujuan kekuatan negara, semua kegiatan ekonominya diatasnamakan kepada negara sebagai alat politik dan pembentuk kekuatan negara. Sedangkan pada liberalisme, karena aktor utamanya adalah individu dan swasta yang diberi kebebasan dalam menjalankan perekonomiannya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah kemakmuran dari aktor-aktornya. Menurut Georg Sorensen dan Robert Jackson (1999) ketika para individu dan swasta telah makmur, maka hal tersebut akan memberikan timbal balik pada negara. Di lain pihak, perbedaa kelas menyebabkan aktor yang bermain pada teori Marxisme adalah kelas-kelas itu sendiri (borjuis dan proletar). Tujuannya pun tentu saja menyejahterakan masing-masing kelas.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketiga teori yang ada, walaupun memiliki perbedaan mendasar, juga memiliki beberapa persamaan yang timbul sebagai akibat dari betapa pentingnya ekonomi bagi keberlangsungan hidup bernegara terlepas dari teori apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan.

Sekarang ke masalah Hegemoni Amerika Serikat pada Perekonomian Global. Perekonomian global yang berkembang saat ini yang berlangsung cukup panjang di dunia umumnya tidak pernah lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Sebagai negara hegemoni yang dianggap menjamin terpeliharanya sistem perekonomian global yang liberal, Amerika Serikat memberi pengaruh pada setiap negara khususnya Asia-Pasifik dan negara berkembang lainnya. Amerika sendiri dapat dikatakan sebagai negara hegemoni di sini dikarenakan pengaruhnya yang dianggap sangat besar terhadap negara lain. Sebagai contoh, pada tahun 1985 perekonomian Korea Selatan mengalami penurunan dikarenakan oleh terjadinya kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa angka perdagangan ekspor Korea Selatan sangat bergantung kepada akses pasar Amerika Serikat. Di sini dapat dilihat betapa pengaruh Amerika terhadap negara lain sangat besar, yang berarti mengindikasikan Amerika sebagai negara hegemoni. ( T. May Rudi, 2003: 14 )

Namun tidak semua pengaruh yang diberikan Amerika terhadap negara lain selalu baik. Bermula dari transformasi ekonomi internasional yang terjadi setelah perang dingin ini yang tadinya berdasarkan sub-sistem regional menjadi jaringan perdagangan global menurut adanya re-orientasai persepsi para elit politik luar negeri. Amerika sendiri melaksanakan pembaharuan atau modernisasi di sektor-sektor vital tanpa memperdulikan janjinya terdahulu yang setia terhadap sistem perekonomian liberalisme global tanpa proteksionisme. Selain itu sebagai sebuah negara hegemoni yang memiliki keunggulan teknologi dibanding negara lainnya yang kelak akan menyebar ke negara-negara pendukung negara hegemoni ini, secara tidak langsung akan dibarengi oleh bantuan ekonomi dan perlindungan militer kepada setiap negara yang dianggap dapat menjadi sekutu terkuatnya. Hal ini akan memicu adanya konflik, sebab akan ada negara yang iri pada akhirnya akan adanya bantuan dari Amerika. Sebagai contoh, income perkapita rata-rata negara Amerika paling tidak 13 kali lipat lebih besar dibanding negara-negara sedang berkembang pada tahun 1972. Lalu semakin memburuk ketika Amerika income perkapita Amerika menjadi 120 dollar pertahun sedangkan negara berkembang hanya 7 dollar pertahun. Di sini dapat dilihat menjadi semakin terpusatnya perdagangan dunia ( sekitar 1/3 dari seluruh perdagangan dunia ) ke tangan sekitar 300 perusahaan multinasional raksasa Amerika yang keuntungan rata-ratanya 3 kali lipat lebih besar sejak 30 tahun yang lalu. Akibat pertautan antara kelompok kepentingan yang terorganisasi secara ekonomis dengan kebijakan luar negri Amerika Serikat ini malah melemahkan dan bukan menguatkan ikatan-ikatan yang seharusnya mengikat – untuk keuntungan bersama – perekonomian nasional negara-negara Barat dengan perekonomian negara-negara sedang berkembang dan semakin terlihat di sini jurang perbedaan antara negara kaya dan negara miskin. (Theodore A. Coloumbis,1999 : 331 )

Selain itu, sebagai negara hegemoni, Amerika Serikat juga memiliki hak veto yaitu hak untuk mengambil atau melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hak yang dimiliki negara ini tidak selalu diaplikasikan secara baik oleh negara adidaya ini. Amerika malah semakin terlihat tidak manusiawi dalam menerapkan haknya ini yang bertentangan dengan moralitas dan hukum Internasional. Seperti yang terlihat dalam penyerangan Amerika terhadap Irak yang menewaskan ratusan ribu rakyat sipil ini dengan alasan-alasan klise dan penerapan hak veto yang sama sekali salah, selain itu pembuatan penjara Guantanamo yang semakin mempertegas kebiadaban Amerika Serikat. Sementara itu dalam bidang ekonomi sendiri terlihat ketika doktrin ekonomi yang dimuat dalam NSS 2002 dipertegas lagi, terutama pasar bebas dan perdagangan bebas harus dijalankan sambil menghilangkan proteksionisme. Ekonomi pasar diyakini sebagai antidote kemiskinan. Kebebasan ekonomi adalah sebuah imperatif moral. Kebebasan ekonomi akan mendorong kebebasan politik. Pendek kata terlihat bahwa Organisasi besar seperti IMF, World Bank, yang diprakarsai Amerika sendiri scara tidak langsung tidak akan bisa mempengaruhi keputusannya. Seperti yang terlihat pula dalam pembuatan rancangan Pax Americana yang menyebutkan belanja pertahanan Amerika harus diperbesar, tidak boleh ada negara pesaing yang sekuat Amerika, rumusan ini memperlihatkan bahwa Amerika ingin dianggap sebagai negara pemilik hegemoni dan supremasi hukum yang utuh. Oleh karena itu, mereka merasa perlu mempertahankannya hingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk melaksanakannya. ( M. Amin Rais, 2008 : 69 )

Jadi, dapat dilihat disini bahwa Amerika Serikat dalam perekonomian global adalah Hegemon Malevolent, Hegemoni yang membawa pengaruh buruk bagi negara lain. Negara-negara besar atau kuat seperti Amerika akan dengan sangat mudah melaksanakan kebijakan yang secara tidak langsung malah menindas perekonomian negara berkembang. Negara-negara berkembang juga akan semakin bergantung terhadap Amerika, yang membuat negara-negara ini sulit untuk menjadi mandiri dan bersaing dengan negara maju lainnya.

Beralih ke masalah Kemakmuran suatu Negara. Kemakmuran dalam hal ini diartikan sebagai rendahnya jumlah kemiskinan di suatu negara, sedangkan sistem pasar adalah segala macam interaksi yang melibatkan aktivitas keuangan. Untuk membuat negara itu makmur, apakah kendali itu dipegang pemerintah atau pasar ditentukan dari tipologi negara itu. Karena teori-teori yang muncul pasti berawal dari keadaan. Artinya jika negara tersebut merupakan negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi, maka tidak baik menerapkan sistem pasar bebas karena akan terjadi eksploitasi pihak yang kuat ke pihak yang lemah. Dan apabila negara tersebut merupakan negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi rendah, maka pasar bebas baik untuk dilakukan, karena bisa melakukan persaingan secara fair dan seimbang dalam pasar. Yang menjadi masalah adalah kian sedikitnya negara dengan tingkat kesenjangan ekonominya rendah.

Menurut Joseph Stiglitz, mantan wakil presiden bank dunia (1997-2000) dan peraih nobel ekonomi 2001, ideologi pasar adalah seratus persen mencari profit tanpa ada pertimbangan apapun juga, pasar tidak mempunyai nurani. Jika pasar dibiarkan terus tanpa kendali dari pemerintah akan dapat menyebabkan pengeksploitasian besar-besaran dan hanya menguntungkan beberapa pihak yang kebetulan memenangkan persaingan itu. Keadaan pasar dalam hal ini adalah anarki atau tanpa pengendali lagi di atasnya, sehingga pasar menjadi sangat liar. Jadi diperlukan adanya penguasaan oleh pemerintah dalam hal badan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penentuan upah minimum, penentuan suku buga kredit bank, dan upah minimun rata-rata. Jika hal-hal yang menjadi hajat hidup orang banyak ini telah dikuasai swasta, maka akan menimbulkan ekonomi yang tidak sehat yang merugikan rakyat. Misalnya di negara berkembang seperti Indonesia, dengan perundangundangannya yang lemah bagi korporat besar, semakin mudah untuk mendapatkan izin membangun mall dan pusat-pusat perbelanjaan akan membuat pedagang-pedagang kecil gulung tikar karena kalah bersaing secara ekonomi. Seperti mengadu petinju kelas berat dan petinju kelas terbang jelas disamping tidak fair juga tidak mempunyai prospek karena sistem itu sendiri menjadi tidak alami dan berakhir dengan kegagalan.

Stiglitz juga menunjukkan bahwa ekonomi pasar yang dibiarkan tanpa kontrol tidak pernah menghasilakn efisiensi karena adanya informasi asimetris dari pelaku pasar. Tangan yang tidak terlihat (invisible hand) yang mengatur pasar sejatinya memang tidak pernah ada. Yang ada bahwa pelaku pasar yang menguasai informasi akan meneguk keuntungan atas kerugian mereka yang miskin informasi. Sebagai ekonom, Stiglitz juga berbicara tentang petingnya keadilan sosial yang tidak boleh dilupakan. Keadilan sosial dalam arti luas, persamaan kesempatan, pemberdayaan rakyat, penciptaan kesempatan, serta supervisi pemerintah terhadap pasar, karena market has no memory and no mercy (stiglitz:2002)

Dalam skope yang lebih besar, intervensi negara dalam perdagangan internasional juga diperlukan. Intinya negara atau pemerintah harus melindungi rakyatnya. Adanya monopoli dari korporat-korporat besar juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar negara. Menurut Noam Chomsky, yang di inginkan korporat-korporat tetaplah keuntungan sebesar-besarnya. Konsep pasar dalam jangkauan internasional mencakup upah buruh yang direndahkan untuk menekan laju inflasi, privatisasi badan usaha milik dan memasukkannya ke dalam pasar global, menghapus tarif dan kuota agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas negara, dan membuka seluruh bidang ekonomi bagi kepemilikan asing. Untuk melindungi pertanian mereka, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis selalu memberikan subsidi milyaran dolar sehingga pasar produk pertanian mereka tidak mungkin tertembus oleh produk pertanian negara-negara berkembang. Sementara negara-negara berkembang ditekan agar membuka pasar mereka tanpa batas. Negara-negara berembang menjadi saluran uang panas (hot money) yang masuk, yang pada gilirannya mengangkat kejayaan real estate untuk sementara waktu. Namun begtu sentimen pasar investasi berubah karena adanya perubahan sosial tertentu, uang yang masuk segera ditarik kembali. Menurut M. Amien Rais dalam buku Selamatkan Indonesia, kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin makin menganga lebar. Di akhir dasawarsa 1990an, 20% penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara maju menikmati 86% penghasilan dunia. Sedangkan 20% paling bawah hanya mendapat 1% dari penghasilan dunia, sekitar 1,3milyar penduduk dunia berpenghasilan kurang dari 1 dolar sehari (M. Amien Rais:2008)

Menurut Robert Fatton Jr dalam jurnalnya Globalization, Poverty, and Terror , fakta berikut dapat menggambarkan kesenjangan ekonomi antar negara yang sudah keterlaluan. Perbaikan pendidikan dasar untuk semua di negara-negara berkembang memerlukan dana $6 milyar setahun, jumlah yang terlalu sedikit dibandingkan dengan $8 milyar yang dihabiskan untuk membeli kosmetik di AS saja. Instalasi air dan sanitasi di negara berkembang memerlukan $9 milyar, sedangkan konsumsi es krim mencapai $11 milyar di Eropa.

Pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan $13milyar di negara berkembang, sementara $17 milyar dihabisan untuk membeli makanan hewan piaraan di eropa dan amerika serikat. Masalahnya jika hewan di negara-negara maju mendapatkan perlakuan lebih dari sebagian besar umat manusia, pasti ada yang salah bahkan sangat salah dengan distribusi kekayaan di dunia ini. (Robert Fatton Jr:2001)

Kami menyimpulkan bahwa untuk mencapai Kemakmuran suatu Negara harus ada Peran pemerintah dalam mengatur Perekonomian.

Sekarang ke pembahasan terakhir yaitu Dampak perdagangan bebas bagi suatu negara : ‘Menguntungkan atau Merugikan?’. Sejak isu globalisasi dihembuskan oleh negara-negara maju, arus liberalisasi baik dalam  perdagangan dan investasi tidak dapat dibendung lagi. Perdagangan bebas atau liberalisasi pasar telah memaksa banyak negara, terutama negara berkembang untuk membuat berbagai perjanjian dan kesepakatan baik bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Di Indonesia contohnya seperti Japan Indonesia Economic Agreement (JIEPA), dan  Asean Economic Community (AEC), APEC, NAFTA dan WTO. Tujuan utama dari berbagai perjanjian tersebut  yang paling menonjol  adalah penghilangan  secara bertahap pada berbagai tarif dan hambatan perdagangan dan investasi sector impor dan pembukaan pintu selebar lebarnya terhadap investor asing. Liberalisasi perdagangan yang digawangi WTO, IMF dan Bank Dunia sejatinya hanyalah kendaraan bagi negara-negara maju untuk memperluas pasar mereka demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Di sisi lain mereka enggan menerapkan aturan yang sama jika mengancam perekonomian domestik mereka. Jika ditelusuri sebenarnya negar-negara maju  dulunya juga memberlakukan tarif yang tinggi untuk melindungi industri mereka. Pada tahun 1950 misalnya rata-rata tarif industri Amerika dan Inggris masing-masing sebesar 14 dan 23 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tarif perdagangan Brazil (10,4%), China (12,3%) dan negara-negara berkembang lainnya (8,1%) pada tahun 2001. Dr Joon Change, pakar sejarah ekonomi dari Cambridge University menyatakan bahwa AS baru melakukan liberalisasi dan mulai memperjuangkan perdagangan bebas (free trade) setelah perang Dunia ke-2 ketika kedigdayaan industrinya tidak lagi tertandingi.

Dengan menggunakan dukungan negara-negara kuat di belahan Utara, lembaga-lembaga internasional semacam IMF, WTO dab Bank Dunia, sebagai para pengusung liberlisme ekonomi, mendulang keuntungan yang maha dahsyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sering kita kenal dengan sebutan “Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip “Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh negara-negara penghutang di dunia:

1. Menjamin disiplin fiskal, dan mengendalikan defisit anggaran.

2. Mengurangi pengeluaran publik, khususnya militer dan administrasi publik.

3. Reformasi pajak, dengan basis yang efektif dan lebih luas.

4. Liberalisasi keuangan, dengan tingkat bunga yang ditentukan pasar.

5. Nilai tukar mata uang kompetitif, untuk membantu ekspor.

6. Liberalisasi perdagangan, disertai dengan penghapusan ijin impor dan pengurangan tarif.

7. Mendorong investasi asing langsung.

8. Pivatisasi BUMN, demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik.

9. Deregulasi ekonomi.

10. Perlindungan atas hak cipta (property rights).

Dengan kata lain sebenarnya bisa dikatakan bahwa AS ingin menempatkan diri sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang hendak memperluas hegemoninya. AS dengan keangkuhannya hendak menjadi polisi dunia dan penguasa tatanan ekonomi-politik dunia tanpa pesaing sama sekali, sehingga apa yang dikampanyekan dengan lancar diterima oleh belahan dunia lainnya. (Zuly Qodir, 2008: 64)

Sementara itu, liberalisme pasar sebagaimana dijelaskan di atas, hadir dalam bentuk swastanisasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Dari bentuk-bentuk yang muncul ini, justru yang terlihat lebih jelas adalah dampak negatifnya.

Dampak negatif juga menjadi lebih nyata dengan pembukaan jalur perdagangan bebas, dimana tidak ada lagi pembatasan jalur perdagangan, berdasarkan sebagaimana termaktub dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Dari sana, kemungkinan kesejahteraan bagi semua rakyat adalah omong kosong, sebab demokrasi ekonomi sama artinya dengan perdagangan bebas yang menjadi sandaran sistem ekonomi pasar. Bahkan dengan liberalisme ekonomi dan politik yang terjadi adalah adanya penumpukkan kekayaan pada sekelompok orang atau negara atas negara lainnya. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dijanjikan pun tidak pernah terjadi, sebab yang terjadi adalah pembengkakan pengangguran akibat lapangan kerja yang sulit didapatkan, kemiskinan meningkat karena prinsip pembagian kekayaan tidak terjadi, dan kemerosotan pendidikan masyarakat yang meningkat tajam. Yang terjadi sesungguhnya adalah adanya ekspansi negara-negara pemilik modal atas negara yang memungkinkan untuk “dijajah” secara non fisik.  Serta perbedaan kelas sosial ekonomi menjadi ukuran dalam dunia global (Beyer, 1994: 7).

Prinsip pasar bebes sebenarnya tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mampu mengakses sumber-sumber ekenomi didalam negaranya sekaligus di dunia, sebab kontrol ekonomi dunia dan negara ternyata berada di tangan negara-negara kaya pemberi utang. Akses ekonomimasyarakat akan semakin rendah karena dibukanya peluang perebutan pasar bebas yang demikian kuat sehingga siapa saja yang memiliki basis ekonomi kuat sudah bisa dipastikan akan mampu menguasai perekonomian negara dan dunia. Dalam hal persaingan lapangan kerja misalnya, gagasan dari pasar bebas untuk mengakomodir tenaga kerja terampil dan efisien yang janjinya akan dibayar mahal dan penuh, ternyata dalam prakteknya tidak demikian. Pekerja terampil dan efisien ternyata dibayar secara tidak penuh, tetapi seperti kehendak para majikan. Buruh tetap statusnya sebagai buruh, yang harus bersedia diperlakukan apa saja oleh majikannya yang hadir sebagai “kolonialis” bagi pekerja. Inilah janji globalisasi ekonomi yang tidak pernah ditepati untuk mengakomodir tenaga kerja dengan sesungguhnya, sehingga membayarkan upah secara penuh dan manusiawi pada para buruh yang bekerja penuh waktu (Tabb, 2003:31).

Kesimpulannya, kami berpendapat bahwa Pasar Bebas merugikan. Karena Pasar Bebas merupakan bentuk lain dari kolonialisasi fisik yang datang dengan wajah baru yaitu dalam bentuk Kolonialisasi Perekonomian. Walaupun sistem perdagangan bebas banyak diterapkan di berbagai negara tetap saja sistem ini tidak bisa diterapkan pada negara negara berkembang karena hanya akan menguntungkan bagi negara-negara besar dan maju serta berdampak buruk dan merugikan pada negara yang sedang berkembang dan pada akhirnya negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin semakin miskin. Jadi jika di suatu negara itu tingkat kesenjangannya ekonominya tinggi, menggunakan sistem pasar bebas akan merugikan, karena akan terjadi eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah.

Jika di negara itu tingkat kesenjangannya ekonominya rendah, menggunakan sistem pasar bebas lebih baik karena bisa bersaing secara fair dan seimbang.

Daftar Pustaka :

Buku:

Beyer, Peter 1994. Religion and Globalization, Sage Publication, New Delhi,Couloumbis A.T.1999. Pengantar Hubungan Internasional ( Keadilan dan Power ). Washington, d.c : Putra A Bardin, cv

Jackson, R., & Sorensen, G. (1999) Pengantar Studi Hubungan Internasional, Oxford University Press

Kegley, Charles W. Jr., & Wittkopf, Eugene R., (1997) World Politics, Trend and Transformation. 6th edition, St. Martin’s Press.

Rais, M Amin.2008. Selamatkan Indonesia. Yogyakarta : PPSK Press

Rudy, M.T.2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. Bandung : Penerbit Refika Aditama

Tabb, William K.2003.Tabir Politik Globalisasi, Lafadl, Yogyakarta,

Jurnal dan Artikel:

http://faculty.virginia.edu/mesp/Fatton_Globalization_Terror.pdf

http://www.chomsky.info/debates/20000516.htm

http://www.indonesia.go.id/

Qodir, zuly.2008. Globalisasi, Neoliberalisme dan the New Sosial Movement: Pengalaman Muhammadiyah..Jurnal Mandatory Edisi 4/Tahun 4/2008

Veltmeyer, Henry. 2005. Development and Globalization as Imperialism. Canadian Journal of Development Studies, volume xxvi, n1, p.89.http://laberinto.uma.es/

Posted Desember 10, 2009 by moze in all about International Relations Theory

“HISTORICAL DYNAMICS OF INTERNASIONAL RELATIONS AFTER WORLD WAR II”   1 comment

TUGAS PENGANTAR
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
“HISTORICAL DYNAMICS OF INTERNASIONAL RELATIONS AFTER WORLD WAR II”

DISUSUN OLEH:
KELOMPOK… (KELAS…)
ANDONO WICAKSONO 070912088
ARIF SETYANTO 070912051
MUZAINIYEH 070912061
DINAR OKTI N.S 070912076
RISKA ROZALINE 070912098

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
A. DESKRIPSI RINGKAS

Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 dengan kemengan di pihak sekutu dan penyerahan Jepang dan Jerman ternyata tidak serta merta mengakhiri konflik yang terjadi. Bahkan kemenangan di pihak sekutu ini menimbulkan persaingan diantara negara sekutu untuk menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia, -dalam hal ini Amerika Serikat dan Uni Soviet- sehingga mengakibatkan terjadinya perang dingin. Perang ini dimulai pada tahun 1945 dan berakhir dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Berakhirnya perang ini seakan-akan mengakhiri rasa khawatir masyarakat internasional akan terjadinya perang dunia untuk kesekian kalinya. Tapi sayangnya ketenangan ini hanya bertahan selama satu dekade. Pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 11 september telah terjadi serangan terhadap menara kembar WTC, dan markas pentagon di Amerika Serikat, serta beberapa wilayah lain di dunia. Kejadian ini tentunya membuat syok masyarakat dunia, khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat yang takut kalau kekuasaan dan pengaruhnya di kancah internasional terganggu serta merta langsung mendeklarasikan programnya yaitu “War on Terrorism”.
Ketidak stabilan politik internasional yang terjadi pada beberapa dekade tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan aktor yang berperan pada saat itu dan perubahan pada sistem internasional yang berlaku. Peristiwa-peristiwa diatas juga berdampak langsung pada studi HI itu sendiri dan beberapa ideologi yang berkembang dalam studi HI. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai deskripsi dan sebab-sebab cold-war, post cold-war, post 9/11, konstelasi Sistem Internasional, aktor dan isu pada masa cold-war dan 9/11 serta relevansi dan konteks pada studi HI. Dan juga pendapat kelompok kami mengenai isu “War on Terrorism”

B. PEMBAHASAN MASALAH
1. Cold-War
Perang dunia II yang berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya menghadirkan cerita baru dalam sistem politik internasional. Akhir dari Perang Dunia II juga menjadi akhir dari masa pendudukan negara-negara Eropa di Asia dan Afrika. Tahun 1945 adalah awal dari pelepasan dan kemunculan Negara-negara baru dari koloni negara-negara Eropa (Len Scott, 2001; 75). Negara-negara Eropa yang memiliki jajahan dan harus melepaskannya antara lain adalah Inggris, Perancis, Belanda, Portugal, dan masih banyak negara Eropa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan politik internasional pada masa perang dunia II dan pasca perang dunia masih dalam bentuk multipolar. Artinya, kekuatan dunia secara imperialis dikuasai oleh beberapa negara besar di Eropa. Namun, setelah perang dunia II telah benar-benar berakhir, tatanan politik internasional mulai berubah. Tidak adanya pemenang mutlak dalam perang dunia II yang kemudian memunculkan dua kekuatan baru di peta politik internasional membuat kondisi politik internasional berubah. Pasca Perang Dunia II muncul dua kekuasaan di dunia yaitu Amerika dan Uni Soviet dengan kedigdayaannya masing-masing. Kemudian menimbulkan persaingan antara keduanya. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin.
Penyebab terjadinya, siapa yang memulai Perang Dingin, sebenarnya masih diperdebatkan oleh para Sejarahwan Barat (John Baylis & Steve Smith. 2001:72). Walaupun sebagian besar Sejarahwan mengatakan bahwa penyebab Perang Dingin terletak pada beberapa kejadian diantara tahun 1945 dan 1950 namun beberapa Sejarahwan berpendapat bahwa akar terjadinya Perang Dingin adalah Revolusi Russia pada tahun 1917. Atau apakah hal ini adalah sebuah konsekuensi dari kesalahan atau kesalahan persepsi dari para pemimpin negara-negara Eropa barat terhadap pergerakan yang sangat agresif dari Uni Soviet yang menyebabkan timbulnya perang dingin (John Baylis & Steve Smith. 2001:79).
Sejak awal aliansi antara Uni Soviet sebagai negara komunis pertama di dunia, Amerika Serikat sebagai negara kapitalis terkaya di dunia, dan Britania Raya sebagai kerajaan terbesar di dunia dalamPerang Dunia II, diwarnai oleh saling ketidakpercayaan dan tekanan ideologi. Selain itu kedua negara ini memiliki persepsi berbeda terhadap pembangunan eropa pasca perang. Apalagi ditambah latar belakang Sistem Pemerintahannya yang berbeda. AS Liberalis & Uni Soviet Komunis Amerika tidak setuju akan aliran atau pandangan Uni Soviet yang cenderung komunis, Amerika takut pandangan komunis mereka dapat mempengaruhi Eropa atau pun dunia. Dari sini kami menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya Perang dingin sendiri di latar belakangi oleh kecemasan Amerika Serikat akan Ekspansi Ideologi oleh Uni Soviet dan keinginan kedua Negara tersebut menjadi satu-satunya negara yang paling kuat dalam bidang Ekonomi, koalisi militer; ideologi, militer, industri, pertahanan; Teknologi termasuk perlombaan Pengembangan nuklir dan persenjataan.
Selama perang dingin, sangat jelas terlihat bahwa keadaan politik dunia didominasi oleh dua kutub negara besar. Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai sistem bipolar dimana persaingan dalam penyebaran pengaruh ideologi kedua negara ini meluas sehingga menimbulkan paranoid dan kekhawatiran antara kedua belah pihak. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya NATO, organisasi militer internasional yang dibentuk oleh negara-negara Eropa barat dan Amerika Serikat untuk saling melindungi jika ada salah satu negara yang diserang (Len Scott, 2001: 80). Jadi, pada masa ini aktor yang paling dominan dan terlihat jelas adalah nation-state dan PBB. Dua negara tersebut terus bersaing dalam menyebarkan pengaruhnya ideologisnya, mendekati negara-negara lain, membentuk dan menjalankan berbagai aliansi dengan negara-negara yang memiliki pandangan ideologis yang sepaham, dan memberikan simpati pada negara-negara yang tengah terlibat konflik dengan memberikan bantuan senjata. Di luar itu, perlombaan senjata juga terjadi dengan dibuatnya senjata nuklir yang kemudian digunakan sebagai alat kekuatan politik dari Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Perang Dingin sebenarnya memang bisa diartikan “Perang dengan kekerasan yang tak tampak atau samar”. Ibarat perang urat syaraf, kadang kita hanya mempermainkan “emosi” lawan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu, justru bukan berarti perang dingin tidak terdapat kekerasan antara AS dan Soviet, tapi kekerasan yang dilancarkan tidak langsung dan dalam skala yang sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah “perang” dalam pengertian konvensional atau awam. Perang dingin disebut perang dikarenakan melibatkan konflik banyak pihak, banyak konflik-konflik kecil antara negara-negara yang dijadikan “proxy” oleh AS ataupun Soviet, dan adanya ketegangan-ketegangan yang mengarah ke kemungkinan kehancuran dahsyat.
Jadi sebenarnya jika kembali pada konteks AS berhadapan dengan Soviet, perang dingin itu seperti sebuah “ketegangan” yang hebat, saking hebatnya maka disebut “perang”. Bentuk-bentuk ketegangan yang parah di perang dingin seperti krisis Tembok Berlin, Konfrontasi Misil di Kuba, dan Tahun Rudal di Eropa. (John Baylis & Steve Smith. 2001:81&84).
Bentuk-bentuk proxy war dimana Amerika dan Uni Soviet perang secara tidak langsung misalnya Perang Korea di tahun 1950, Perang Vietnam di tahun 1960, Invasi Soviet ke Afghanistan di tahun 1962, konflik Arab-Israel di tahun 1973.(Evans, Graham & Newhnam, Jeffrey.1998. Dictionary of International Relations. Penguin Books) Ketakutan terbesar Perang Dingin adalah memicu adanya Perang Nuklir.(John Baylis & Steve Smith. 2001:81).
2. Post Cold-War
Kondisi sistem internasional mulai berubah ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan yang diakibatkan oleh runtuhnya komunisme baik di dalam negeri maupun di Eropa. Runtuhnya Tembok Berlin tahun 1990 yang juga menandai runtuhnya komunisme diibaratkan oleh Joseph Nye bukanlah akibat dari serangan artileri namun akibat dari gempuran palu dan buldoser rakyat yang telah tidak percaya lagi terhadap ide-ide komunisme. Runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990 dianggap oleh kaum liberal sebagai saat bersejarah, dimana pemikir seperti Francis Fukuyama berkunjung ke seluruh pelosok dunia untuk mempromosikan bukunya “Akhir Sejarah dan Manusia Terakhir’ (1999), yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi sengketa yang berarti antara Marxisme dan Pasar. Lebih jauh lagi, katanya, Demokrasi Liberal versi Barat telah menjadi ‘bentuk pemerintahan yang final bagi kemanusiaan.’ Untuk kaum liberal, kemenangan Amerika (AS) sebagai negara kapitalis yang dominan terhadap Uni Soviet sebagai wakil komunisme, menunjukkan superioritas Kapitalisme. Amerika Serikat menjadi signifikan dalam sistem internasional karena sebuah “tanda” baru telah dilahirkan: runtuhnya Tembok Berlin dan pidato Gorbachev tentang perestroika di Uni Soviet. Dua hal tersebut merupakan simbol bagi kemenangan AS atas Soviet dalam Perang Dingin, yang juga membawa simbol kemenangan demokrasi liberal atas kekuatan sosialis komunis. AS kemudian, sebagai pemenang “perang”, menjadi hegemon baru dalam struktur internasional yang unipolar. Hegemoni AS menjadi kekuatan baru yang tak terbendung.
Berakhirnya Perang Dingin juga telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih focus pada isu-isu high-politics (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu low politics (hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu high politics. (Charles W.Kegley & Eugene R. Wittkopf. 1997: Hal.4-6 didalam Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. 2006:5).
Dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 maka dunia dipenuhi oleh harapan-harapan akan terciptanya tata dunia baru yang lebih damai, aman ,dan sejahtera. Saat ini persaingan Ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan skala prioritasnya yang utama dan masyarakat Internasional sepertinya kita ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi. Kini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik Internasional. Jika selama masa Perang Dingin bargaining position suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatannya dalam satu blok keamanan, maka sekarang posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan
3. Post 9/11
Merujuk pada tulisan Joseph Nye (1997) kepemilikan power adalah basis kekuatan suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Nye menyebutkan dua macam bentuk power, seperti ibaratnya carrot and stick, yakni hard power dan soft power. “Jika kau nakal dan membangkang, maka akan kugunakan tongkatku untuk memukulmu, tapi jika kau seorang kelinci yang manis dan penurut, maka ku gunakan wortel untuk membuatmu tetap berada dalam lingkaran kekuasaanku”. Inilah yang selama ini dilakukan Amerika Serikat dalam mejaga pengaruhnya terhadap negara-negara penganut idoeloginya. Namun pada perkembangannnya, sebagai negara adikuasa Amerika Serikat mulai kehilangan kekuatannya. Hal ini ditunjukkan dengan perang Irak dan Afganistan yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan padahal Amerika Serikat didukung dengan persenjataan dan militer yang modern. Belum lagi bangkitnya Rusia yang berusaha mendapatkan kejayaannya kembali juga menjadi ancaman superioritas Amerika Serikat.Inggris, Perancis, dan China juga muncul sebagai kekuatan-kekuatan yang diprediksi akan mampu menyaingi Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat mempunyai pengaruh dalam sistem politik internasional, bukan berarti Amerika Serikat akan dengan mudah menjaga dan menjalankan hegemoninya karena negara-negara yang dulu pernah menjadi negara yang memiliki power yang besar seperti Inggris, Perancis, Rusia, dan China mulai menggeliat dan siap untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam sistem internasional. Semakin banyak pula Negara ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menentang kekuasaan Amerika Serikat yang telah sewenang-wenang mencampuri urusan intern sebuah negara.
Puncaknya pada tanggal 11 September 2001 tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon. Serangan ini memakan 3000 korban. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap “Simbol Amerika”. Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia secara tidak langsung (http://www.usembassyjakarta.org). Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden sebagai otak pelaku penyerangan tersebut.
Serangan 9/11 merupakan wujud nyata bentuk kekuatan yang ingin menyaingi Amerika Serikat. Kali ini Amerika Serikat menghadapi musuh yang tidak nyata. Tidak seperti Uni Soviet yang memiliki batas teritori yang jelas, Al-Qaeda, kelompok gerakan Islam garis keras yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang merasa terdiskriminasi atas politik liberal Amerika, merupakan musuh yang tidak jelas; tidak memiliki struktur kenegaraan dan yang jelas teritori yang jelas. Namun, Al-Qaeda telah menjelma menjadi satu kekuatan baru dalam perpolitikan internasional dan telah merubah pandangan negara-negara terhadap Islam. Mereka pada akhirnya mediskreditkan dan mendiskriminasi Islam sehingga banyak konflik dan bentuk kekerasan lainnya terhadap Islam. Di negara Amerika, seseorang dengan nama “Muhammad” sampai saat ini masih dicurigai dan harus melewati proses yang sulit dan berbelit-belit jika ingin masuk kaawasan Amerika Serikat. Begitu pula dengan inggris yang memberlakukan peraturan yang melarang orang-orang dengan pakaian khas islam berlarian di tempat umum semisal stasiun kereta api karena mereka nantinya akan dicurigai sebagai teroris. Berkaca dari sini, dapat diketahui bahwa selain tatanan politik yang berubah pasca serangan 9/11 ini, aktor dalam hubungan internasional juga bertambah yang ditunjukkan dengan hadirnya kelompok teroris yang secara nyata dapat mempengaruhi tatanan politik internasional. Selain itu sistem internasional yang semula unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya bergeser menjadi unipolar dengan banyak saingan Amerika Serikat.
4. Relevansi dan Konteks pada studi HI
Ketika dilihat dari proses sejarah, berakhirnya perang dunia kedua menjadi titik kembalinya The First Great Debate dalam studi hubungan internasional. Hal itu dilihat dari hasil perang dunia kedua yang berakhir dengan munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang dan keduanya pun akhirnya menjadi berkonfrontasi sehingga penganut teori realisme pun mulai mendapatkan jalannya. Menurut Sorensen, realisme menjadi cara berpikir yang dominan dalam hubungan internasional tidak hanya diantara para penstudi hubungan internasional tetapi juga diantara para politisi dan diplomat. Kesimpulan Morgenthau atas realisme di dalam bukunya tahun 1948 menjadi pengantar standart HI di tahun 1950-1960 (Sorensen:1999). Perang dingin yang menjadi kelanjutan atas dinamika politik dunia, menjadi kelanjutan program politik Amerika Serikat. Winston Churchill yang menjadi presiden amerika saat itu menyarankan untuk menghalangi niat Stalin dalam perebutan pengaruh di eropa dan amerika latin. Dengan doktrin Monroe yang kembali digaungkan bahwa Amerika Serikat menganggap segala campur tangan pihak luar dalam urusan negara di benua Amerika sebagai ancaman bahaya terhadap keamanan dan keselamatannya.
Ketika perang dingin, disiplin akademik HI meluas dengan cepat di Amerika Serikat dimana banyak badan-badan pemerintah dan yayasan swasta ingin mendukung pnelitian hubungan internasional yang bersifat ilmiah, sehingga ketika itu banyak pensudi hubungan internasional yang menggunakan pendekatan secara metodologi dalam studi mereka, dimana pemikiran-pemikiran ini disebut aliran behavoralisme. Pada masa sebelumnya, studi tentang hubungan internasional lebih popular menggunakan metode klasik yang memberikan penekanan karater normatif yang berakar pada filsafat, sejarah, dan hukum yang melihat bahwa hubungan internasional adalah bagian dari proses interaksi manusia. Para anti behavioralisme pun masih mempertanyakan apakah bias mempelajari seutuhnya jika manusianya sendiri masih berada di dalam subjek kajian. Tetapi sepanjang tahun 1950an, studi hubungan internasional memfokuskan perhatian pada perdagangan dan investasi yang selama ini menjadi fokus utama kaum liberal.sehingga pada masa ini berkembang aliran neoliberalisme dan memberikan tantangan kembali bagi kaum realis hubungan internasional. Tetapi kaum realis sendiri menjawab tantangan itu dengan menegaskan bahwa anarki dan perimbangan kekuatan masih tetap menjadi inti hubungan internasional. Menurut Waltz, pengembangan konsep yang paling menarik dari paradigma realis adalah munculnya perbedaan pemikiran antar kelompok kuat da lemah. Kalangan realis-defensif semacam Waltz berasumsi bahwa negara memiliki sedikit kepentingan intrinsik di dalam penaklukan militer dengan alasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk ekspansi, umumnya, lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Bagi mereka, sebagian besar perang besar disebabkan oleh kelompok-kelompok domestik yang membesar-besarkan persepsi atas ancaman dan adanya keyakinan yang tinggi terhadap kemanjuran kekuatan militer. Pada tahun 1950an, studi politik amerika tentang perang dingin juga menilai bahwa sikap politik stalin merupakan totaliter dan diktator tidak jauh berbeda dari Hitler. Pengaruh selanjutnya adalah berkembangnya paham Neo-Marxisme di tahun 1970an di Negara dunia ketiga yang menjadi akibat dari kapitalisme barat yang menyengsarakan kaum proletar.
Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok berlin dan pecahnya Uni Soviet dan Yoguslavia di awal tahun 1990an, telah mengubah perhatian penstudi hubungan internasional dari pemikiran perang-damai menjadi lingkungan hidup, gender, dan kedaulatan. Menurut Sorensen, teoritisi hubungan internasional memperluas konsep keamanan dari yang hanya berfokus pada negara yang saling mengancam menjadi bahaya lingkungan hidup global yang mengancam setiap orang yang ada di bumi. Berakhirnya perang dingin juga menjadikan Amerika Serikat sebagai “polisi dunia” yang kemudian merancang berbagai program pasca Perang Dingin seperti, liberalisasi ekonomi dunia,demokratisasi, hak-hak asasi manusia, dan isu non-konvensional lainnya, termasuk terorisme yang kesemuanya itu tidak lepas dari peran tunggal AS sebagai pemenang dalam Perang Dingin dalam mengatur system dunia dan upaya konstruksi AS dalam menanamkan ideologinya Hingga pada tahun 2001 terjadi peristiwa 9/11 di Amerika, momentum ini telah mengubah arah perhatian penstudi hubungan internasional ke arah war to against terrorism.. Menurut Holsty, dunia dikatakan berubah jika salah satu institusi yang terdiri dari ide, norma/rule, dan praktek berubah. Perubahan tersebut ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa besar yang mendorong orang untuk berspekulasi tentang masa depan (K.J. Holsty 1988). Peristiwa 9/11 telah mengubah tatanan politik dunia diantanranya adanya perpektif baru terhadap dunia Islam dan munculnya beberapa actor-aktor baru dalam studi hubungan internasional
5. War on Terrorism
Beberapa waktu lalu di Amerika Serikat sejumlah orang India asal Kerala ditangkap oleh petugas keamanan. Berawal dari perjalanan ke New York, rombongan turis dari Kerala salah satunya adalah artis terkenal menumpang pesawat. Ketika melintasi patung Liberty mereka berdesakan mendekat ke jendela. Seorang penumpang yang melihat sekumpulan orang berkulit gelap berbicara dalam bahasa Malayalam yang tidak ia mengerti sambil menunjuk-nunjuk patung besar itu, melapor kepada pramugari. Kapten pesawat menerima laporan dan meneruskannya ke menara pengawas. Tidak lama kemudian dua pesawat tempur Angkatan Udara mengiringi pesawat itu sampai mendarat di bandara. Rombongan turis itu ditangkap dan diinterogasi selama berjam-jam karena diduga kelompok teroris yang akan meledakkan kota New York sekali lagi.
Peristiwa lucu seperti ini bukan pertama dan terakhir kalinya terjadi di Amerika Serikat setelah presiden Amerika George W Bush bersama negara-negara Eropa memaklumatkan perang terhadap terorisme. Pasca serangan 9/11 Amerika Serikat menjadi Negara yang sangat patritis dan paranoid sekali dalam waktu singkat. Dapat kita lihat dari betapa banyaknya muncul film-film terorisme ala Hollywood yang bertemakan kepatriotan Amerika.
Setelah komunisme dianggap runtuh, diskusi-diskusi tentang ‘ancaman Islam’ atau ‘bahaya Islam’ bermunculan di media massa. Para ilmuwan Barat sendiri berdebat keras tentang wacana ini. Pada awal dekade 1990-an seorang ilmuwan politik dari Harvard, Samuel P. Huntington, menjadi sangat terkenal dengan memopulerkan wacana “The Clash of Civilization” (Benturan Antarperadaban). Melalui bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996), Huntington mengarahkan Barat untuk memberikan perhatian khusus kepada Islam. Menurutnya, di antara berbagai peradaban besar yang masih eksis hingga kini hanyalah Islam yang berpotensi besar menggoncang peradaban Barat, sebagaimana dibuktikan dalam sejarah. Pasca 9/11, AS merancang proyek besar-besaran untuk menjadikan agenda ‘perang melawan terorisme’ sebagai agenda utama dalam politik internasional terbukti kemudian lebih diarahkan untuk mengejar apa yang mereka sebut sebagai “teroris Islam”, yang mereka nilai membahayakan kepentingan Barat, dan AS khususnya. Perkembangan politik internasional kemudian seperti bergerak menuju tesis benturan peradaban yang dipopulerkan oleh Huntington. Dunia diseret untuk terbelah menjadi dua kutub utama: Barat dan Islam. Barat dicitrakan sebagai pemburu teroris, sedangkan Islam adalah teroris atau yang proteroris. Mengapa bisa demikian?
Ia menekankan bahwa konflik antara Islam dan Kristen–baik Kristen Ortodoks maupun Kristen Barat–adalah konflik yang sebenarnya. Adapun konflik antara Kapitalis dan Marxis hanyalah konflik yang sesaat dan bersifat dangkal. (Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order [New Tork: Touchtone Books, 1996], hlm. 209). Dalam dialog dengan Anthony Giddens, Huntington menyebut data dari majalah The Economist, yang memaparkan bahwa dari 32 konflik besar yang terjadi pada tahun 2000, lebih dari dua pertiganya adalah konflik antara Muslim dengan non-Muslim. Karena itu, kata Huntington, Eropa dan Amerika perlu menerapkan strategi bersama untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap masyarakat dan keamanan mereka dari militan Islam. Ia menekankan perlunya dilakukan preemtive-strike (serangan dini) terhadap ancaman dari kaum militan Islam itu. Kata Huntington, “Saya perlu menambahkan bahwa satu strategi yang memungkinkan dilakukannya serangan dini terhadap ancaman serius dan mendesak adalah sangat penting bagi AS dan kekuatan-kekuatan Barat pada saat ini. Musuh kita yang utama adalah Islam militan.”
Di sini tampak bahwa ancaman Islam secara fisik telah dimitoskan oleh para ilmuwan garis keras, seperti Huntington, sehingga gejala paranoid terhadap Islam dan kaum Mulimin tampak dalam berabagai kebijakan negara-negara Barat. Sikap islamofobia merebak dengan mudah di kalangan masyarakat Barat. Pasca peristiwa 11 September 2001, gejala ini makin menjadi-jadi. Masalahnya bukan terletak pada aspek kajian ilmiah yang jujur dan adil, tetapi kajian dan analisis yang memunculkan “Islam militan sebagai musuh utama Barat” dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi berbagai kebijakan politik dan militer AS dan negara-negara Barat lainnya. Ujung-ujungnya adalah mengejar kepentingan-kepentingan politik, bisnis, ekonomi, dengan menggunakan jargon-jargon demokrasi, liberalisasi, dan Hak Asasi Manusia.
Contoh dari peristiwa pembantaian missal yang berkedok “war on terrorism” yang sangat nyata terlihat adalah ketika AS meminta Taliban menyerahkan Osama bin Laden untuk diadili. Tentu saja Taliban yang selama ini terbantu dengan adanya Osama, menolak menyerahkan teroris nomor wahid tersebut. Karena Osama tidak didapat, Amerika dan sekutu-sekutunya menginvasi Afghanistan. Dalam waktu yang tidak lama AS berhasil menduduki Kabul dan mengangkat bonekanya, Hamid Karzai, sebagai presiden Afganistan. Para pejuang Taiban berhasil meminggirkan diri ke bagian Afghanistan Selatan, Afghanistan Timur dan perbatasan Pakistan.
Hanya karena satu orang, Amerika Serikat menghukum rakyat Afghanistan secara keseluruhan. Warga Afghanistan harus mengalami pahitnya perang setelah satu decade terbebas dari Uni Sovyet. Amerika Serikat tentu tidak akan bisa menghindari korban sipil yang jatuh akibat serangan Amerika Serikat. Apakah seperti ini yang mereka inginkan?
Dalam tulisannya The Clash of Civilizations Samuel Hungtington mengatakan politik dunia telah memasuki era baru dalam mana perbedaan-perbedaan besar di antara manusia dan sumber utama konflik internasional adl bersifat kebudayaan Bila perang dingin dunia dibagi dalam dunia kesatu kedua dan ketiga maka penggolongan itu tidak lagi berlaku. Adalah lbh tepat utk tidak mengelompokkan negara-negara dari sudut sistem politik atau sistem ekonomi atau dari sudut tingkat ekonominya melainkan dari sudut kebudayaan dan peradabannya. Dunia masa depan terutama sekali akan ditentukan oleh interaksi antara tujuh atau delapan peradaban besar. Menurut kami ada beberapa dilema dari skenario Huntington mengenai perang peradaban. Pertama pandangan tentang adanya konflik peradaban terlalu deterministik. Memang budaya dan ikatan-ikatan seperadaban adalah sangat kuat dan relatif bersifat permanen. Tetapi peradaban tidak mengendalikan negara melainkan negara lain yang mengendalikan peradaban. Akan tetapi fakta di lapangan sudah terjadi bahwa AS menjadikan kelompok Islam radikal sebagai musuh utama di awal abad-21. Padahal kebencian sebagian umat Islam terhadap AS lebih banyak disebabkan oleh kebijaksanaan politik luar negeri AS yg bermuka dua terhadap umat Islam di Palestina, Bosnia, Albania, Chechnya, Mindanau Selatan, Kasmir hingga Ambon. Dengan demikian banyaknya laskar dari umat Islam di seluruh penjuru dunia yang melakukan perlawanan terhadap AS dengan jargon jihad adalah sebuah reaksi untuk melawan ketidakadilan dalam tatanan dunia yang sudah tidak kondusif bagi 193 negara dari umat Islam yang berjumlah lebih dari 1 miliar dan tersebar di seluruh dunia. Kedua adanya kekhawatiran peradaban Barat akan mengalami erosi hegemoni memang benar adanya. Tapi penyebab utamanya adl kelemahan-kelemahan yg inheren dalam peradabannya sebagai akibat pemujaan individualisme yg berlebihan.
Dalam bukunya The Clash of Civilizatioan, Huntington menguraikan beberapa faktor yang telah dan akan meningkatkan panasnya konflik antara Islam dan Barat. Di antaranya ialah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan penduduk Muslim yang cepat telah memunculkan pengangguran dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kaum muda Muslim. Kedua, kebangkitan Islam (Islamic resurgence) telah memberikan keyakinan baru kepadakaum Muslim akan keistimewaan dan ketinggian nilai dan peradaban Islam dibanging nilai dan peradaban Barat. Ketiga, secara bersamaan, Barat berusaha mengglobalkan nilai dan institusinya, untuk menjaga superioritas militer dan ekonominya, dan turut campur dalam konflik di dunia Muslim. Hal ini telah memicu kemarahan di antara kaum Muslim. Keempat, runtuhnya komunisme telah menggeser musuh bersama di antara Islam dan Barat, dan keduanya merasa sebagai ancaman utama bagi yang lain. Kelima, meningkatnya interaksi antara Muslim dan Barat telah mendorong perasaan baru pada tiap-tiap pihak akan identitas mereka sendiri, dan bahwa mereka berbeda dengan yang lain. (Huntington, The Clash of Civilization, hlm. 211-212 dalam Adian Husaini 2005: 131-147)
Langgengnya konflik antara Islam dan Barat, lanjut Huntington, disebabkan adanya perbedaan hakikat dari Islam dan Barat serta peradaban yang dibangun atas dasar keduanya. Di satu sisi, konflik antara Islam dan Barat merupakan produk dari perbedaan, terutama konsep Muslim yang memandang Islam sebagai way of life, yang menyatukan agama dan politik. Ini bertentangan dengan konsep Kristen tentang pemisahan kekuasaan Tuhan dan kekuasaan raja (sekularisme). Di sisi lain, konflik itu juga merupakan produk dari persamaan. Keduanya merasa sebagai agama yang benar. Keduanya sama-sama agama misionaris yang mewajibkan pengikutnya untuk mengajak “orang kafir” agar mengikuti ajaran yang dianutnya. Islam disebarkan dengan penaklukan-penaklukan wilayah dan Kristen pun juga demikian; keduanya juga mempunyai konsep “jihad” dan “crusade” sebagai perang suci. (Huntington, The Clash of Civilization, hlm. 210-211 dalam Adian Husaini 2005: 131-147)
Daftar Pustaka
• Baylis, John & Smith, Steve. 2001. The Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press
• Colton, Joel. 1985. Abad Keduapuluh. Jakarta : Tira Pustaka
• Evans, Graham & Newhnam, Jeffrey.1998. Dictionary of International Relations, Penguin Books
• Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, (terj. M.H. Amrullah), New York: Penguin Book, 1999
• Holsty, K.J. 1988. Politik Internasional I: Kerangka untuk Analisis. Jakarta :Erlangga
• Husaini, Adian. 2005.Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal, Jakarta: Gema Insani, hlm. 131-147.
• Jackson, R.& Sorensen, Georg. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
• Joseph S. Nye, Jr. 1997.Understanding International Conflicts, New York: Longman,
• Knutsen, Torbjorn L. (1997) A History of International Theory, Manchester University Press
• Mas’oed, Mohtar. Ilmu HI Disiplin dan Metodologi. Penerbit LP3S: Yogyakarta
• Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
• Wachtel Alan.2009.kISAH YANG TAK TERIHAT: 11 September.Jakarta.Penerbit Gramedia
• Yane, Bill. 1999. 100 Peristiwa yang Membentuk Sejarah Dunia. Jakarta :Restu Agung
• Koalisi Internasional”,

definisi national interest   4 comments

Definisi kepentingan nasional
Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang paling dikenal luas oleh kalangan penstudi Hubungan Internasional karena konsep inilah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu dan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri sebuah negara. Selain itu konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri atau evaluasi.
Menurut H.J.Morgenthau kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan ‘konsep umum’ konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (general welfare) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi diluar arti minimum konsep tersebut bisa diartikan dengan berbagai macam hal yang secara logis berpadanan dengannya sesuai dengan tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan dimana suatu negara memutuskan politik luar negerinya. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional sebuah negara adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata lain hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).
Namun menurut Joseph Frankel (1970) kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti yang dibuat oleh Morgenthau. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas Spykman bahwa kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, religi, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi dia menambahkan bahwa untuk mengejar kepentingan-kepentingan itu tetap diperlukan power yang mencukupi.
Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif. Secara normatif konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Namun tidak sekedar cita-cita mengejar power saja melainkan ada juga cita-cita lainnya. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.
Jadi selama negara-bangsa (nation-state) masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional akan menjadi determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional atau politik luar negeri.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.